Catatan FerSus - Belajar dari Pengalaman

2026/09/16

SE BOGA, 1774: Jejak Awal Nama Sibolga dalam Peta Tua Pantai Barat Sumatra

Membaca kembali peta Alexander Dalrymple dan kesinambungannya dengan sejarah Sibolga



Sejarah Sibolga selama ini lebih sering dibicarakan mulai dari pembentukan pemerintahan kolonial dan pembangunan kota pada abad ke-19. Padahal, jejak kawasan yang kemudian berkembang menjadi Sibolga telah masuk ke dalam pengetahuan geografis bangsa Eropa jauh sebelumnya.

Salah satu bukti yang menarik terdapat pada sebuah peta Inggris yang diterbitkan pada 25 Februari 1774 oleh Alexander Dalrymple, berjudul:

“Plan of Tappean-Oely or Tappanooly in 1° 25' N. Lat. on the West-Coast of Sumatra.”

Peta ini secara khusus menggambarkan kawasan Tappanooly di pantai barat Sumatra. Katalog Herzog August Bibliothek mencatat tanggal penerbitannya, skala sekitar 1:140.000, serta keterangan penting pada peta: “From an English M.S.”—berdasarkan manuskrip Inggris. (Kartenspeicher GBV)

Yang menarik perhatian: “SE BOGA”

Pada bagian pantai peta tersebut terdapat sebuah nama yang terbaca “Se Boga”.

Bagi pembaca masa kini, dua kata ini segera mengingatkan pada Siboga/Sibogha, bentuk-bentuk lama dari nama Sibolga yang muncul dalam sumber-sumber sejarah berikutnya.

Pembacaan ini menjadi semakin menarik karena “Se Boga” tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam satu lanskap geografis yang juga mencantumkan sejumlah nama pantai lainnya, antara lain Ayer Manis, Penang Soree, dan Telloo Pandan.

Dengan demikian, tulisan “Se Boga” bukan sekadar sebuah kata yang muncul tanpa konteks, melainkan bagian dari sistem toponimi kawasan Tappanooly yang sedang dipetakan.

Apakah “Se Boga” adalah Sibolga?

Dalam pembacaan historis, “Se Boga” dapat dipahami sebagai bentuk awal atau bentuk ejaan lama dari Siboga/Sibolga.

Kesimpulan tersebut semakin menarik apabila dibandingkan dengan variasi nama Sibolga yang muncul pada masa berikutnya: Siboga, Sibogha, Sibogah, Sibalga, Siebolga, dan bentuk lainnya.

Variasi ejaan semacam ini bukan sesuatu yang aneh dalam sumber-sumber kolonial. Nama-nama lokal sering ditulis berdasarkan pendengaran, bahasa pengantar, dan kebiasaan ejaan masing-masing penulis atau kartografer.

Karena itu, pencarian sejarah Sibolga tidak cukup dilakukan hanya dengan kata “Sibolga”.

Kita perlu memperhitungkan seluruh variasinya.


Sibolga bukan kota yang tiba-tiba muncul pada 1840-an

Di sinilah tulisan-tulisan Akhir Matua Harahap di Poestaha Depok menjadi pembanding yang penting.

Dalam serial Sejarah Kota Sibolga, Harahap menjelaskan bahwa pembangunan kota Sibolga oleh pemerintah Hindia Belanda dimulai sekitar 1842–1843. Kota tersebut dibangun sebagai pusat pemerintahan baru, tidak persis dengan cara mengambil alih kampung lama, tetapi dibangun di kawasan yang berdekatan dengan permukiman yang telah ada. (Poesta Hadepok)

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara:

Sibolga sebagai nama/tempat yang telah dikenal sebelumnya

dan

Sibolga sebagai kota pemerintahan kolonial.

Perbedaan ini penting.

Sebuah kota dapat memiliki sejarah jauh lebih tua daripada saat pemerintah kolonial secara resmi membentuknya sebagai pusat pemerintahan.

Harahap bahkan menunjukkan bahwa kawasan kampung Sibolga sudah ada sebelum pembangunan kota kolonial, sementara kampung Tapanoeli juga telah berfungsi sebagai pelabuhan dan pusat aktivitas di kawasan tersebut. (Poesta Hadepok)


Dari Tappanooly menuju Sibolga

Peta Dalrymple memberikan konteks yang menarik.

Pada 1774, nama yang dominan secara geografis dalam peta adalah Tappean-Oely/Tappanooly. Namun di dalam kawasan itu terdapat nama-nama tempat yang lebih kecil.

Salah satunya adalah:

SE BOGA

Beberapa dekade kemudian, bentuk Siboga/Sibogha muncul dalam sumber-sumber kolonial.

Akhir Matua Harahap, dalam pembahasannya mengenai sejarah pemerintahan Tapanuli, misalnya menggunakan bentuk “Sibogha” ketika membicarakan Sibolga sebagai ibu kota Residentie Tapanoeli pada abad ke-19. (Akhir MH)

Dengan demikian kita memperoleh sebuah rangkaian toponimi yang sangat menarik:

SE BOGA — 1774

SIBOGA / SIBOGHA — abad ke-19

SIBOLGA — bentuk modern

Tentunya perubahan ejaan tersebut tidak harus dipahami sebagai perubahan nama yang terjadi secara tiba-tiba. Lebih mungkin terdapat proses transliterasi dan penyesuaian ejaan dari satu sumber ke sumber lainnya.


Peta Inggris justru memberikan sudut pandang yang berbeda

Ada hal lain yang tidak kalah penting.

Peta ini bukan peta Belanda.

Ia diterbitkan oleh Alexander Dalrymple, seorang tokoh kartografi dan hidrografi Inggris yang memiliki hubungan erat dengan East India Company.

Namun Dalrymple tidak membuat peta tersebut semata-mata dari imajinasinya sendiri. Peta secara eksplisit menyatakan:

“From an English M.S.”

Andrew Cook dalam katalog karyanya mengenai Dalrymple mencatat peta Tappean-Oely bertanggal 25 Februari 1774 dan menghubungkannya dengan manuskrip Inggris yang dikaitkan dengan Mr. Nairne. Cook juga mencatat bahwa peta tersebut memiliki beberapa state atau versi penerbitan, dengan sejumlah nama tempat yang mengalami koreksi. (St Andrews Research Repository)

Hal ini penting secara historiografis.

Sebab informasi geografis yang kita lihat pada cetakan 1774 kemungkinan merekam pengetahuan kartografis yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Dengan kata lain, 1774 adalah tahun penerbitan peta tersebut, bukan otomatis tahun pertama nama-nama di dalamnya diketahui oleh orang Eropa.


Menarik jika dibandingkan dengan Pinang Sori

Salah satu cara untuk menguji identifikasi “Se Boga” adalah dengan melihat nama-nama di sekitarnya.

Dalam peta tersebut kita menemukan Penang Soree.

Nama tersebut sangat menarik jika dibandingkan dengan Pinang Sori/Pinangsori, yang kemudian menjadi salah satu nama geografis penting di kawasan Tapanuli Tengah.

Poestaha Depok juga membahas Pinangsori dalam rangkaian sejarah Sibolga dan kawasan sekitarnya. (Poesta Hadepok)

Artinya, peta 1774 memberikan kita sesuatu yang sangat berharga:

bukan hanya satu nama yang diduga berkaitan dengan Sibolga, tetapi sebuah jaringan toponimi pesisir yang sebagian masih dapat dikenali hingga sekarang.

Ini membuat pembacaan “Se Boga” menjadi lebih menarik untuk diuji secara geografis.


Sibolga sebelum menjadi ibu kota Residentie

Ketika pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun kota Sibolga pada 1840-an, mereka sebenarnya masuk ke dalam sebuah lanskap yang telah mempunyai sejarah pelayaran, perdagangan, permukiman, dan hubungan darat dengan wilayah pedalaman.

Harahap menunjukkan bahwa pada 1821 pemerintah kolonial telah menempatkan Asisten Residen di kawasan Tapanoeli, sebelum kemudian pusat pemerintahan berkembang ke kota Sibolga. (Poesta Hadepok)

Pada 1845, Residentie Tapanoeli resmi berkembang dengan Sibolga sebagai tempat kedudukan residen. (Poesta Hadepok)

Maka sejarahnya tidak sederhana:

Tappanooly sebagai kawasan/pelabuhan
kampung-kampung pesisir termasuk Sibolga
pembangunan kota Sibolga
Sibolga menjadi pusat pemerintahan Residentie Tapanoeli

Dalam konteks inilah peta 1774 menjadi sangat penting.


68 tahun sebelum kota Sibolga dibangun

Jika kita menerima pembacaan Se Boga sebagai bentuk awal Siboga/Sibolga, maka kita memiliki sebuah jejak kartografis yang luar biasa:

1774

Nama Se Boga telah tercatat dalam peta Inggris kawasan Tappanooly.

1842–1843

Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun kota Sibolga sebagai pusat pemerintahan baru. (Poesta Hadepok)

Artinya terdapat jarak sekitar 68 tahun antara peta Dalrymple dan pembangunan kota kolonial Sibolga.

Karena itu, sejarah Sibolga tidak seharusnya dimulai dari tahun 1842.

Tahun 1842 adalah salah satu tonggak sejarah kota pemerintahan Sibolga, bukan otomatis awal keberadaan nama atau kawasan Sibolga.


Satu pertanyaan yang masih terbuka

Temuan ini tentu belum menyelesaikan seluruh persoalan.

Justru sebaliknya, ia membuka pertanyaan baru:

Dari mana nama “Se Boga” berasal?

Apakah itu:

  • ejaan Inggris terhadap nama lokal Siboga?

  • bentuk fonetik yang kemudian berkembang menjadi Sibogha/Sibolga?

  • atau bentuk toponim yang sudah digunakan oleh penduduk setempat dan hanya ditranskripsikan berbeda oleh pembuat peta?

Untuk menjawabnya diperlukan pencarian lanjutan terhadap peta, jurnal pelayaran, laporan East India Company, surat-surat, dan dokumen kolonial sebelum dan sesudah 1774.

Tetapi satu hal sudah jelas:

Sejarah Sibolga tidak bermula ketika pemerintah Hindia Belanda menggambar kota baru di atas peta.

Sebelum kota itu dibangun, kawasan tersebut telah menjadi bagian dari lanskap geografis pantai barat Sumatra yang dikenal oleh para pelaut dan pembuat peta Eropa.

Dan pada sebuah peta Inggris tahun 1774, kita menemukan sebuah nama yang sangat menarik:

SE BOGA

Sebuah nama yang, jika dibaca dalam kesinambungannya dengan Siboga, Sibogha, dan Sibolga, memberikan kita alasan kuat untuk menelusuri sejarah nama Sibolga lebih jauh ke belakang daripada abad ke-19.

Beberapa referensi:

  1. Alexander Dalrymple, 1774, Plan of Tappean-Oely or Tappanooly in 1° 25' N. Lat. on the West-Coast of Sumatra. David Rumsey mencatat peta ini sebagai karya Dalrymple, bertanggal 1774 dan merupakan nautical chart kawasan pantai barat Sumatra. (David Rumsey Map Collection)
    David Rumsey Historical Map Collection – peta Dalrymple 1774

  2. Herzog August Bibliothek, katalog peta Dalrymple: Plan of Tappean-Oely or Tappanooly, 25 Februari 1774, skala sekitar 1:140.000, “From an English M.S.” (Kartenspeicher GBV)
    Katalog Herzog August Bibliothek

  3. Andrew S. Cook, Alexander Dalrymple (1737–1808), Hydrographer to the East India Company and the Admiralty as Publisher. Katalognya memberikan informasi mengenai beberapa state peta Tappanooly dan manuskrip Inggris yang menjadi sumbernya. (St Andrews Research Repository)
    Andrew Cook – katalog Dalrymple

  4. Akhir Matua Harahap, Sejarah Kota Sibolga, Poestaha Depok: pembentukan kota Sibolga, kampung Sibolga, Tapanoeli, Pulau Poncan, dan perkembangan Residentie Tapanoeli. (Poesta Hadepok)
    Poestaha Depok – Sejarah Kota Sibolga

  5. Akhir Matua Harahap, pembahasan pembentukan tata kelola Tapanuli dan penggunaan bentuk Sibogha dalam konteks Residentie Tapanoeli. (Akhir MH)
    Poestaha Depok – Sejarah Tapanuli


2026/09/14

MULTATULI DAN BATAHAN

Ketika Nama Batahan Muncul dalam Catatan Douwes Dekker di Natal, 1842–1843

Batahan ternyata pernah masuk ke dalam catatan seorang tokoh besar sastra dunia.

Namanya bukan sekadar muncul dalam laporan kolonial biasa.

Nama itu muncul dalam dokumen dari masa ketika seorang ambtenaar muda Belanda bernama Eduard Douwes Dekker bertugas di Natal.

Kelak, orang ini akan dikenal dengan nama pena Multatuli, penulis Max Havelaar.

Penelusuran terhadap kumpulan surat dan dokumen Multatuli memperlihatkan sesuatu yang menarik: selama berada di Natal pada 1842–1843, Douwes Dekker bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Batahan.

Dan dari dokumen-dokumen tersebut, kita memperoleh gambaran tentang Batahan pada pertengahan abad ke-19.



Douwes Dekker datang ke Natal

Eduard Douwes Dekker tiba di Sumatra Barat pada 1842 dan kemudian ditempatkan di Natal sebagai controleur.

Natal pada masa itu merupakan bagian dari wilayah administratif Residentie Aijer Bangies.

Dekker masih sangat muda.

Belum ada nama Multatuli.

Belum ada Max Havelaar.

Belum ada reputasi sebagai pengkritik kolonialisme.

Ia hanyalah seorang pegawai kolonial yang menjalankan tugas administratif di pantai barat Sumatra.

Tetapi surat-surat yang ditulisnya dari Natal sekarang memberi kita sebuah jendela kecil untuk melihat kondisi kawasan tersebut hampir dua abad yang lalu.

Dan di dalam jendela itu terdapat satu nama: BATAHAN

1837: Batahan sudah dikenal sebagai sebuah landschap

Menariknya, Batahan sudah tercatat beberapa tahun sebelum kedatangan Douwes Dekker.

Dalam uraian E. Francis, Resident Padang, tahun 1837, Batahan disebut sebagai:

“het landschap Battahan”

atau landschap Battahan.

Francis menulis bahwa di sebelah selatan Natal terdapat landschap Battahan yang menjadi batas selatan wilayah tersebut.

Ia juga menyebut bahwa sekitar 2.500 jiwa tinggal di wilayah Batahan dan berada di bawah pemerintahan seorang Radja.

Artinya, enam tahun sebelum surat Douwes Dekker, sumber kolonial sudah menggambarkan Batahan sebagai sebuah wilayah yang mempunyai:

  • wilayah geografis sendiri;
  • penduduk;
  • pemerintahan;
  • dan seorang Radja.

Batahan bukan sekadar titik di peta.

Ia merupakan sebuah landschap.

Sumber digital Volledige Werken – dokumen E. Francis tentang Natal dan Battahan


21 Maret 1843: Douwes Dekker sendiri menulis “Battahan”

Inilah temuan yang paling menarik.

Pada 21 Maret 1843, Douwes Dekker mengirim surat dari Natal kepada Resident Aijer Bangies.

Ia sedang berurusan dengan persoalan kebutuhan pangan untuk para pekerja perkebunan lada.

Dalam surat tersebut ia menyebut bahwa terdapat persediaan padi di Battahan.

Ia menulis:

“van Battahan, waar naar ik verneem padi voorradig is”

Kurang lebih:

“dari Battahan, yang menurut informasi saya memiliki persediaan padi.”

Douwes Dekker kemudian meminta izin untuk memperoleh padi dari sana.

Surat Douwes Dekker, 21 Maret 1843 – sumber digital Multatuli/DBNL

Ini sebuah detail kecil yang sangat berharga.

Sebab dari surat ini kita mengetahui bahwa pada 1843:

Batahan dikenal sebagai daerah yang memiliki persediaan padi.

Dan informasi tersebut sampai kepada seorang controleur yang berkedudukan di Natal.

Dengan kata lain, Batahan mempunyai hubungan ekonomi dengan kawasan Natal.


21 April 1843: Batahan dan para pelarian

Sebulan kemudian, nama Batahan kembali muncul.

Pada 21 April 1843, A. van der Ven mengirim surat kepada Douwes Dekker di Natal.

Kali ini persoalannya bukan padi.

Melainkan pelarian dan keamanan.

Dalam surat itu disebutkan:

“vooral Batahan tot schuilplaats voor deserteurs en vlugtelingen wordt gekozen”

Artinya:

“terutama Batahan dipilih sebagai tempat berlindung oleh para desertir dan pelarian.”

Surat Van der Ven kepada Douwes Dekker, 21 April 1843

Yang lebih menarik, surat tersebut juga menyebut Hoofden di Batahan.

Para kepala lokal itu diharapkan membantu pemerintah dalam mengawasi orang-orang yang melarikan diri.

Dengan demikian, dokumen tersebut memberi kita petunjuk lain:

Pada 1843 masih terdapat struktur kepemimpinan lokal di Batahan yang dikenal dan diperhitungkan oleh administrasi kolonial.

Ini sejalan dengan catatan tahun 1837 yang menyebut Batahan berada di bawah seorang Radja.


Batahan dan Pulau Taman(g)

Dalam surat yang sama muncul satu nama geografis lain:

Poeloe Taman

Seorang pelarian bernama Jan Potan diduga berada di Batahan atau Pulau Taman.

Hal ini menarik karena Pulau Tamang/Taman juga muncul dalam deskripsi Batahan tahun 1837.

Jadi kita mendapatkan kesinambungan geografis yang cukup menarik:

1837

E. Francis mencatat eiland Tamong dalam uraian tentang landschap Battahan.

1843

Administrasi Natal kembali menyebut Batahan dan Poeloe Taman dalam konteks keamanan.

Bagi penelitian sejarah lokal, detail seperti ini sangat penting karena membantu kita menghubungkan nama-nama geografis dalam dokumen lama dengan wilayah yang masih dikenal sekarang.


Batahan ternyata memiliki “pedalaman”

Ada satu temuan lagi yang tidak kalah menarik.

Pada 24 November 1843, Controleur H. Diepenhorst menulis bahwa ia baru saja kembali dari:

“de bovenlanden van Batahan”

Secara harfiah, bovenlanden van Batahan dapat dipahami sebagai daerah pedalaman/daerah atas Batahan.

Dokumen Diepenhorst, 24 November 1843 – Multatuli Online

Ini memberikan gambaran geografis yang menarik.

Batahan pada masa itu tidak hanya dipahami sebagai wilayah pantai.

Administrasi kolonial mengenal adanya “bovenlanden van Batahan”.

Artinya, ada wilayah pedalaman yang secara administratif atau geografis dikaitkan dengan Batahan.


Jadi seperti apa Batahan pada 1843?

Jika semua potongan informasi ini kita satukan, muncul sebuah gambaran yang cukup jelas.

Pada pertengahan abad ke-19, Batahan adalah:

Sebuah landschap yang memiliki penduduk dan pemerintahan lokal. Wilayah yang memiliki produksi pangan karena Douwes Dekker mengetahui adanya persediaan padi di sana. 

Wilayah yang memiliki kepala-kepala lokal

karena pemerintah kolonial berkomunikasi mengenai Hoofden Batahan.

Wilayah yang mempunyai pedalaman

karena disebut bovenlanden van Batahan.

Wilayah yang secara geografis terhubung dengan Pulau Taman/Tamong

yang juga muncul dalam catatan sebelumnya.

Dan semua itu tercatat ketika Natal berada dalam perhatian administrasi kolonial.


Lalu apa hubungan Multatuli dengan Batahan?

Di sini kita perlu berhati-hati.

Belum ada bukti yang kita temukan hari ini bahwa Douwes Dekker secara pribadi melakukan perjalanan sampai ke pusat wilayah Batahan.

Karena itu kita tidak boleh menulis:

“Multatuli pernah mengunjungi Batahan.”

Itu masih harus dibuktikan.

Tetapi kita sudah bisa mengatakan dengan dasar dokumenter:

Ketika bertugas sebagai Controleur di Natal pada 1842–1843, Eduard Douwes Dekker mengetahui dan berurusan secara administratif dengan Batahan.

Bahkan pada 21 Maret 1843, ia sendiri menulis nama Battahan dalam surat resminya.

Itulah bagian yang paling kuat. Sebelum Multatuli, Batahan sudah ada dalam arsip VOC

Dan cerita ini ternyata tidak berhenti pada 1843. Jauh sebelum Douwes Dekker datang ke Natal, nama Batahan sudah muncul dalam dokumen VOC.

Dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Batahan disebut sebagai:

“’t landschap Battahan”

dan terdapat penyebutan para:

“regenten (ponglous)”

beserta masyarakatnya.

Ini menunjukkan bahwa pada abad ke-17 Batahan telah dikenal sebagai sebuah landschap dengan struktur kepemimpinan lokal.

Maka muncul sebuah kesinambungan sejarah yang sangat menarik:

Abad ke-17

Landschap Battahan — regenten/ponglous

1837

Landschap Battahan — ±2.500 jiwa — Radja

1843

Batahan — persediaan padi — Hoofden — bovenlanden

Masa berikutnya

Perubahan struktur pemerintahan lokal dan munculnya sistem kekuriaan


Dari Batahan menuju sejarah Multatuli

Ada sebuah ironi sejarah yang menarik.

Orang yang kemudian menulis Max Havelaar dan menjadi simbol kritik terhadap sistem kolonialisme itu, ternyata pernah menjadi bagian dari administrasi kolonial yang mengatur wilayah Natal.

Dan ketika ia menjalankan pekerjaannya sebagai controleur, Batahan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam dunia administratifnya.

Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hampir dua abad kemudian, sebuah surat kecil bertanggal 21 Maret 1843 akan menjadi bahan bagi orang-orang Batahan untuk membuka kembali sejarah daerah mereka.

Tetapi itulah yang terjadi. Satu kalimat: “van Battahan...” ternyata cukup untuk membuka pintu menuju sejarah yang jauh lebih panjang. 


Multatuli, Natal, dan sebuah nama yang bertahan

Hari ini masyarakat Natal masih mengenal peninggalan yang dikaitkan dengan Multatuli, termasuk Sumur Multatuli dan lokasi yang dikenal sebagai bekas tempat tinggalnya.

Sementara itu, di selatan Natal, nama Batahan tetap hidup.

Nama yang muncul dalam arsip VOC.

Nama yang disebut dalam laporan 1837.

Nama yang ditulis Douwes Dekker pada 1843.

Nama yang muncul kembali dalam laporan administrasi tentang pelarian.

Nama yang bahkan memiliki bovenlanden atau daerah pedalaman sendiri.

Sejarah kadang tidak datang dalam bentuk cerita panjang.

Kadang ia muncul hanya dalam satu kalimat pendek yang ditulis hampir dua abad lalu.

Dan kali ini, kalimat itu membawa kita kepada: BATAHAN


SUMBER:

1. Garmt Stuiveling (ed.), Volledige Werken Deel 8 – Brieven en dokumenten uit de jaren 1820–1846.
Kumpulan surat dan dokumen Multatuli yang menjadi sumber utama untuk periode Natal.

DBNL – Volledige Werken Deel 8

2. E. Francis, 1837 – uraian mengenai Natal dan landschap Battahan.
Memuat keterangan mengenai posisi Batahan di selatan Natal, jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa, pemerintahan Radja dan Pulau Tamong.

Dokumen E. Francis – DBNL

3. Eduard Douwes Dekker, 21 Maret 1843.
Surat dari Natal yang menyebut Battahan sebagai tempat yang memiliki persediaan padi.

Surat Douwes Dekker – DBNL

4. A. van der Ven, 21 April 1843.
Surat mengenai Batahan sebagai tempat persembunyian desertir dan pelarian serta penyebutan para Hoofden Batahan dan Poeloe Taman.

Surat Van der Ven – DBNL

5. H. Diepenhorst, 24 November 1843.
Memuat penyebutan “bovenlanden van Batahan”, atau pedalaman Batahan.

Multatuli Online – Volledige Werken

6. Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum.
Dokumen VOC yang memuat penyebutan “landschap Battahan” serta regenten/ponglous dan masyarakatnya.

Corpus Diplomaticum – Corts Foundation

7. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Informasi mengenai situs sejarah yang dikaitkan dengan Multatuli di Natal.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal – Sejarah dan Budaya

2026/09/05

GENERASI YANG HILANG: Siapa yang Terpitus dari Tarombo


Ada satu pertanyaan menarik ketika kita membandingkan tarombo orang Batahan dengan dokumen sejarah primer Eropa.

Dalam tarombo yang diwariskan turun-temurun, ketika ditarik ke atas, ingatan genealogis masyarakat Batahan yang masih hidup hari ini pada akhirnya berhenti pada nama-nama seperti Naratap dan istrinya, Intan Baik.

Dari jalur lain, muncul Ibrahim yang bergelar Sutan Mangatimbung di Lautan, bersama rombongannya yang dalam tradisi dikaitkan dengan wilayah Aceh Selatan.

Lalu muncul pertanyaan:

Kalau begitu, siapa orang-orang Batahan yang hidup sebelum mereka?

Sebab arsip Eropa menunjukkan bahwa Batahan sudah memiliki masyarakat dan elite jauh sebelum nama-nama tersebut muncul dalam tarombo.

Yuuk kita telusuri pelan-pelan…..


BATAHAN SUDAH ADA JAUH SEBELUM ITU

Nama Batahan bukan baru muncul pada abad ke-19.

Pada abad ke-17, Batahan sudah muncul dalam jaringan politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra.

Dan kemudian kita sampai pada tanggal yang sangat penting:

29 Januari 1693

Pada hari itu, VOC membuat kontrak dengan pihak Batahan di rivierkant Battahan, tepi Sungai Batahan.

Dokumen tersebut mencatat enam nama dari pihak Batahan:

Ponglous Setongel alias Radja Kitchil

Radja Katiep

Radja Inda-Lilla

Southan Mandeyros

Radja Mantiko

Inda Bongsoe

Mereka tampil dalam kontrak bersama masyarakat Batahan dan para ponglous.

Jadi, pada 1693, Batahan bukanlah tempat tanpa struktur.

Ada masyarakat. Ada elite.Ada pemimpin.

Dan ada hubungan politik dengan kekuatan besar seperti VOC dan Barus.


TAPI ADA HAL YANG MENARIK

Dalam pembahasan Kielstra mengenai kontrak tersebut, hanya dua nama yang ditonjolkan sebagai pemimpin Batahan:

Orang Kaja Boengsoe dan Soetan Moeda.

Ini perlu diluruskan.

Keduanya bukan bukti munculnya pemimpin baru pada abad ke-18.

Kielstra sedang merujuk kepada kontrak 29 Januari 1693 yang sama.

Sementara itu, empat nama lainnya yang tercantum dalam kontrak kemungkinan merupakan bagian dari elite atau ponglous Batahan.

Jadi pada 1693 kita melihat sebuah struktur elite yang lebih kompleks daripada sekadar dua nama.


Dan di sinilah pertanyaan berikutnya muncul:

Siapa sebenarnya mereka, dan bagaimana nasib garis keturunan mereka?


LALU MUNCUL SEBUAH KEJANGGALAN

Kalau para elite tersebut benar-benar merupakan bagian penting dari masyarakat Batahan, mengapa nama-nama mereka tidak muncul dalam tarombo yang diwariskan hingga sekarang?

Apakah garis keturunannya putus?

Apakah mereka pergi?

Apakah mereka kalah dalam perebutan kekuasaan?

Apakah nama dan gelarnya berubah?

Atau keturunannya tetap hidup di Batahan, tetapi nama leluhurnya tidak lagi diwariskan?

Di sinilah saya mulai melihat kemungkinan adanya:

“Generasi yang Hilang.”

Bukan berarti generasi tersebut pasti mati.

Bukan pula berarti mereka pasti dibantai.

Yang mungkin hilang adalah mata rantai ingatan genealogisnya.


APAKAH VOC MENGHANCURKAN BATAHAN?

Hipotesis ini sempat muncul.

VOC memang mempunyai kepentingan besar terhadap perdagangan komoditas seperti kamper dan benzoin/kemenyan.

Kontrak 1693 juga mengatur perdagangan dan menunjukkan kepentingan VOC terhadap komoditas tersebut.

Maka sangat mungkin terjadi tekanan dan konflik kepentingan antara VOC dan elite lokal.

Tetapi kita harus jujur terhadap bukti.

Sumber sesudah 1693 justru menunjukkan bahwa Batahan tidak hilang.

Pada 1697, dokumen VOC masih menyebut Batahan dalam perdagangan kamper.

Pedagang bebas masih bergerak. Kamper masih diperdagangkan.

Kemudian pada 1705, VOC kembali berusaha mengendalikan perdagangan kamper di kawasan Ajerbangis–Batahan–Taboeijongh.

Jadi untuk saat ini kita belum mempunyai bukti bahwa VOC melakukan pembumihangusan atau genosida terhadap seluruh masyarakat Batahan setelah 1693.

Tetapi kita mempunyai bukti bahwa:

perebutan kendali ekonomi memang terjadi.

Dan itu membuka kemungkinan terjadinya perubahan elite, tekanan politik, migrasi, atau konflik yang sampai sekarang belum kita ketahui bentuknya.



LALU DI MANA POSISI NARATAP?

Ini bagian yang menurut saya sangat menarik.

Kalau sumber primer membuktikan bahwa Batahan sudah memiliki elite pada 1693, maka Naratap tidak tepat disebut sebagai awal pertama sejarah Batahan.

Namun bukan berarti Naratap tidak penting.

Justru bisa jadi:

Naratap adalah salah satu leluhur penting dari lapisan masyarakat Batahan yang garis ingatannya berhasil bertahan dalam tradisi lisan.

Begitu pula dengan Ibrahim/Sutan Mangatimbung di Lautan.

Jika tradisi tentang kedatangan mereka dari arah Aceh Selatan benar secara garis besar, mungkin kita sedang melihat lapisan masyarakat atau elite yang datang kemudian, setelah Batahan mengalami perubahan politik dan sosial.

JADI APA YANG TERJADI ANTARA 1693 DAN NARATAP?

Inilah misterinya.

Kita punya:

Batahan sebelum VOC

Elite Batahan 1693

Perdagangan kamper 1697

Pergulatan perdagangan 1705

???

Naratap + Intan Baik

dan

Ibrahim/Sutan Mangatimbung di Lautan

Di tengahnya terdapat ruang sejarah yang belum terpecahkan.

Mungkin ada migrasi. Mungkin pergantian elite.

Mungkin konflik.  Mungkin perkawinan dan percampuran kelompok. Mungkin tekanan VOC. Mungkin semuanya terjadi sekaligus.


YANG HILANG BELUM TENTU MATI

Ini mungkin bagian terpenting dari semuanya.

Dalam sejarah, tidak tercatat bukan berarti tidak ada.

Sebuah keluarga bisa tetap hidup tetapi kehilangan nama leluhurnya.

Seorang elite bisa kehilangan kekuasaan tetapi keturunannya tetap tinggal.

Sebuah kelompok bisa berpindah ke wilayah lain.

Nama bisa berubah. Gelar bisa diwariskan.

Pendatang baru bisa berbaur dengan penduduk lama.

Dan setelah beberapa generasi, nama orang-orang yang dahulu sangat penting bisa hilang dari ingatan kolektif.

Karena itu saya belum ingin mengatakan bahwa generasi tersebut “musnah”.

Saya lebih memilih menyebutnya: GENERASI YANG HILANG


Hilang dari mana?

Dari tarombo yang masih kita kenal hari ini.

Tetapi belum tentu hilang dari sejarah.

Dan mungkin juga belum tentu hilang dari keturunan orang Batahan hari ini.

Sebab boleh jadi, orang-orang yang namanya tercatat di sebuah dokumen VOC pada 29 Januari 1693 itu masih mempunyai keturunan di suatu tempat.

Kita hanya belum menemukan sambungannya.

Dan justru di situlah misteri sejarah Batahan menjadi semakin menarik.

Batahan ternyata bukan tidak punya sejarah.

Sejarahnya ada.

Nama-namanya ada.

Dokumennya ada.

Yang belum kita temukan adalah mata rantainya.

Siapa generasi yang hilang itu?

Mungkin pertanyaan inilah yang akan membawa kita menemukan bab sejarah Batahan yang selama ini belum pernah dibuka.

Referensi:

* Contract DXLVI–546, Batahan–VOC, 29 Januari 1693, Sejarah Nusantara–ANRI, Corpus Diplomaticum.

* Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Deel IV, teks kontrak 29 Januari 1693.

* VOC, 8 Januari 1697, arsip perdagangan kamper Batahan.

* VOC, 30 Maret 1705, arsip perdagangan kamper Ajerbangis–Batahan–Taboeijongh.

* H. C. Kielstra, kajian sejarah Pantai Barat Sumatra.

* Jane Drakard, kajian politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra.

Catatan penting: bagian mengenai “Generasi yang Hilang” adalah hipotesis/pertanyaan penelitian, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi genosida atau pembantaian oleh VOC. Bukti primer yang ada saat ini justru menunjukkan Batahan masih aktif dalam perdagangan setelah 1693.

2026/09/04

Batahan 1619

Bukan klaim kaleng-kaleng. Kali ini ada nama Batahan dalam catatan perjalanan seorang pelaut Eropa abad ke-17.

Kalau di tulisan-tulisan sebelumnya, kita sering membaca sejarah Batahan dimulai dari jejak VOC.

Nama Batahan memang sudah muncul dalam dokumen-dokumen VOC, termasuk kontrak 29 Januari 1693 yang menyebut “rivierkant Battahan”—tepi sungai Battahan. Tetapi semakin jauh arsip lama dibongkar, semakin jelas bahwa 1693 bukanlah awal dari sejarah Batahan.

Nama itu ternyata sudah hidup jauh sebelumnya.

Dan kali ini kita tidak sedang membuat klaim berdasarkan cerita turun-temurun, blog, atau cocoklogi.

Kita punya rujukan langsung kepada salah satu sejarawan besar Asia Tenggara: Denys Lombard.


Denys Lombard menulis: BATAHAM

Dalam karya monumentalnya:

Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)

Denys Lombard menyebut nama Bataham ketika membahas wilayah dan jaringan kekuasaan Aceh di pantai barat Sumatra pada masa Sultan Iskandar Muda.

Nama itu muncul dalam rangkaian wilayah pantai barat:

Barus – Bataham – Pasaman – Tiku – Pariaman – Padang.

Sekilas mungkin orang akan berkata:

“Ah, itu kan cuma tulisan Lombard. Berarti belum tentu benar.”

Justru di sinilah menariknya.

Feri Susanto tidak berhenti di Lombard.

Kalau Lombard menulis Bataham, pertanyaan berikutnya harus:

Lombard mendapatkan informasi itu dari mana?

Karena Lombard bukan orang yang hidup pada abad ke-17.

Maka kita telusuri catatan kaki dan sumber yang digunakannya.

Dan…

Fantastic!

Kita menemukan sumber yang lebih tua.


SUMBERNYA: AUGUSTIN DE BEAULIEU

Lombard merujuk kepada catatan perjalanan Augustin de Beaulieu, seorang pelaut dan penjelajah Prancis yang melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara dan berada di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Perjalanan Beaulieu berlangsung pada 1619–1622.

Catatannya kemudian diterbitkan dalam karya:

Mémoires du voyage aux Indes Orientales du Général Beaulieu

yang dimuat oleh Melchisédec Thévenot dalam Relations de divers voyages curieux pada 1664.

Jadi sekarang kita sudah mundur:

Lombard → Beaulieu → Aceh awal abad XVII.

Dan di sinilah nama Bataham menjadi jauh lebih menarik.


BATAHAM BUKAN SEKADAR TITIK DI PETA

Sebelumnya kita menemukan Bathan dalam peta kuno yang dikaitkan dengan tradisi kartografi Portugis.

Itu sudah menarik.

Sebab sebuah nama tempat yang muncul pada peta tua berarti wilayah tersebut telah dikenal dalam jaringan geografis dan pelayaran internasional.

Tetapi temuan Beaulieu jauh lebih kaya.

Karena Beaulieu tidak sekadar menuliskan nama:

Bataham.

Ia berbicara tentang Bataham dan orang-orangnya.

Dalam catatannya terdapat ungkapan:

“les gens de Bataham”

yang berarti:

orang-orang Bataham.

Nah!

Ini sudah bukan sekadar titik di peta.

Ada masyarakat yang dikenal dengan nama Bataham.


DAN ADA CERITA TENTANG EKONOMINYA

Lebih menarik lagi, Beaulieu menyebut Bataham ketika membicarakan kamper/kapur barus yang dihasilkan di kawasan pantai barat Sumatra.

Ia membandingkan orang-orang Barus dengan orang-orang Bataham dalam pengumpulan kamper.

Dalam konteks tersebut, kamper dari Bataham disebut memiliki kualitas yang sangat baik, meskipun jumlahnya lebih sedikit.

Ini luar biasa penting.

Sebab sebuah catatan perjalanan abad ke-17 kini memberi kita setidaknya tiga informasi mengenai Bataham:

1. Bataham adalah sebuah tempat/wilayah.

2. Ada masyarakat yang disebut “orang-orang Bataham”.

3. Bataham mempunyai aktivitas ekonomi yang dikenal dari luar, termasuk pengumpulan dan perdagangan kamper.

Dengan kata lain, pada awal abad ke-17 Bataham sudah berada dalam jaringan ekonomi pantai barat Sumatra.


INI BUKAN LAGI SEKADAR NAMA TEMPAT

Bayangkan kita sedang membuka dokumen berusia sekitar empat abad.

Seorang pelaut Eropa datang ke dunia Asia Tenggara.

Ia mencatat nama-nama wilayah yang dikenalnya.

Ia menyebut Barus.

Ia menyebut Pasaman.

Ia menyebut Tiku.

Ia menyebut Pariaman.

Dan di antara nama-nama tersebut muncul:

BATAHAM

Kemudian ia tidak berhenti pada nama tempat.

Ia mencatat:

orang-orang Bataham.

Ia juga mencatat:

hasil bumi Bataham.

Dan ia menghubungkannya dengan:

kamper.

Jadi kita sekarang mulai melihat Batahan bukan sebagai sebuah nama yang baru lahir ketika administrasi kolonial Belanda membentuk distrik.

Batahan sudah merupakan sebuah tempat yang dikenal dan mempunyai komunitas serta aktivitas ekonomi jauh sebelumnya.


LALU BAGAIMANA DENGAN VOC?

VOC baru memberi kita bukti yang lebih eksplisit beberapa puluh tahun kemudian.

Pada 29 Januari 1693, sebuah kontrak dibuat di:

“rivierkant Battahan”

— tepi sungai Battahan.

Dokumen tersebut bahkan menyebut para pemimpin lokal yang berhadapan dengan VOC.

Jadi kita mendapatkan kesinambungan yang sangat menarik:

±1619–1622

BATAHAM

Augustin de Beaulieu.

Bataham dikenal sebagai wilayah dan masyarakat penghasil kamper.

1669

BATAHAN

Muncul dalam dokumentasi VOC.

1693

BATTAHAN

Kontrak VOC dibuat di rivierkant Battahan.

1753

BATAHANG

Muncul dalam peta Inggris Nattal.

1896

BATANG-BATAHAN / AEK BATAHAN

H. Ris mencatat nama sungai tersebut.


MENARIKNYA, EJAANNYA BERUBAH—TETAPI TEMPATNYA TETAP

Perhatikan bentuk-bentuknya:

Bathan

Bataham

Batahan

Battahan

Batahang

Bagi kita yang terbiasa dengan ejaan modern, perubahan ini mungkin terlihat seperti kesalahan.

Tetapi bagi sejarah toponimi, justru variasi ejaan seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena para penulis Portugis, Prancis, Belanda, Inggris, dan kemudian orang-orang Indonesia menuliskan nama lokal menggunakan sistem bunyi dan ejaan mereka masing-masing.

Mungkin mereka sedang mencoba menangkap satu nama lokal yang sama.

Dan di sinilah kita mulai mempunyai pertanyaan baru:

Bagaimana sebenarnya orang setempat mengucapkan nama Batahan pada abad ke-17?

Apakah:

Batahan?

Bataham?

Batahang?

Atau mungkin sebuah bunyi lokal yang kemudian ditulis berbeda oleh orang Eropa?


DAN INILAH YANG MEMBUAT PENELITIAN INI MENARIK

Awalnya kita hanya ingin menjawab:

“Seberapa tua nama Batahan?”

Tetapi arsip membawa kita semakin jauh.

Dari VOC kita mundur ke 1693.

Dari 1693 kita mundur ke abad ke-17.

Dari Lombard kita sampai kepada Beaulieu.

Dan dari Beaulieu kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar sebuah nama di peta:

Bataham sebagai sebuah wilayah.

Orang-orang Bataham sebagai sebuah komunitas.

Bataham sebagai bagian dari jaringan ekonomi pantai barat Sumatra.

Dan ini terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda, ketika kekuasaan Aceh sedang berada pada salah satu puncak kejayaannya.


JADI, BATAHAN BUKAN “LAHIR” PADA 1693

Kalau kita memakai bukti yang sudah ditemukan sekarang, jauh lebih tepat mengatakan:

Dokumen VOC tahun 1693 bukanlah bukti pertama keberadaan Batahan. Ia adalah salah satu bukti tertulis yang lebih jelas mengenai Batahan.

Karena beberapa dekade sebelumnya, catatan perjalanan Augustin de Beaulieu sudah mengenal Bataham.

Dan bahkan sebelum itu, kita sedang mengejar bentuk Bathan dalam peta-peta kuno.

Maka pertanyaan kita sekarang bukan lagi:

“Apakah Batahan sudah ada sebelum VOC?”

Jawabannya mulai semakin jelas:

YA.

Yang sekarang harus kita pecahkan adalah:

SEBERAPA TUA sebenarnya nama BATAHAN itu?

 

DAN KITA BELUM SELESAI.

Justru sekarang penelitian memasuki tahap yang lebih seru.

Karena kalau Beaulieu menulis Bataham, kita harus membuka kembali sumber aslinya.

Bukan cukup membaca Lombard.

Bukan cukup membaca kutipan di internet.

Kita harus mencari halaman asli catatan Beaulieu, melihat sendiri bagaimana kata itu ditulis, membaca konteks sebelum dan sesudahnya, dan mencari apakah Bataham muncul sekali atau berkali-kali.

Kemudian kita bandingkan dengan:

Bathan dalam peta Portugis,

Batahan dalam dokumen VOC,

Battahan dalam kontrak 1693,

dan

Batahang dalam peta Inggris 1753.

Kalau semua itu dapat kita rangkai, kita mungkin bukan hanya bisa membuktikan bahwa Batahan sudah eksis sebelum VOC.

Kita mungkin bisa mulai menjawab pertanyaan yang jauh lebih tua:


DARI MANA SEBENARNYA NAMA “BATAHAN” BERASAL?

Dan untuk menjawabnya, kita tidak akan mulai dari legenda.

Kita mulai dari arsip.

Dari dokumen.

Dari peta.

Dari manuskrip.

Dari bahasa.

Dan satu per satu…

kita mundurkan jam sejarah Batahan.


Mémoires du voyage aux Indes Orientales du Général karya Beaulieu, halaman 99

Buku karya Deny Lombard edisi Indonesia
Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)




2026/09/02

TAHUN 1886, DI BATAHAN SUDAH ADA SEKOLAH. SIAPA ANAK-ANAK YANG BELAJAR DI SANA?

Bayangkan kita kembali ke Batahan.

Bukan Batahan hari ini. Tetapi Batahan sekitar 140 tahun yang lalu. Tahun itu 1886.

Indonesia belum ada. Nama Indonesia bahkan belum menjadi nama sebuah negara.

Belum ada telepon genggam. Belum ada listrik. Belum ada jalan seperti yang kita kenal sekarang.

Tetapi pagi itu, di sebuah tempat di Pantai Barat Sumatra, ada sesuatu yang menarik perhatian:

anak-anak pergi ke sekolah.

Saya membayangkan sebuah sekolah sederhana. Bangunannya mungkin jauh dari bayangan kita tentang sekolah hari ini.

Tidak ada papan tulis digital. Tidak ada seragam.  Tidak ada komputer. Buku pun tidak banyak.

Tetapi ada guru. Dan ada murid. Jumlahnya? Sebuah catatan surat kabar kolonial menyebut sekitar 6 orang, paling banyak 10 orang.

Kecil sekali. Tetapi justru di situlah menariknya. Karena sekolah kecil itu ternyata benar-benar tercatat dalam sejarah. Namanya: Batahan.

Lalu kita menemukan sebuah nama. Seorang guru muda. Namanya Dja Endar Moeda.

Ia bukan orang Belanda. Ia bukan pejabat tinggi kolonial. Ia seorang pribumi yang mendapatkan pendidikan keguruan. Dja Endar Moeda lahir di Padang Sidempuan pada 1861. Ia belajar di Kweekschool Padang Sidempuan, sekolah yang mendidik calon-calon guru pribumi.

Tahun 1884, ia menyelesaikan pendidikannya. Kemudian ia mulai menjalankan tugas sebagai guru. Air Bangis pernah menjadi bagian dari perjalanan awalnya. Dan setelah itu...Batahan. Di Batahan, ia dipercaya menjadi kepala guru.

Coba berhenti sebentar di sini!

Seorang pemuda yang baru menyelesaikan pendidikan gurunya datang ke sebuah wilayah kecil di Pantai Barat Sumatra. Dan tugasnya adalah: mengajar.

Dua tahun kemudian, pada 1886, sebuah berita muncul dalam Sumatra-Courant.

Berita itu menjadi seperti sebuah jendela kecil menuju Batahan masa lalu. Dari berita tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa sekolah di Batahan memiliki murid sekitar enam hingga sepuluh orang.

Kondisinya tidak ideal. Buku-buku terbatas. Sekolah bahkan disebut mengalami kemunduran.

Tetapi sekolah itu ada. Dan kegiatan belajar berlangsung. Di tempat yang mungkin bagi sebagian orang sekarang dianggap "jauh dari mana-mana"... 

pendidikan modern ternyata sudah berjalan.

Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik.

Dja Endar Moeda ternyata bukan hanya seorang guru. Ia punya kegemaran menulis. Dan dari dunia pendidikan, ia kemudian masuk semakin jauh ke dunia intelektual. Menulis. Membaca. Berpikir. Berkarya.

Namanya kemudian muncul dalam perkembangan pers berbahasa Melayu di Sumatra. Ia terlibat dalam Pertja Barat di Padang. Kelak ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pers pribumi.

Jadi kalau kita tarik garis kehidupannya, ada sebuah perjalanan yang menarik:

seorang anak muda belajar menjadi guru → datang mengajar di Batahan → menulis → masuk dunia pers → menjadi tokoh penting dalam perkembangan literasi masyarakat pribumi.

Dan salah satu titik dalam perjalanan itu adalah: Batahan.

Tetapi semakin jauh kita membuka cerita ini... semakin banyak pertanyaan muncul. Kalau pada tahun 1886 ada 6 sampai 10 murid... siapa mereka? Saya justru penasaran dengan nama-nama yang sampai hari ini belum kita ketahui.

Siapa anak-anak Batahan itu? Apakah mereka anak penghulu? Anak pedagang? Anak petani? Atau anak-anak dari keluarga biasa? Mereka duduk di mana? Apa yang mereka pelajari?

Apakah mereka belajar membaca dan menulis? Apa yang terjadi kepada mereka setelah keluar dari sekolah? Dan pertanyaan yang paling menarik:

apakah keturunan mereka masih ada di Batahan sekarang? Mungkin saja. vbn

Bisa jadi seorang warga Batahan hari ini memiliki leluhur yang pernah duduk di sekolah  itu.

Tetapi ia tidak pernah mengetahuinya. Karena sejarah keluarga sering kali berhenti hanya pada cerita:

"Dulu kakek saya sekolah di sana..."

Tanpa pernah tahu bahwa sekolah itu ternyata memiliki tempat dalam sejarah pendidikan Sumatra.

Dan di sinilah saya merasa sejarah Batahan menjadi semakin menarik.

Karena ternyata ketika kita membuka dokumen lama, Batahan bukan baru muncul kemarin.

Jauh sebelumnya, nama Batahan sudah tercatat.

Pada abad ke-17, dokumen VOC sudah menyebut Batahan dan para penguasanya.

Lebih dari satu abad kemudian, kita menemukan Batahan kembali dalam catatan pendidikan.

Dan kali ini, kita menemukan sesuatu yang sangat manusiawi:

guru dan murid.

Ada seorang guru bernama Dja Endar Moeda.

Ada beberapa anak yang datang belajar.

Ada buku-buku yang kurang.

Ada sekolah yang berusaha bertahan.

Ada proses belajar yang berlangsung di sebuah daerah kecil di Pantai Barat Sumatra. 

Bayangkan kalau suatu hari kita menemukan dokumen berikutnya.

Sebuah daftar nama murid.

Misalnya:

Nama: ...
Umur: ...
Asal: Batahan.

Lalu kita cocokkan dengan silsilah keluarga masyarakat Batahan hari ini.

Bayangkan kalau ternyata salah satu nama itu adalah leluhur keluarga yang sekarang masih tinggal di Batahan. Itu bukan sekadar menemukan nama. Itu seperti menemukan sepotong ingatan yang hilang selama lebih dari satu abad.

Karena itu, saya kira penelitian sejarah Batahan belum selesai.

Justru baru dimulai. Kita perlu mencari lebih jauh. Arsip pendidikan kolonial. Surat kabar lama. Laporan pemerintahan. Dokumen VOC. Catatan keluarga.

Makam tua.

Dan cerita para tetua kampung.

Sebab sejarah tidak selalu tersimpan dalam buku sejarah.

Kadang ia tersembunyi dalam sebuah dokumen yang sudah menguning.

Kadang dalam nama yang hampir dilupakan.

Kadang dalam makam seseorang.

Dan kadang... dalam cerita seorang kakek kepada cucunya. 

Jadi kalau hari ini kita melewati Batahan, mungkin kita melihatnya sebagai sebuah kecamatan, sebuah kampung, sebuah tempat yang kita kenal sejak kecil.

Tetapi kalau kita melihatnya dengan kacamata sejarah...

Batahan terlihat berbeda. Di tanah ini pernah berlangsung perdagangan.

Pernah ada penguasa. Pernah ada hubungan dengan VOC.

Dan sekitar 1880-an, anak-anak Batahan sudah belajar di sebuah sekolah.

Sekolah kecil. Muridnya sedikit. Fasilitasnya terbatas. Tetapi dari sana, kita bisa melihat satu hal yang besar: keinginan manusia untuk belajar.

Dan mungkin itulah bagian paling indah dari sejarah. Bukan tentang seberapa megah bangunannya. Bukan tentang seberapa banyak muridnya. Tetapi tentang keberanian seseorang membuka buku... di sebuah tempat yang jauh...

pada masa ketika Indonesia bahkan belum lahir.

Tahun 1886.

Batahan. Enam sampai sepuluh murid. Seorang guru muda bernama Dja Endar Moeda.

Dan sebuah sekolah yang sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan:

Siapa sebenarnya anak-anak yang belajar di sana?

Mungkin suatu hari kita akan menemukan jawabannya. Dan ketika itu terjadi...

kita bukan hanya sedang menemukan sejarah Batahan. Kita sedang menemukan kembali bagian dari diri kita sendiri.

#SejarahBatahan
#Batahan
#DjaEndarMoeda
#SejarahMandailingNatal
#SejarahSumatra
#SejarahIndonesia
#JejakSejarah
#Literasi

Batahan Lebih Dahulu daripada Natal: Membaca Kembali Kontrak VOC 29 Januari 1693

Ada sebuah tanggal yang mungkin terdengar biasa saja bagi kebanyakan orang, tetapi menjadi sangat menarik ketika kita mencoba menelusuri sejarah Pantai Barat Sumatra: 29 Januari 1693. Pada tanggal tersebut, lebih dari tiga abad yang lalu, sebuah perjanjian dibuat antara VOC dan para pemimpin masyarakat Batahan. Dokumen itu bukan sekadar catatan mengenai keberadaan sebuah nama tempat, melainkan sebuah kontrak yang memuat hubungan politik, perdagangan, keamanan, dan kewajiban antara VOC dengan para pemimpin lokal di Batahan.

Dokumen tersebut kini dapat ditelusuri melalui Sejarah Nusantara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diterbitkan dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum karya J.E. Heeres. Dalam katalog ANRI, dokumen itu tercatat sebagai Contract DXLVI–546, dengan keterangan Batahan, Baros, bertanggal 29 Januari 1693. Yang membuatnya semakin menarik, tempat kontrak itu dibuat juga disebut secara spesifik dalam bahasa Belanda lama, yaitu “rivierkant Batahan”, yang berarti tepi Sungai Batahan.

Dengan ditemukannya dokumen tersebut, kita mendapatkan sebuah bukti primer yang sangat berharga tentang posisi Batahan pada akhir abad ke-17. Lebih menarik lagi, ketika tanggalnya dibandingkan dengan keterangan mengenai kontrak VOC dengan Natter atau Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal, ternyata kontrak Batahan tercatat lebih dahulu. Kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693, sedangkan kontrak Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693. Artinya, jika identifikasi Natter sebagai Natal tersebut benar, maka Batahan lebih dahulu tiga hari.

Tiga hari memang bukan jarak waktu yang panjang. Namun dalam penelitian sejarah, perbedaan beberapa hari bisa menjadi penting apabila ia membantu kita memahami urutan suatu peristiwa dan posisi sebuah daerah dalam jaringan politik serta perdagangan pada zamannya.

Batahan dalam catatan VOC

Yang menarik dari kontrak 1693 ini adalah cara VOC menggambarkan Batahan. Dokumen tersebut tidak memperlakukan Batahan sebagai sebuah tempat tanpa struktur kekuasaan. Sebaliknya, VOC berhadapan dengan sejumlah pemimpin lokal yang secara bersama-sama mewakili masyarakat Batahan.

Dalam kontrak tersebut disebut nama Ponglous Setongel alias Radja Kitchil, Radja Katiep, Radja Inda-Lilla, Southan Mandeyros, Radja Mantiko, dan Inda Bongsoe. Mereka dikaitkan dengan apa yang disebut dalam teks sebagai “de gemeente tot Batahan”, yang secara umum dapat dipahami sebagai masyarakat atau komunitas Batahan.

Nama-nama tersebut penting karena memberi kita sedikit gambaran mengenai struktur kepemimpinan lokal Batahan pada masa itu. Kita tidak perlu terburu-buru menyebutnya sebagai sebuah “kerajaan Batahan” dalam pengertian negara modern, sebab dokumen yang ada belum cukup untuk membuat kesimpulan sejauh itu. Namun, kita dapat mengatakan dengan cukup aman bahwa Batahan pada 1693 mempunyai masyarakat, pemimpin-pemimpin lokal, dan hubungan politik yang diakui dalam sebuah perjanjian tertulis.

Hubungan politik itu bahkan membawa kita ke Baros. Dalam kontrak disebut Radja d'Iller, yang disebut tinggal di Baros. Para pemimpin dan masyarakat Batahan digambarkan memiliki hubungan sebagai sekutu dan bawahan dengan penguasa tersebut. Pada bagian lain juga muncul hubungan dengan penguasa Minangkabau. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Batahan tidak berdiri dalam ruang politik yang terisolasi, melainkan berada di dalam jaringan kekuasaan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pusat-pusat politik yang lebih luas di Pantai Barat Sumatra.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan catatan VOC yang lebih tua. Dalam laporan tahun 1669, Batahan telah disebut dalam konteks jangkauan otoritas Baros, sementara dokumen VOC tahun 1670 kembali mencantumkan Batahan bersama beberapa wilayah lain di kawasan Pantai Barat Sumatra. Dengan demikian, kontrak tahun 1693 bukanlah kemunculan pertama Batahan dalam sumber tertulis VOC. Ia merupakan salah satu bukti paling konkret mengenai hubungan langsung antara Batahan dan VOC.

VOC datang ke Batahan, bukan menciptakan Batahan

Ada perbedaan penting antara mengatakan bahwa “Batahan mulai ada ketika VOC datang” dengan mengatakan bahwa “VOC datang ke Batahan dan kemudian membuat kontrak dengan para pemimpinnya”. Dokumen 1693 jelas lebih mendukung pernyataan kedua.

Dalam pembukaan kontrak disebutkan bahwa Sas kemudian berangkat dengan kekuatan kecilnya menuju Batahan. Teksnya antara lain berbunyi:

“...begaf Sas zich vervolgens met zijn kleine macht naar Batahan...”

Kalimat tersebut menunjukkan adanya suatu perjalanan atau ekspedisi menuju Batahan sebelum kontrak dibuat. Dengan kata lain, VOC datang ke sebuah wilayah yang sudah memiliki masyarakat dan pemimpin yang dapat diajak berunding.

Pada bagian lain, Batahan digambarkan sebagai sebuah landschap, sebuah istilah yang dalam konteks masa itu dapat menunjuk kepada suatu wilayah atau negeri. Para pemimpinnya disebut sebagai ponglous dan regenten. Sekali lagi, istilah-istilah tersebut tidak boleh diterjemahkan secara serampangan ke dalam struktur pemerintahan modern, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa VOC mengenali adanya otoritas lokal di Batahan.

Karena itu, tanggal 29 Januari 1693 sebaiknya tidak dipahami sebagai “hari lahir Batahan”. Tanggal itu adalah tanggal ketika sebuah kontrak antara VOC dan para pemimpin Batahan dibuat dan ditutup. Keberadaan Batahan sendiri jelas lebih tua daripada dokumen tersebut.

Apa yang sebenarnya dibicarakan?

Kontrak DXLVI–546 terdiri atas sejumlah pasal yang memperlihatkan bahwa hubungan VOC dengan Batahan tidak hanya berkaitan dengan perdagangan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan, keamanan, hubungan dengan musuh VOC, penyelesaian perselisihan, serta aturan perdagangan. Pola semacam ini lazim digunakan VOC ketika membangun pengaruh di berbagai wilayah Nusantara: sebuah kontrak dengan penguasa lokal dapat menjadi jalan bagi VOC untuk mendapatkan hak dagang sekaligus membangun hubungan politik dan keamanan tanpa harus langsung mengambil alih pemerintahan setempat.

Dalam kasus Batahan, kepentingan ekonominya juga terlihat cukup jelas. Kontrak menyebut camphur, atau kamper, dan benjuyn/bensuyn, yakni benzoin atau kemenyan. Bahkan kualitas benzoin diperhatikan, dengan penyebutan “witte benjuyn”, benzoin putih. Penyebutan komoditas-komoditas tersebut memberi petunjuk bahwa kawasan Batahan berada dalam jaringan perdagangan hasil hutan yang memiliki nilai bagi VOC.

Ini penting karena sejarah Batahan sering kali lebih mudah dibaca dari perspektif pemerintahan kolonial pada masa yang jauh lebih kemudian. Padahal, jauh sebelum struktur administrasi kolonial abad ke-19 terbentuk, kawasan ini telah berada dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan pesisir dan pedalaman. Hasil hutan seperti kamper dan benzoin merupakan bagian dari ekonomi regional yang menjadikan Pantai Barat Sumatra menarik bagi para pedagang dan kekuatan politik.

Di tepi Sungai Batahan

Bagi saya, salah satu bagian paling menarik dari dokumen tersebut justru terdapat pada kalimat penutupnya. Setelah seluruh pasal kontrak selesai, dokumen itu menyatakan:

“Aldus gedaen en geslooten aen de rivierkant van Battahan, dato 29en January 1693...”

Secara sederhana, kalimat tersebut berarti:

“Demikian dibuat dan disepakati di tepi Sungai Batahan, tanggal 29 Januari 1693.”

Keterangan ini memberikan nuansa yang berbeda dibanding sekadar mengetahui bahwa “sebuah kontrak Batahan ada dalam arsip VOC”. Kita mengetahui tempat yang disebut dalam dokumen itu: tepi Sungai Batahan.

Tentu kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa lokasi tersebut pasti identik dengan titik pusat permukiman Batahan sekarang tanpa penelitian geografis lebih lanjut. Namun secara historis, frasa rivierkant Battahan menunjukkan bahwa sungai memainkan peranan penting sebagai lokasi pertemuan dan aktivitas politik pada masa itu. Sungai bukan hanya unsur geografis, tetapi juga bagian dari jaringan mobilitas dan perdagangan masyarakat Pantai Barat Sumatra.

Lalu, kapan Natal membuat kontrak dengan VOC?

Di sinilah persoalan kronologi menjadi menarik.

Dalam catatan yang menyertai Corpus Diplomaticum, editor merujuk pada Rapport van Sas dan menyebut adanya kontrak dengan “Nattar of Natter, ten Noorden van Batahan”, yang berarti Natter atau Nattar, di sebelah utara Batahan. Editor kemudian menyatakan bahwa tempat tersebut tidak lain adalah Natal.

Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Naskah kontrak Natter/Nattar itu sendiri belum ditemukan dalam sumber yang digunakan editor. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan identifikasi Natter sebagai Natal dengan tingkat kepastian yang sama dengan Contract DXLVI–546 yang memang tersedia dan dapat kita baca.

Meski demikian, laporan tersebut memberikan informasi kronologis yang menarik. Kontrak dengan Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693, sedangkan kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693.

Jika Natter memang Natal, maka urutannya jelas:

Batahan — 29 Januari 1693

kemudian

Natter/Natal — 1 Februari 1693.

Dengan demikian terdapat selisih tiga hari, dan Batahan tercatat lebih dahulu.

Mengapa fakta tiga hari ini menarik?

Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya membicarakan selisih tiga hari? Bukankah tiga hari tidak banyak berarti dalam rentang sejarah lebih dari tiga abad?

Bagi saya, justru di situlah menariknya penelitian sejarah. Sejarah tidak selalu berubah karena menemukan sesuatu yang berjarak ratusan tahun. Kadang-kadang sebuah detail kecil dapat mengoreksi cara kita menyusun cerita tentang suatu kawasan.

Natal memang kemudian menjadi salah satu nama penting di Pantai Barat Sumatra. Namun keberadaan Natal yang kemudian lebih dikenal tidak berarti bahwa wilayah di sekitarnya baru muncul dalam jaringan politik dan perdagangan ketika Natal berkembang. Dokumen 1693 menunjukkan bahwa Batahan sudah mempunyai hubungan kontraktual langsung dengan VOC sebelum kontrak Natter/Nattar yang diidentifikasi sebagai Natal tersebut ditandatangani.

Karena itu, jika pertanyaannya sangat spesifik—mana yang lebih dahulu dalam rangkaian kontrak VOC yang kita bicarakan ini?—jawabannya adalah Batahan.

Bukan satu tahun lebih dahulu. Bukan satu bulan.

Tiga hari.

Sejarah Batahan masih menyimpan banyak pertanyaan

Dokumen DXLVI–546 tentu belum menjawab seluruh sejarah Batahan. Justru sebaliknya, ia membuka lebih banyak pertanyaan.

Siapa sebenarnya Radja d'Iller yang tinggal di Baros dan mempunyai hubungan dengan para pemimpin Batahan? Bagaimana hubungan politik antara Batahan, Baros dan Minangkabau pada akhir abad ke-17? Dari mana tepatnya kamper dan benzoin yang diperdagangkan melalui kawasan tersebut berasal? Sejauh mana hubungan Batahan dengan wilayah di sebelah utara seperti Natal dan di sebelah selatan seperti Air Bangis? Dan bagaimana struktur kepemimpinan yang disebut dalam kontrak 1693 berkembang pada abad-abad berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan penelitian terhadap arsip lain, termasuk kontrak-kontrak VOC sebelum dan sesudah 1693, laporan perjalanan para pejabat VOC, serta sumber-sumber lokal dan kajian sejarah Pantai Barat Sumatra.

Namun satu hal sudah dapat kita pegang dengan cukup kuat.

Batahan bukan nama yang baru muncul pada masa kolonial modern.

Pada 1669, namanya sudah muncul dalam laporan VOC. Pada 1670, Batahan kembali disebut dalam jaringan wilayah Pantai Barat Sumatra. Dan pada 29 Januari 1693, para pemimpin Batahan berhadapan langsung dengan VOC dan membuat sebuah kontrak di “rivierkant Battahan”, tepi Sungai Battahan.

Tiga hari kemudian, dalam sumber yang sama, muncul kontrak dengan Natter/Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal.

Maka, jika kita membaca dokumen-dokumen lama itu dengan teliti, ada sebuah fakta sederhana tetapi menarik yang layak dicatat dalam sejarah kawasan ini:

Pada awal 1693, Batahan lebih dahulu tercatat melakukan kontrak dengan VOC daripada Natal.

Dan mungkin yang lebih penting daripada persoalan siapa lebih dahulu adalah kesadaran bahwa Batahan pada akhir abad ke-17 sudah merupakan bagian dari dunia politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra yang aktif, jauh sebelum administrasi kolonial modern membentuk wajah wilayah tersebut seperti yang kita kenal sekarang.

Sejarah ternyata tidak selalu bersembunyi di gedung-gedung besar, benteng, atau kota-kota pelabuhan yang terkenal. Kadang-kadang ia tersimpan dalam beberapa lembar dokumen tua, ditutup dengan satu kalimat sederhana:

“aen de rivierkant van Battahan” — di tepi Sungai Battahan.

29 Januari 1693.

Bacaan lebih lanjut... merujuk pada artikel sebelumnya yang lengkap dengan beberapa cuplikan dokumennya. https://www.ferisusanto.com/2026/09/sejarah-batahan-di-zaman-voc-awal.html

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sejarah Nusantara, Corpus Diplomaticum, Contract DXLVI–546, Batahan, Baros, 29 Januari 1693. Katalog ANRI mencatat tempat penandatanganan rivierkant Battahan serta nama-nama tokoh pihak Batahan.
  2. J.E. Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Deel IV, Contract DXLVI, hlm. 18–22. Edisi ini memuat teks kontrak Batahan dan catatan editorial mengenai Natter/Nattar.
  3. Jane Drakard, “Ideological Adaptation on a Malay Frontier”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 17, No. 1 (1986), hlm. 39–57. Digunakan untuk konteks hubungan politik Baros dan kawasan frontier Pantai Barat Sumatra.
  4. VOC 1272, fol. 1065 — Melman to Pits, 1669, mengenai jangkauan otoritas Baros hingga Batahan.
  5. VOC 1272 — dokumen tahun 1670, yang menyebut Batahan bersama wilayah pesisir lainnya.
  6. Catatan editorial Corpus Diplomaticum mengenai Natter/Nattar di sebelah utara Batahan dan penandatanganan kontrak pada 1 Februari 1693. Identifikasi Natter sebagai Natal merupakan interpretasi editor dan perlu diperlakukan dengan kehati-hatian karena naskah kontrak Natter/Natal tersebut belum ditemukan. 

2026/09/01

SEJARAH BATAHAN DI ZAMAN VOC AWAL

Kalau mendengar kata Batahan, mungkin yang langsung terbayang adalah salah satu kawasan di pesisir barat Mandailing Natal.

Tetapi ternyata, nama Batahan bukanlah nama yang baru muncul ketika pemerintah kolonial Belanda membentuk pemerintahan modern.

Jejak tertulisnya sudah membawa kita setidaknya ke abad ke-17.
Dan semakin dicari, ceritanya justru semakin menarik.

Dari Barus ke Batahan

Pada awal abad ke-16, seorang Portugis bernama Tomé Pires menulis Suma Oriental, salah satu catatan paling penting mengenai Asia Tenggara pada zamannya.

Pires menggambarkan Barus sebagai kerajaan penting di pantai barat Sumatra.

Menariknya, kita perlu berhati-hati di sini. Pires tidak terbukti menyebut nama Batahan secara langsung dalam teks yang kita telusuri.

Tetapi catatan Pires memberi kita konteks penting: Barus sudah menjadi pusat politik dan perdagangan besar di pantai barat Sumatra jauh sebelum VOC menguasai perdagangan kawasan tersebut. Dan lebih dari satu abad kemudian, hubungan Barus dengan Batahan muncul secara eksplisit dalam arsip VOC.


1669: Batahan muncul dalam laporan VOC

Salah satu bukti paling menarik berasal dari tahun 1669.

Dalam laporan Melman kepada Pits, yang tersimpan dalam arsip VOC 1272, folio 1065, seorang informan VOC menyampaikan bahwa otoritas para penguasa Barus membentang sepanjang pantai hingga ke Batahan.

Informasi ini kemudian dikaji oleh sejarawan Jane Drakard dalam jurnal Journal of Southeast Asian Studies.

Artinya, pada 1669, Batahan sudah muncul bukan sekadar sebagai nama tempat. Ia muncul dalam konteks kekuasaan politik.

Tentu kita tidak boleh buru-buru menerjemahkannya sebagai "Batahan adalah bagian administratif Barus" seperti kabupaten dan kecamatan sekarang. Konsep kekuasaan abad ke-17 jauh lebih cair.

Bisa berupa hubungan politik, patronase, perdagangan, pengakuan terhadap penguasa, atau jaringan kekuasaan pesisir.

Tetapi satu hal jelas:
Batahan sudah dikenal dalam jaringan politik pantai barat Sumatra pada 1669.



1670: Batahan disebut lagi

Hanya setahun kemudian, nama Batahan muncul kembali dalam dokumen VOC.
Dalam arsip tahun 1670, Batahan disebut bersama sejumlah wilayah lain:

Taboeijongh, Batamondam, Sincko Wan, Natar, en Batahan.

Yang menarik, catatan tersebut tidak berhenti pada nama wilayah.
Ia juga berbicara tentang kampung-kampung yang berada di bawah wilayah tersebut.

Batahan, dengan demikian, mulai terlihat sebagai sebuah entitas wilayah dalam jaringan pesisir dan pedalaman. Kawasan ini juga terkait dengan arus hasil alam seperti kemenyan dan kapur barus yang bergerak menuju pusat-pusat perdagangan di pantai.

Lalu datang satu tanggal penting:
29 JANUARI 1693


Tanggal ini menurut saya layak dicatat baik-baik dalam sejarah Batahan.
Pada hari itu, VOC membuat sebuah kontrak dengan para penguasa Batahan.

Dalam database resmi Sejarah Nusantara – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dokumen tersebut tercatat sebagai:

Contract DXLVI – 546

Tanggal:
29 Januari 1693

Nama wilayah:
Batahan, Baros

Dan tempat penandatanganannya ditulis:

rivierkant Battahan

yang berarti kira-kira:
"di tepi Sungai Battahan."

Ini bukan lagi catatan seorang pengelana. Bukan pula sekadar nama yang muncul dalam peta.
Ini adalah dokumen diplomatik VOC yang mencatat hubungan resmi dengan para penguasa lokal Batahan.



Siapa para penguasa Batahan saat itu?

Dokumen 1693 mencatat sejumlah nama:
  1. Ponglous Setongel alias Radja Kitchil
  2. Radja Katiep
  3. Radja Inda-Lilla
  4. Southan Mandeyros
  5. Radja Mantiko
  6. Inda Bongsoe
Mereka tercatat sebagai pihak Asia yang menandatangani kontrak tersebut bersama pejabat VOC.

Coba bayangkan.
Tahun 1693. Di tepi Sungai Battahan. Para penguasa lokal Batahan bertemu dengan pejabat VOC.

Nama-nama mereka kemudian ditulis oleh juru tulis Belanda dan tersimpan dalam arsip selama lebih dari tiga abad.

Hari ini kita bisa membacanya kembali.

Batahan dan emas


Cerita Batahan ternyata tidak hanya soal politik.
Dalam karya E.B. Kielstra:
“Onze Kennis van Sumatra's Westkust, Omstreeks de Helft der Achttiende Eeuw”
yang terbit tahun 1887, Kielstra mengolah berbagai sumber lama mengenai pantai barat Sumatra.
Pada bagian mengenai Batahan, ia mencatat keberadaan dua penguasa, yaitu:
Orang Kaja Boengsoe dan Soetan Moeda. https://www.ferisusanto.com/2024/04/sebelum-raja-perempuan-dinobatkan-telah.html

Ia juga mencatat adanya tambang-tambang emas di kawasan tersebut.
Jadi pada abad ke-17 dan ke-18, Batahan berada di persimpangan yang sangat menarik:
penguasa lokal + perdagangan pesisir + hasil hutan + emas + hubungan dengan kekuatan regional.
Sumber Kielstra sendiri dapat diakses melalui repositori Universitas Utrecht.



Batahan bukan wilayah yang berdiri sendiri

Kalau semua sumber tersebut kita susun, muncul sebuah gambaran yang menarik:

Barus

jaringan pesisir Sumatra Barat bagian utara

Natal

Batahan

pedalaman penghasil emas dan hasil hutan

Batahan berada di sebuah kawasan pertemuan berbagai dunia:
dunia Melayu pesisir, masyarakat Batak di pedalaman, jaringan perdagangan Minangkabau/Rao,
pengaruh Aceh, dan kemudian VOC.

Karena itu, sejarah Batahan tidak sederhana.
Ia adalah sejarah sebuah wilayah perbatasan dan pertemuan berbagai jaringan kekuasaan.

Dari Raja ke "Kepala Koeria"


Ratusan tahun kemudian, struktur pemerintahan berubah.
Pada masa Hindia Belanda, Batahan dikenal sebagai Koeria.
Dan di sinilah muncul satu dokumen yang sangat menarik bagi sejarah keluarga dan masyarakat Batahan.

Pada tahun 1931, seorang bernama:

MOHAMAD JOENOES
dengan gelar:

SOETHA MAHARADJA ADAT

tercatat sebagai:

Hoofd van de Koeria Batahan
atau Kepala Koeria Batahan.

Ia diakui berdasarkan keputusan Residen Tapanoeli tanggal 3 Maret 1931 No. 212.
Tiga tahun kemudian, pada 28 November 1934, terbit surat ontslag yang menyatakan ia diberhentikan dari jabatannya. Jadi, struktur kepemimpinan Batahan yang kita lihat pada abad ke-20 ternyata mempunyai sejarah yang jauh lebih panjang.

Dari para Radja yang menandatangani kontrak VOC pada 1693...
hingga Hoofd van de Koeria Batahan pada 1931.

Jadi, sejak kapan Batahan ada?

Ini pertanyaan yang belum selesai.
Untuk sementara, bukti yang sangat kuat membawa kita pada:

1669
Batahan disebut dalam laporan VOC dalam kaitannya dengan otoritas Barus.

1670
Batahan kembali disebut dalam arsip VOC.

1693
Para penguasa Batahan membuat kontrak dengan VOC.

1739
Batahan muncul dalam literatur geografis Eropa.

Abad ke-18
Batahan dicatat memiliki penguasa, tambang emas, dan jaringan ekonomi pesisir-pedalaman.

1931
Batahan sudah menjadi Koeria dengan kepala yang diakui pemerintah kolonial.

Dan ada satu pertanyaan besar yang masih terbuka:

Apakah Batahan sudah disebut dalam sumber tertulis sebelum 1669?

Kemungkinan itu masih sangat menarik untuk ditelusuri.
Kita harus mencari berbagai bentuk ejaan lama:
Batahan – Battahan – Bat(t)ahan – dan kemungkinan bentuk Portugis lainnya.
Karena tiga atau empat abad lalu, orang Eropa belum memiliki standar ejaan nama tempat seperti sekarang.

Batahan bukan "lahir" pada zaman Belanda
Justru sebaliknya. VOC datang kemudian dan mencatatnya.

Sebelum kontrak 1693 dibuat, sudah ada masyarakat, penguasa, jaringan perdagangan, dan hubungan politik di Batahan. Arsip VOC hanya meninggalkan jejak tertulis yang memungkinkan kita sekarang membuka kembali cerita tersebut.

Dan mungkin inilah yang paling menarik dari sejarah:
Sebuah tempat tidak menjadi tua karena namanya muncul di buku sejarah.
Namanya muncul di buku sejarah karena tempat itu memang sudah memiliki kehidupan jauh sebelumnya. Batahan adalah salah satunya.

Dan semakin kita membuka arsip lama, semakin terasa bahwa sejarah Batahan ternyata jauh lebih panjang daripada yang selama ini kita bayangkan.

Referensi utama
  1. VOC 1272, fol. 1065 — Melman to Pits, 1669.
  2. Rujukan mengenai jangkauan otoritas penguasa Barus hingga Batahan. Dibahas oleh Jane Drakard.
  3. VOC 1272 — dokumen tahun 1670.
  4. Memuat penyebutan Taboeijongh, Batamondam, Sincko Wan, Natar, dan Batahan.
  5. Contract DXLVI–546, Batahan, 29 Januari 1693.
  6. Database Sejarah Nusantara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
  7. E.B. Kielstra, “Onze Kennis van Sumatra's Westkust, Omstreeks de Helft der Achttiende Eeuw,” 1887, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 36, hlm. 499–559.
  8. Jane Drakard, “Ideological Adaptation on a Malay Frontier,” Journal of Southeast Asian Studies.
  9. Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, ed. Armando Cortesão, Hakluyt Society, London, 1944 — terutama untuk konteks Barus pada awal abad ke-16.

Catatan: Dalam penelitian ini, Tomé Pires tidak digunakan sebagai bukti bahwa ia menyebut Batahan secara langsung. Ia digunakan sebagai konteks awal mengenai Barus. Penyebutan Batahan yang eksplisit dan kuat muncul dalam sumber VOC mulai 1669.

Penelitian sejarah Batahan masih berlanjut. Justru bagian paling menarik mungkin belum ditemukan: jejak Batahan sebelum 1669.

Catatan: Dalam penelitian ini, Tomé Pires tidak digunakan sebagai bukti bahwa ia menyebut Batahan secara langsung. Ia digunakan sebagai konteks awal mengenai Barus. Penyebutan Batahan yang eksplisit dan kuat muncul dalam sumber VOC mulai 1669.

Penelitian sejarah Batahan masih berlanjut. Justru bagian paling menarik mungkin belum ditemukan: jejak Batahan sebelum 1669.