Ada sebuah tanggal yang mungkin terdengar biasa saja bagi kebanyakan orang, tetapi menjadi sangat menarik ketika kita mencoba menelusuri sejarah Pantai Barat Sumatra: 29 Januari 1693. Pada tanggal tersebut, lebih dari tiga abad yang lalu, sebuah perjanjian dibuat antara VOC dan para pemimpin masyarakat Batahan. Dokumen itu bukan sekadar catatan mengenai keberadaan sebuah nama tempat, melainkan sebuah kontrak yang memuat hubungan politik, perdagangan, keamanan, dan kewajiban antara VOC dengan para pemimpin lokal di Batahan.

Dokumen tersebut kini dapat ditelusuri melalui Sejarah Nusantara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diterbitkan dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum karya J.E. Heeres. Dalam katalog ANRI, dokumen itu tercatat sebagai Contract DXLVI–546, dengan keterangan Batahan, Baros, bertanggal 29 Januari 1693. Yang membuatnya semakin menarik, tempat kontrak itu dibuat juga disebut secara spesifik dalam bahasa Belanda lama, yaitu “rivierkant Batahan”, yang berarti tepi Sungai Batahan.

Dengan ditemukannya dokumen tersebut, kita mendapatkan sebuah bukti primer yang sangat berharga tentang posisi Batahan pada akhir abad ke-17. Lebih menarik lagi, ketika tanggalnya dibandingkan dengan keterangan mengenai kontrak VOC dengan Natter atau Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal, ternyata kontrak Batahan tercatat lebih dahulu. Kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693, sedangkan kontrak Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693. Artinya, jika identifikasi Natter sebagai Natal tersebut benar, maka Batahan lebih dahulu tiga hari.

Tiga hari memang bukan jarak waktu yang panjang. Namun dalam penelitian sejarah, perbedaan beberapa hari bisa menjadi penting apabila ia membantu kita memahami urutan suatu peristiwa dan posisi sebuah daerah dalam jaringan politik serta perdagangan pada zamannya.

Batahan dalam catatan VOC

Yang menarik dari kontrak 1693 ini adalah cara VOC menggambarkan Batahan. Dokumen tersebut tidak memperlakukan Batahan sebagai sebuah tempat tanpa struktur kekuasaan. Sebaliknya, VOC berhadapan dengan sejumlah pemimpin lokal yang secara bersama-sama mewakili masyarakat Batahan.

Dalam kontrak tersebut disebut nama Ponglous Setongel alias Radja Kitchil, Radja Katiep, Radja Inda-Lilla, Southan Mandeyros, Radja Mantiko, dan Inda Bongsoe. Mereka dikaitkan dengan apa yang disebut dalam teks sebagai “de gemeente tot Batahan”, yang secara umum dapat dipahami sebagai masyarakat atau komunitas Batahan.

Nama-nama tersebut penting karena memberi kita sedikit gambaran mengenai struktur kepemimpinan lokal Batahan pada masa itu. Kita tidak perlu terburu-buru menyebutnya sebagai sebuah “kerajaan Batahan” dalam pengertian negara modern, sebab dokumen yang ada belum cukup untuk membuat kesimpulan sejauh itu. Namun, kita dapat mengatakan dengan cukup aman bahwa Batahan pada 1693 mempunyai masyarakat, pemimpin-pemimpin lokal, dan hubungan politik yang diakui dalam sebuah perjanjian tertulis.

Hubungan politik itu bahkan membawa kita ke Baros. Dalam kontrak disebut Radja d'Iller, yang disebut tinggal di Baros. Para pemimpin dan masyarakat Batahan digambarkan memiliki hubungan sebagai sekutu dan bawahan dengan penguasa tersebut. Pada bagian lain juga muncul hubungan dengan penguasa Minangkabau. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Batahan tidak berdiri dalam ruang politik yang terisolasi, melainkan berada di dalam jaringan kekuasaan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pusat-pusat politik yang lebih luas di Pantai Barat Sumatra.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan catatan VOC yang lebih tua. Dalam laporan tahun 1669, Batahan telah disebut dalam konteks jangkauan otoritas Baros, sementara dokumen VOC tahun 1670 kembali mencantumkan Batahan bersama beberapa wilayah lain di kawasan Pantai Barat Sumatra. Dengan demikian, kontrak tahun 1693 bukanlah kemunculan pertama Batahan dalam sumber tertulis VOC. Ia merupakan salah satu bukti paling konkret mengenai hubungan langsung antara Batahan dan VOC.

VOC datang ke Batahan, bukan menciptakan Batahan

Ada perbedaan penting antara mengatakan bahwa “Batahan mulai ada ketika VOC datang” dengan mengatakan bahwa “VOC datang ke Batahan dan kemudian membuat kontrak dengan para pemimpinnya”. Dokumen 1693 jelas lebih mendukung pernyataan kedua.

Dalam pembukaan kontrak disebutkan bahwa Sas kemudian berangkat dengan kekuatan kecilnya menuju Batahan. Teksnya antara lain berbunyi:

“...begaf Sas zich vervolgens met zijn kleine macht naar Batahan...”

Kalimat tersebut menunjukkan adanya suatu perjalanan atau ekspedisi menuju Batahan sebelum kontrak dibuat. Dengan kata lain, VOC datang ke sebuah wilayah yang sudah memiliki masyarakat dan pemimpin yang dapat diajak berunding.

Pada bagian lain, Batahan digambarkan sebagai sebuah landschap, sebuah istilah yang dalam konteks masa itu dapat menunjuk kepada suatu wilayah atau negeri. Para pemimpinnya disebut sebagai ponglous dan regenten. Sekali lagi, istilah-istilah tersebut tidak boleh diterjemahkan secara serampangan ke dalam struktur pemerintahan modern, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa VOC mengenali adanya otoritas lokal di Batahan.

Karena itu, tanggal 29 Januari 1693 sebaiknya tidak dipahami sebagai “hari lahir Batahan”. Tanggal itu adalah tanggal ketika sebuah kontrak antara VOC dan para pemimpin Batahan dibuat dan ditutup. Keberadaan Batahan sendiri jelas lebih tua daripada dokumen tersebut.

Apa yang sebenarnya dibicarakan?

Kontrak DXLVI–546 terdiri atas sejumlah pasal yang memperlihatkan bahwa hubungan VOC dengan Batahan tidak hanya berkaitan dengan perdagangan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan, keamanan, hubungan dengan musuh VOC, penyelesaian perselisihan, serta aturan perdagangan. Pola semacam ini lazim digunakan VOC ketika membangun pengaruh di berbagai wilayah Nusantara: sebuah kontrak dengan penguasa lokal dapat menjadi jalan bagi VOC untuk mendapatkan hak dagang sekaligus membangun hubungan politik dan keamanan tanpa harus langsung mengambil alih pemerintahan setempat.

Dalam kasus Batahan, kepentingan ekonominya juga terlihat cukup jelas. Kontrak menyebut camphur, atau kamper, dan benjuyn/bensuyn, yakni benzoin atau kemenyan. Bahkan kualitas benzoin diperhatikan, dengan penyebutan “witte benjuyn”, benzoin putih. Penyebutan komoditas-komoditas tersebut memberi petunjuk bahwa kawasan Batahan berada dalam jaringan perdagangan hasil hutan yang memiliki nilai bagi VOC.

Ini penting karena sejarah Batahan sering kali lebih mudah dibaca dari perspektif pemerintahan kolonial pada masa yang jauh lebih kemudian. Padahal, jauh sebelum struktur administrasi kolonial abad ke-19 terbentuk, kawasan ini telah berada dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan pesisir dan pedalaman. Hasil hutan seperti kamper dan benzoin merupakan bagian dari ekonomi regional yang menjadikan Pantai Barat Sumatra menarik bagi para pedagang dan kekuatan politik.

Di tepi Sungai Batahan

Bagi saya, salah satu bagian paling menarik dari dokumen tersebut justru terdapat pada kalimat penutupnya. Setelah seluruh pasal kontrak selesai, dokumen itu menyatakan:

“Aldus gedaen en geslooten aen de rivierkant van Battahan, dato 29en January 1693...”

Secara sederhana, kalimat tersebut berarti:

“Demikian dibuat dan disepakati di tepi Sungai Batahan, tanggal 29 Januari 1693.”

Keterangan ini memberikan nuansa yang berbeda dibanding sekadar mengetahui bahwa “sebuah kontrak Batahan ada dalam arsip VOC”. Kita mengetahui tempat yang disebut dalam dokumen itu: tepi Sungai Batahan.

Tentu kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa lokasi tersebut pasti identik dengan titik pusat permukiman Batahan sekarang tanpa penelitian geografis lebih lanjut. Namun secara historis, frasa rivierkant Battahan menunjukkan bahwa sungai memainkan peranan penting sebagai lokasi pertemuan dan aktivitas politik pada masa itu. Sungai bukan hanya unsur geografis, tetapi juga bagian dari jaringan mobilitas dan perdagangan masyarakat Pantai Barat Sumatra.

Lalu, kapan Natal membuat kontrak dengan VOC?

Di sinilah persoalan kronologi menjadi menarik.

Dalam catatan yang menyertai Corpus Diplomaticum, editor merujuk pada Rapport van Sas dan menyebut adanya kontrak dengan “Nattar of Natter, ten Noorden van Batahan”, yang berarti Natter atau Nattar, di sebelah utara Batahan. Editor kemudian menyatakan bahwa tempat tersebut tidak lain adalah Natal.

Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Naskah kontrak Natter/Nattar itu sendiri belum ditemukan dalam sumber yang digunakan editor. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan identifikasi Natter sebagai Natal dengan tingkat kepastian yang sama dengan Contract DXLVI–546 yang memang tersedia dan dapat kita baca.

Meski demikian, laporan tersebut memberikan informasi kronologis yang menarik. Kontrak dengan Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693, sedangkan kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693.

Jika Natter memang Natal, maka urutannya jelas:

Batahan — 29 Januari 1693

kemudian

Natter/Natal — 1 Februari 1693.

Dengan demikian terdapat selisih tiga hari, dan Batahan tercatat lebih dahulu.

Mengapa fakta tiga hari ini menarik?

Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya membicarakan selisih tiga hari? Bukankah tiga hari tidak banyak berarti dalam rentang sejarah lebih dari tiga abad?

Bagi saya, justru di situlah menariknya penelitian sejarah. Sejarah tidak selalu berubah karena menemukan sesuatu yang berjarak ratusan tahun. Kadang-kadang sebuah detail kecil dapat mengoreksi cara kita menyusun cerita tentang suatu kawasan.

Natal memang kemudian menjadi salah satu nama penting di Pantai Barat Sumatra. Namun keberadaan Natal yang kemudian lebih dikenal tidak berarti bahwa wilayah di sekitarnya baru muncul dalam jaringan politik dan perdagangan ketika Natal berkembang. Dokumen 1693 menunjukkan bahwa Batahan sudah mempunyai hubungan kontraktual langsung dengan VOC sebelum kontrak Natter/Nattar yang diidentifikasi sebagai Natal tersebut ditandatangani.

Karena itu, jika pertanyaannya sangat spesifik—mana yang lebih dahulu dalam rangkaian kontrak VOC yang kita bicarakan ini?—jawabannya adalah Batahan.

Bukan satu tahun lebih dahulu. Bukan satu bulan.

Tiga hari.

Sejarah Batahan masih menyimpan banyak pertanyaan

Dokumen DXLVI–546 tentu belum menjawab seluruh sejarah Batahan. Justru sebaliknya, ia membuka lebih banyak pertanyaan.

Siapa sebenarnya Radja d'Iller yang tinggal di Baros dan mempunyai hubungan dengan para pemimpin Batahan? Bagaimana hubungan politik antara Batahan, Baros dan Minangkabau pada akhir abad ke-17? Dari mana tepatnya kamper dan benzoin yang diperdagangkan melalui kawasan tersebut berasal? Sejauh mana hubungan Batahan dengan wilayah di sebelah utara seperti Natal dan di sebelah selatan seperti Air Bangis? Dan bagaimana struktur kepemimpinan yang disebut dalam kontrak 1693 berkembang pada abad-abad berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan penelitian terhadap arsip lain, termasuk kontrak-kontrak VOC sebelum dan sesudah 1693, laporan perjalanan para pejabat VOC, serta sumber-sumber lokal dan kajian sejarah Pantai Barat Sumatra.

Namun satu hal sudah dapat kita pegang dengan cukup kuat.

Batahan bukan nama yang baru muncul pada masa kolonial modern.

Pada 1669, namanya sudah muncul dalam laporan VOC. Pada 1670, Batahan kembali disebut dalam jaringan wilayah Pantai Barat Sumatra. Dan pada 29 Januari 1693, para pemimpin Batahan berhadapan langsung dengan VOC dan membuat sebuah kontrak di “rivierkant Battahan”, tepi Sungai Battahan.

Tiga hari kemudian, dalam sumber yang sama, muncul kontrak dengan Natter/Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal.

Maka, jika kita membaca dokumen-dokumen lama itu dengan teliti, ada sebuah fakta sederhana tetapi menarik yang layak dicatat dalam sejarah kawasan ini:

Pada awal 1693, Batahan lebih dahulu tercatat melakukan kontrak dengan VOC daripada Natal.

Dan mungkin yang lebih penting daripada persoalan siapa lebih dahulu adalah kesadaran bahwa Batahan pada akhir abad ke-17 sudah merupakan bagian dari dunia politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra yang aktif, jauh sebelum administrasi kolonial modern membentuk wajah wilayah tersebut seperti yang kita kenal sekarang.

Sejarah ternyata tidak selalu bersembunyi di gedung-gedung besar, benteng, atau kota-kota pelabuhan yang terkenal. Kadang-kadang ia tersimpan dalam beberapa lembar dokumen tua, ditutup dengan satu kalimat sederhana:

“aen de rivierkant van Battahan” — di tepi Sungai Battahan.

29 Januari 1693.

Bacaan lebih lanjut... merujuk pada artikel sebelumnya yang lengkap dengan beberapa cuplikan dokumennya. https://www.ferisusanto.com/2026/09/sejarah-batahan-di-zaman-voc-awal.html

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sejarah Nusantara, Corpus Diplomaticum, Contract DXLVI–546, Batahan, Baros, 29 Januari 1693. Katalog ANRI mencatat tempat penandatanganan rivierkant Battahan serta nama-nama tokoh pihak Batahan.
2. J.E. Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Deel IV, Contract DXLVI, hlm. 18–22. Edisi ini memuat teks kontrak Batahan dan catatan editorial mengenai Natter/Nattar.
3. Jane Drakard, “Ideological Adaptation on a Malay Frontier”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 17, No. 1 (1986), hlm. 39–57. Digunakan untuk konteks hubungan politik Baros dan kawasan frontier Pantai Barat Sumatra.
4. VOC 1272, fol. 1065 — Melman to Pits, 1669, mengenai jangkauan otoritas Baros hingga Batahan.
5. VOC 1272 — dokumen tahun 1670, yang menyebut Batahan bersama wilayah pesisir lainnya.
6. Catatan editorial Corpus Diplomaticum mengenai Natter/Nattar di sebelah utara Batahan dan penandatanganan kontrak pada 1 Februari 1693. Identifikasi Natter sebagai Natal merupakan interpretasi editor dan perlu diperlakukan dengan kehati-hatian karena naskah kontrak Natter/Natal tersebut belum ditemukan.