Catatan FerSus - Belajar dari Pengalaman

2026/09/02

TAHUN 1886, DI BATAHAN SUDAH ADA SEKOLAH. SIAPA ANAK-ANAK YANG BELAJAR DI SANA?

Bayangkan kita kembali ke Batahan.

Bukan Batahan hari ini. Tetapi Batahan sekitar 140 tahun yang lalu. Tahun itu 1886.

Indonesia belum ada. Nama Indonesia bahkan belum menjadi nama sebuah negara.

Belum ada telepon genggam. Belum ada listrik. Belum ada jalan seperti yang kita kenal sekarang.

Tetapi pagi itu, di sebuah tempat di Pantai Barat Sumatra, ada sesuatu yang menarik perhatian:

anak-anak pergi ke sekolah.

Saya membayangkan sebuah sekolah sederhana. Bangunannya mungkin jauh dari bayangan kita tentang sekolah hari ini.

Tidak ada papan tulis digital. Tidak ada seragam.  Tidak ada komputer. Buku pun tidak banyak.

Tetapi ada guru. Dan ada murid. Jumlahnya? Sebuah catatan surat kabar kolonial menyebut sekitar 6 orang, paling banyak 10 orang.

Kecil sekali. Tetapi justru di situlah menariknya. Karena sekolah kecil itu ternyata benar-benar tercatat dalam sejarah. Namanya: Batahan.

Lalu kita menemukan sebuah nama. Seorang guru muda. Namanya Dja Endar Moeda.

Ia bukan orang Belanda. Ia bukan pejabat tinggi kolonial. Ia seorang pribumi yang mendapatkan pendidikan keguruan. Dja Endar Moeda lahir di Padang Sidempuan pada 1861. Ia belajar di Kweekschool Padang Sidempuan, sekolah yang mendidik calon-calon guru pribumi.

Tahun 1884, ia menyelesaikan pendidikannya. Kemudian ia mulai menjalankan tugas sebagai guru. Air Bangis pernah menjadi bagian dari perjalanan awalnya. Dan setelah itu...Batahan. Di Batahan, ia dipercaya menjadi kepala guru.

Coba berhenti sebentar di sini!

Seorang pemuda yang baru menyelesaikan pendidikan gurunya datang ke sebuah wilayah kecil di Pantai Barat Sumatra. Dan tugasnya adalah: mengajar.

Dua tahun kemudian, pada 1886, sebuah berita muncul dalam Sumatra-Courant.

Berita itu menjadi seperti sebuah jendela kecil menuju Batahan masa lalu. Dari berita tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa sekolah di Batahan memiliki murid sekitar enam hingga sepuluh orang.

Kondisinya tidak ideal. Buku-buku terbatas. Sekolah bahkan disebut mengalami kemunduran.

Tetapi sekolah itu ada. Dan kegiatan belajar berlangsung. Di tempat yang mungkin bagi sebagian orang sekarang dianggap "jauh dari mana-mana"... 

pendidikan modern ternyata sudah berjalan.

Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik.

Dja Endar Moeda ternyata bukan hanya seorang guru. Ia punya kegemaran menulis. Dan dari dunia pendidikan, ia kemudian masuk semakin jauh ke dunia intelektual. Menulis. Membaca. Berpikir. Berkarya.

Namanya kemudian muncul dalam perkembangan pers berbahasa Melayu di Sumatra. Ia terlibat dalam Pertja Barat di Padang. Kelak ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pers pribumi.

Jadi kalau kita tarik garis kehidupannya, ada sebuah perjalanan yang menarik:

seorang anak muda belajar menjadi guru → datang mengajar di Batahan → menulis → masuk dunia pers → menjadi tokoh penting dalam perkembangan literasi masyarakat pribumi.

Dan salah satu titik dalam perjalanan itu adalah: Batahan.

Tetapi semakin jauh kita membuka cerita ini... semakin banyak pertanyaan muncul. Kalau pada tahun 1886 ada 6 sampai 10 murid... siapa mereka? Saya justru penasaran dengan nama-nama yang sampai hari ini belum kita ketahui.

Siapa anak-anak Batahan itu? Apakah mereka anak penghulu? Anak pedagang? Anak petani? Atau anak-anak dari keluarga biasa? Mereka duduk di mana? Apa yang mereka pelajari?

Apakah mereka belajar membaca dan menulis? Apa yang terjadi kepada mereka setelah keluar dari sekolah? Dan pertanyaan yang paling menarik:

apakah keturunan mereka masih ada di Batahan sekarang? Mungkin saja. vbn

Bisa jadi seorang warga Batahan hari ini memiliki leluhur yang pernah duduk di sekolah  itu.

Tetapi ia tidak pernah mengetahuinya. Karena sejarah keluarga sering kali berhenti hanya pada cerita:

"Dulu kakek saya sekolah di sana..."

Tanpa pernah tahu bahwa sekolah itu ternyata memiliki tempat dalam sejarah pendidikan Sumatra.

Dan di sinilah saya merasa sejarah Batahan menjadi semakin menarik.

Karena ternyata ketika kita membuka dokumen lama, Batahan bukan baru muncul kemarin.

Jauh sebelumnya, nama Batahan sudah tercatat.

Pada abad ke-17, dokumen VOC sudah menyebut Batahan dan para penguasanya.

Lebih dari satu abad kemudian, kita menemukan Batahan kembali dalam catatan pendidikan.

Dan kali ini, kita menemukan sesuatu yang sangat manusiawi:

guru dan murid.

Ada seorang guru bernama Dja Endar Moeda.

Ada beberapa anak yang datang belajar.

Ada buku-buku yang kurang.

Ada sekolah yang berusaha bertahan.

Ada proses belajar yang berlangsung di sebuah daerah kecil di Pantai Barat Sumatra. 

Bayangkan kalau suatu hari kita menemukan dokumen berikutnya.

Sebuah daftar nama murid.

Misalnya:

Nama: ...
Umur: ...
Asal: Batahan.

Lalu kita cocokkan dengan silsilah keluarga masyarakat Batahan hari ini.

Bayangkan kalau ternyata salah satu nama itu adalah leluhur keluarga yang sekarang masih tinggal di Batahan. Itu bukan sekadar menemukan nama. Itu seperti menemukan sepotong ingatan yang hilang selama lebih dari satu abad.

Karena itu, saya kira penelitian sejarah Batahan belum selesai.

Justru baru dimulai. Kita perlu mencari lebih jauh. Arsip pendidikan kolonial. Surat kabar lama. Laporan pemerintahan. Dokumen VOC. Catatan keluarga.

Makam tua.

Dan cerita para tetua kampung.

Sebab sejarah tidak selalu tersimpan dalam buku sejarah.

Kadang ia tersembunyi dalam sebuah dokumen yang sudah menguning.

Kadang dalam nama yang hampir dilupakan.

Kadang dalam makam seseorang.

Dan kadang... dalam cerita seorang kakek kepada cucunya. 

Jadi kalau hari ini kita melewati Batahan, mungkin kita melihatnya sebagai sebuah kecamatan, sebuah kampung, sebuah tempat yang kita kenal sejak kecil.

Tetapi kalau kita melihatnya dengan kacamata sejarah...

Batahan terlihat berbeda. Di tanah ini pernah berlangsung perdagangan.

Pernah ada penguasa. Pernah ada hubungan dengan VOC.

Dan sekitar 1880-an, anak-anak Batahan sudah belajar di sebuah sekolah.

Sekolah kecil. Muridnya sedikit. Fasilitasnya terbatas. Tetapi dari sana, kita bisa melihat satu hal yang besar: keinginan manusia untuk belajar.

Dan mungkin itulah bagian paling indah dari sejarah. Bukan tentang seberapa megah bangunannya. Bukan tentang seberapa banyak muridnya. Tetapi tentang keberanian seseorang membuka buku... di sebuah tempat yang jauh...

pada masa ketika Indonesia bahkan belum lahir.

Tahun 1886.

Batahan. Enam sampai sepuluh murid. Seorang guru muda bernama Dja Endar Moeda.

Dan sebuah sekolah yang sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan:

Siapa sebenarnya anak-anak yang belajar di sana?

Mungkin suatu hari kita akan menemukan jawabannya. Dan ketika itu terjadi...

kita bukan hanya sedang menemukan sejarah Batahan. Kita sedang menemukan kembali bagian dari diri kita sendiri.

#SejarahBatahan
#Batahan
#DjaEndarMoeda
#SejarahMandailingNatal
#SejarahSumatra
#SejarahIndonesia
#JejakSejarah
#Literasi

Batahan Lebih Dahulu daripada Natal: Membaca Kembali Kontrak VOC 29 Januari 1693

Ada sebuah tanggal yang mungkin terdengar biasa saja bagi kebanyakan orang, tetapi menjadi sangat menarik ketika kita mencoba menelusuri sejarah Pantai Barat Sumatra: 29 Januari 1693. Pada tanggal tersebut, lebih dari tiga abad yang lalu, sebuah perjanjian dibuat antara VOC dan para pemimpin masyarakat Batahan. Dokumen itu bukan sekadar catatan mengenai keberadaan sebuah nama tempat, melainkan sebuah kontrak yang memuat hubungan politik, perdagangan, keamanan, dan kewajiban antara VOC dengan para pemimpin lokal di Batahan.

Dokumen tersebut kini dapat ditelusuri melalui Sejarah Nusantara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diterbitkan dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum karya J.E. Heeres. Dalam katalog ANRI, dokumen itu tercatat sebagai Contract DXLVI–546, dengan keterangan Batahan, Baros, bertanggal 29 Januari 1693. Yang membuatnya semakin menarik, tempat kontrak itu dibuat juga disebut secara spesifik dalam bahasa Belanda lama, yaitu “rivierkant Batahan”, yang berarti tepi Sungai Batahan.

Dengan ditemukannya dokumen tersebut, kita mendapatkan sebuah bukti primer yang sangat berharga tentang posisi Batahan pada akhir abad ke-17. Lebih menarik lagi, ketika tanggalnya dibandingkan dengan keterangan mengenai kontrak VOC dengan Natter atau Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal, ternyata kontrak Batahan tercatat lebih dahulu. Kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693, sedangkan kontrak Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693. Artinya, jika identifikasi Natter sebagai Natal tersebut benar, maka Batahan lebih dahulu tiga hari.

Tiga hari memang bukan jarak waktu yang panjang. Namun dalam penelitian sejarah, perbedaan beberapa hari bisa menjadi penting apabila ia membantu kita memahami urutan suatu peristiwa dan posisi sebuah daerah dalam jaringan politik serta perdagangan pada zamannya.

Batahan dalam catatan VOC

Yang menarik dari kontrak 1693 ini adalah cara VOC menggambarkan Batahan. Dokumen tersebut tidak memperlakukan Batahan sebagai sebuah tempat tanpa struktur kekuasaan. Sebaliknya, VOC berhadapan dengan sejumlah pemimpin lokal yang secara bersama-sama mewakili masyarakat Batahan.

Dalam kontrak tersebut disebut nama Ponglous Setongel alias Radja Kitchil, Radja Katiep, Radja Inda-Lilla, Southan Mandeyros, Radja Mantiko, dan Inda Bongsoe. Mereka dikaitkan dengan apa yang disebut dalam teks sebagai “de gemeente tot Batahan”, yang secara umum dapat dipahami sebagai masyarakat atau komunitas Batahan.

Nama-nama tersebut penting karena memberi kita sedikit gambaran mengenai struktur kepemimpinan lokal Batahan pada masa itu. Kita tidak perlu terburu-buru menyebutnya sebagai sebuah “kerajaan Batahan” dalam pengertian negara modern, sebab dokumen yang ada belum cukup untuk membuat kesimpulan sejauh itu. Namun, kita dapat mengatakan dengan cukup aman bahwa Batahan pada 1693 mempunyai masyarakat, pemimpin-pemimpin lokal, dan hubungan politik yang diakui dalam sebuah perjanjian tertulis.

Hubungan politik itu bahkan membawa kita ke Baros. Dalam kontrak disebut Radja d'Iller, yang disebut tinggal di Baros. Para pemimpin dan masyarakat Batahan digambarkan memiliki hubungan sebagai sekutu dan bawahan dengan penguasa tersebut. Pada bagian lain juga muncul hubungan dengan penguasa Minangkabau. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Batahan tidak berdiri dalam ruang politik yang terisolasi, melainkan berada di dalam jaringan kekuasaan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pusat-pusat politik yang lebih luas di Pantai Barat Sumatra.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan catatan VOC yang lebih tua. Dalam laporan tahun 1669, Batahan telah disebut dalam konteks jangkauan otoritas Baros, sementara dokumen VOC tahun 1670 kembali mencantumkan Batahan bersama beberapa wilayah lain di kawasan Pantai Barat Sumatra. Dengan demikian, kontrak tahun 1693 bukanlah kemunculan pertama Batahan dalam sumber tertulis VOC. Ia merupakan salah satu bukti paling konkret mengenai hubungan langsung antara Batahan dan VOC.

VOC datang ke Batahan, bukan menciptakan Batahan

Ada perbedaan penting antara mengatakan bahwa “Batahan mulai ada ketika VOC datang” dengan mengatakan bahwa “VOC datang ke Batahan dan kemudian membuat kontrak dengan para pemimpinnya”. Dokumen 1693 jelas lebih mendukung pernyataan kedua.

Dalam pembukaan kontrak disebutkan bahwa Sas kemudian berangkat dengan kekuatan kecilnya menuju Batahan. Teksnya antara lain berbunyi:

“...begaf Sas zich vervolgens met zijn kleine macht naar Batahan...”

Kalimat tersebut menunjukkan adanya suatu perjalanan atau ekspedisi menuju Batahan sebelum kontrak dibuat. Dengan kata lain, VOC datang ke sebuah wilayah yang sudah memiliki masyarakat dan pemimpin yang dapat diajak berunding.

Pada bagian lain, Batahan digambarkan sebagai sebuah landschap, sebuah istilah yang dalam konteks masa itu dapat menunjuk kepada suatu wilayah atau negeri. Para pemimpinnya disebut sebagai ponglous dan regenten. Sekali lagi, istilah-istilah tersebut tidak boleh diterjemahkan secara serampangan ke dalam struktur pemerintahan modern, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa VOC mengenali adanya otoritas lokal di Batahan.

Karena itu, tanggal 29 Januari 1693 sebaiknya tidak dipahami sebagai “hari lahir Batahan”. Tanggal itu adalah tanggal ketika sebuah kontrak antara VOC dan para pemimpin Batahan dibuat dan ditutup. Keberadaan Batahan sendiri jelas lebih tua daripada dokumen tersebut.

Apa yang sebenarnya dibicarakan?

Kontrak DXLVI–546 terdiri atas sejumlah pasal yang memperlihatkan bahwa hubungan VOC dengan Batahan tidak hanya berkaitan dengan perdagangan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan, keamanan, hubungan dengan musuh VOC, penyelesaian perselisihan, serta aturan perdagangan. Pola semacam ini lazim digunakan VOC ketika membangun pengaruh di berbagai wilayah Nusantara: sebuah kontrak dengan penguasa lokal dapat menjadi jalan bagi VOC untuk mendapatkan hak dagang sekaligus membangun hubungan politik dan keamanan tanpa harus langsung mengambil alih pemerintahan setempat.

Dalam kasus Batahan, kepentingan ekonominya juga terlihat cukup jelas. Kontrak menyebut camphur, atau kamper, dan benjuyn/bensuyn, yakni benzoin atau kemenyan. Bahkan kualitas benzoin diperhatikan, dengan penyebutan “witte benjuyn”, benzoin putih. Penyebutan komoditas-komoditas tersebut memberi petunjuk bahwa kawasan Batahan berada dalam jaringan perdagangan hasil hutan yang memiliki nilai bagi VOC.

Ini penting karena sejarah Batahan sering kali lebih mudah dibaca dari perspektif pemerintahan kolonial pada masa yang jauh lebih kemudian. Padahal, jauh sebelum struktur administrasi kolonial abad ke-19 terbentuk, kawasan ini telah berada dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan pesisir dan pedalaman. Hasil hutan seperti kamper dan benzoin merupakan bagian dari ekonomi regional yang menjadikan Pantai Barat Sumatra menarik bagi para pedagang dan kekuatan politik.

Di tepi Sungai Batahan

Bagi saya, salah satu bagian paling menarik dari dokumen tersebut justru terdapat pada kalimat penutupnya. Setelah seluruh pasal kontrak selesai, dokumen itu menyatakan:

“Aldus gedaen en geslooten aen de rivierkant van Battahan, dato 29en January 1693...”

Secara sederhana, kalimat tersebut berarti:

“Demikian dibuat dan disepakati di tepi Sungai Batahan, tanggal 29 Januari 1693.”

Keterangan ini memberikan nuansa yang berbeda dibanding sekadar mengetahui bahwa “sebuah kontrak Batahan ada dalam arsip VOC”. Kita mengetahui tempat yang disebut dalam dokumen itu: tepi Sungai Batahan.

Tentu kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa lokasi tersebut pasti identik dengan titik pusat permukiman Batahan sekarang tanpa penelitian geografis lebih lanjut. Namun secara historis, frasa rivierkant Battahan menunjukkan bahwa sungai memainkan peranan penting sebagai lokasi pertemuan dan aktivitas politik pada masa itu. Sungai bukan hanya unsur geografis, tetapi juga bagian dari jaringan mobilitas dan perdagangan masyarakat Pantai Barat Sumatra.

Lalu, kapan Natal membuat kontrak dengan VOC?

Di sinilah persoalan kronologi menjadi menarik.

Dalam catatan yang menyertai Corpus Diplomaticum, editor merujuk pada Rapport van Sas dan menyebut adanya kontrak dengan “Nattar of Natter, ten Noorden van Batahan”, yang berarti Natter atau Nattar, di sebelah utara Batahan. Editor kemudian menyatakan bahwa tempat tersebut tidak lain adalah Natal.

Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Naskah kontrak Natter/Nattar itu sendiri belum ditemukan dalam sumber yang digunakan editor. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan identifikasi Natter sebagai Natal dengan tingkat kepastian yang sama dengan Contract DXLVI–546 yang memang tersedia dan dapat kita baca.

Meski demikian, laporan tersebut memberikan informasi kronologis yang menarik. Kontrak dengan Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693, sedangkan kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693.

Jika Natter memang Natal, maka urutannya jelas:

Batahan — 29 Januari 1693

kemudian

Natter/Natal — 1 Februari 1693.

Dengan demikian terdapat selisih tiga hari, dan Batahan tercatat lebih dahulu.

Mengapa fakta tiga hari ini menarik?

Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya membicarakan selisih tiga hari? Bukankah tiga hari tidak banyak berarti dalam rentang sejarah lebih dari tiga abad?

Bagi saya, justru di situlah menariknya penelitian sejarah. Sejarah tidak selalu berubah karena menemukan sesuatu yang berjarak ratusan tahun. Kadang-kadang sebuah detail kecil dapat mengoreksi cara kita menyusun cerita tentang suatu kawasan.

Natal memang kemudian menjadi salah satu nama penting di Pantai Barat Sumatra. Namun keberadaan Natal yang kemudian lebih dikenal tidak berarti bahwa wilayah di sekitarnya baru muncul dalam jaringan politik dan perdagangan ketika Natal berkembang. Dokumen 1693 menunjukkan bahwa Batahan sudah mempunyai hubungan kontraktual langsung dengan VOC sebelum kontrak Natter/Nattar yang diidentifikasi sebagai Natal tersebut ditandatangani.

Karena itu, jika pertanyaannya sangat spesifik—mana yang lebih dahulu dalam rangkaian kontrak VOC yang kita bicarakan ini?—jawabannya adalah Batahan.

Bukan satu tahun lebih dahulu. Bukan satu bulan.

Tiga hari.

Sejarah Batahan masih menyimpan banyak pertanyaan

Dokumen DXLVI–546 tentu belum menjawab seluruh sejarah Batahan. Justru sebaliknya, ia membuka lebih banyak pertanyaan.

Siapa sebenarnya Radja d'Iller yang tinggal di Baros dan mempunyai hubungan dengan para pemimpin Batahan? Bagaimana hubungan politik antara Batahan, Baros dan Minangkabau pada akhir abad ke-17? Dari mana tepatnya kamper dan benzoin yang diperdagangkan melalui kawasan tersebut berasal? Sejauh mana hubungan Batahan dengan wilayah di sebelah utara seperti Natal dan di sebelah selatan seperti Air Bangis? Dan bagaimana struktur kepemimpinan yang disebut dalam kontrak 1693 berkembang pada abad-abad berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan penelitian terhadap arsip lain, termasuk kontrak-kontrak VOC sebelum dan sesudah 1693, laporan perjalanan para pejabat VOC, serta sumber-sumber lokal dan kajian sejarah Pantai Barat Sumatra.

Namun satu hal sudah dapat kita pegang dengan cukup kuat.

Batahan bukan nama yang baru muncul pada masa kolonial modern.

Pada 1669, namanya sudah muncul dalam laporan VOC. Pada 1670, Batahan kembali disebut dalam jaringan wilayah Pantai Barat Sumatra. Dan pada 29 Januari 1693, para pemimpin Batahan berhadapan langsung dengan VOC dan membuat sebuah kontrak di “rivierkant Battahan”, tepi Sungai Battahan.

Tiga hari kemudian, dalam sumber yang sama, muncul kontrak dengan Natter/Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal.

Maka, jika kita membaca dokumen-dokumen lama itu dengan teliti, ada sebuah fakta sederhana tetapi menarik yang layak dicatat dalam sejarah kawasan ini:

Pada awal 1693, Batahan lebih dahulu tercatat melakukan kontrak dengan VOC daripada Natal.

Dan mungkin yang lebih penting daripada persoalan siapa lebih dahulu adalah kesadaran bahwa Batahan pada akhir abad ke-17 sudah merupakan bagian dari dunia politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra yang aktif, jauh sebelum administrasi kolonial modern membentuk wajah wilayah tersebut seperti yang kita kenal sekarang.

Sejarah ternyata tidak selalu bersembunyi di gedung-gedung besar, benteng, atau kota-kota pelabuhan yang terkenal. Kadang-kadang ia tersimpan dalam beberapa lembar dokumen tua, ditutup dengan satu kalimat sederhana:

“aen de rivierkant van Battahan” — di tepi Sungai Battahan.

29 Januari 1693.

Bacaan lebih lanjut... merujuk pada artikel sebelumnya yang lengkap dengan beberapa cuplikan dokumennya. https://www.ferisusanto.com/2026/09/sejarah-batahan-di-zaman-voc-awal.html

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sejarah Nusantara, Corpus Diplomaticum, Contract DXLVI–546, Batahan, Baros, 29 Januari 1693. Katalog ANRI mencatat tempat penandatanganan rivierkant Battahan serta nama-nama tokoh pihak Batahan.
  2. J.E. Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Deel IV, Contract DXLVI, hlm. 18–22. Edisi ini memuat teks kontrak Batahan dan catatan editorial mengenai Natter/Nattar.
  3. Jane Drakard, “Ideological Adaptation on a Malay Frontier”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 17, No. 1 (1986), hlm. 39–57. Digunakan untuk konteks hubungan politik Baros dan kawasan frontier Pantai Barat Sumatra.
  4. VOC 1272, fol. 1065 — Melman to Pits, 1669, mengenai jangkauan otoritas Baros hingga Batahan.
  5. VOC 1272 — dokumen tahun 1670, yang menyebut Batahan bersama wilayah pesisir lainnya.
  6. Catatan editorial Corpus Diplomaticum mengenai Natter/Nattar di sebelah utara Batahan dan penandatanganan kontrak pada 1 Februari 1693. Identifikasi Natter sebagai Natal merupakan interpretasi editor dan perlu diperlakukan dengan kehati-hatian karena naskah kontrak Natter/Natal tersebut belum ditemukan. 

2026/09/01

SEJARAH BATAHAN DI ZAMAN VOC AWAL

Kalau mendengar kata Batahan, mungkin yang langsung terbayang adalah salah satu kawasan di pesisir barat Mandailing Natal.

Tetapi ternyata, nama Batahan bukanlah nama yang baru muncul ketika pemerintah kolonial Belanda membentuk pemerintahan modern.

Jejak tertulisnya sudah membawa kita setidaknya ke abad ke-17.
Dan semakin dicari, ceritanya justru semakin menarik.

Dari Barus ke Batahan

Pada awal abad ke-16, seorang Portugis bernama Tomé Pires menulis Suma Oriental, salah satu catatan paling penting mengenai Asia Tenggara pada zamannya.

Pires menggambarkan Barus sebagai kerajaan penting di pantai barat Sumatra.

Menariknya, kita perlu berhati-hati di sini. Pires tidak terbukti menyebut nama Batahan secara langsung dalam teks yang kita telusuri.

Tetapi catatan Pires memberi kita konteks penting: Barus sudah menjadi pusat politik dan perdagangan besar di pantai barat Sumatra jauh sebelum VOC menguasai perdagangan kawasan tersebut. Dan lebih dari satu abad kemudian, hubungan Barus dengan Batahan muncul secara eksplisit dalam arsip VOC.


1669: Batahan muncul dalam laporan VOC

Salah satu bukti paling menarik berasal dari tahun 1669.

Dalam laporan Melman kepada Pits, yang tersimpan dalam arsip VOC 1272, folio 1065, seorang informan VOC menyampaikan bahwa otoritas para penguasa Barus membentang sepanjang pantai hingga ke Batahan.

Informasi ini kemudian dikaji oleh sejarawan Jane Drakard dalam jurnal Journal of Southeast Asian Studies.

Artinya, pada 1669, Batahan sudah muncul bukan sekadar sebagai nama tempat. Ia muncul dalam konteks kekuasaan politik.

Tentu kita tidak boleh buru-buru menerjemahkannya sebagai "Batahan adalah bagian administratif Barus" seperti kabupaten dan kecamatan sekarang. Konsep kekuasaan abad ke-17 jauh lebih cair.

Bisa berupa hubungan politik, patronase, perdagangan, pengakuan terhadap penguasa, atau jaringan kekuasaan pesisir.

Tetapi satu hal jelas:
Batahan sudah dikenal dalam jaringan politik pantai barat Sumatra pada 1669.



1670: Batahan disebut lagi

Hanya setahun kemudian, nama Batahan muncul kembali dalam dokumen VOC.
Dalam arsip tahun 1670, Batahan disebut bersama sejumlah wilayah lain:

Taboeijongh, Batamondam, Sincko Wan, Natar, en Batahan.

Yang menarik, catatan tersebut tidak berhenti pada nama wilayah.
Ia juga berbicara tentang kampung-kampung yang berada di bawah wilayah tersebut.

Batahan, dengan demikian, mulai terlihat sebagai sebuah entitas wilayah dalam jaringan pesisir dan pedalaman. Kawasan ini juga terkait dengan arus hasil alam seperti kemenyan dan kapur barus yang bergerak menuju pusat-pusat perdagangan di pantai.

Lalu datang satu tanggal penting:
29 JANUARI 1693


Tanggal ini menurut saya layak dicatat baik-baik dalam sejarah Batahan.
Pada hari itu, VOC membuat sebuah kontrak dengan para penguasa Batahan.

Dalam database resmi Sejarah Nusantara – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dokumen tersebut tercatat sebagai:

Contract DXLVI – 546

Tanggal:
29 Januari 1693

Nama wilayah:
Batahan, Baros

Dan tempat penandatanganannya ditulis:

rivierkant Battahan

yang berarti kira-kira:
"di tepi Sungai Battahan."

Ini bukan lagi catatan seorang pengelana. Bukan pula sekadar nama yang muncul dalam peta.
Ini adalah dokumen diplomatik VOC yang mencatat hubungan resmi dengan para penguasa lokal Batahan.



Siapa para penguasa Batahan saat itu?

Dokumen 1693 mencatat sejumlah nama:
  1. Ponglous Setongel alias Radja Kitchil
  2. Radja Katiep
  3. Radja Inda-Lilla
  4. Southan Mandeyros
  5. Radja Mantiko
  6. Inda Bongsoe
Mereka tercatat sebagai pihak Asia yang menandatangani kontrak tersebut bersama pejabat VOC.

Coba bayangkan.
Tahun 1693. Di tepi Sungai Battahan. Para penguasa lokal Batahan bertemu dengan pejabat VOC.

Nama-nama mereka kemudian ditulis oleh juru tulis Belanda dan tersimpan dalam arsip selama lebih dari tiga abad.

Hari ini kita bisa membacanya kembali.

Batahan dan emas


Cerita Batahan ternyata tidak hanya soal politik.
Dalam karya E.B. Kielstra:
“Onze Kennis van Sumatra's Westkust, Omstreeks de Helft der Achttiende Eeuw”
yang terbit tahun 1887, Kielstra mengolah berbagai sumber lama mengenai pantai barat Sumatra.
Pada bagian mengenai Batahan, ia mencatat keberadaan dua penguasa, yaitu:
Orang Kaja Boengsoe dan Soetan Moeda. https://www.ferisusanto.com/2024/04/sebelum-raja-perempuan-dinobatkan-telah.html

Ia juga mencatat adanya tambang-tambang emas di kawasan tersebut.
Jadi pada abad ke-17 dan ke-18, Batahan berada di persimpangan yang sangat menarik:
penguasa lokal + perdagangan pesisir + hasil hutan + emas + hubungan dengan kekuatan regional.
Sumber Kielstra sendiri dapat diakses melalui repositori Universitas Utrecht.



Batahan bukan wilayah yang berdiri sendiri

Kalau semua sumber tersebut kita susun, muncul sebuah gambaran yang menarik:

Barus

jaringan pesisir Sumatra Barat bagian utara

Natal

Batahan

pedalaman penghasil emas dan hasil hutan

Batahan berada di sebuah kawasan pertemuan berbagai dunia:
dunia Melayu pesisir, masyarakat Batak di pedalaman, jaringan perdagangan Minangkabau/Rao,
pengaruh Aceh, dan kemudian VOC.

Karena itu, sejarah Batahan tidak sederhana.
Ia adalah sejarah sebuah wilayah perbatasan dan pertemuan berbagai jaringan kekuasaan.

Dari Raja ke "Kepala Koeria"


Ratusan tahun kemudian, struktur pemerintahan berubah.
Pada masa Hindia Belanda, Batahan dikenal sebagai Koeria.
Dan di sinilah muncul satu dokumen yang sangat menarik bagi sejarah keluarga dan masyarakat Batahan.

Pada tahun 1931, seorang bernama:

MOHAMAD JOENOES
dengan gelar:

SOETHA MAHARADJA ADAT

tercatat sebagai:

Hoofd van de Koeria Batahan
atau Kepala Koeria Batahan.

Ia diakui berdasarkan keputusan Residen Tapanoeli tanggal 3 Maret 1931 No. 212.
Tiga tahun kemudian, pada 28 November 1934, terbit surat ontslag yang menyatakan ia diberhentikan dari jabatannya. Jadi, struktur kepemimpinan Batahan yang kita lihat pada abad ke-20 ternyata mempunyai sejarah yang jauh lebih panjang.

Dari para Radja yang menandatangani kontrak VOC pada 1693...
hingga Hoofd van de Koeria Batahan pada 1931.

Jadi, sejak kapan Batahan ada?

Ini pertanyaan yang belum selesai.
Untuk sementara, bukti yang sangat kuat membawa kita pada:

1669
Batahan disebut dalam laporan VOC dalam kaitannya dengan otoritas Barus.

1670
Batahan kembali disebut dalam arsip VOC.

1693
Para penguasa Batahan membuat kontrak dengan VOC.

1739
Batahan muncul dalam literatur geografis Eropa.

Abad ke-18
Batahan dicatat memiliki penguasa, tambang emas, dan jaringan ekonomi pesisir-pedalaman.

1931
Batahan sudah menjadi Koeria dengan kepala yang diakui pemerintah kolonial.

Dan ada satu pertanyaan besar yang masih terbuka:

Apakah Batahan sudah disebut dalam sumber tertulis sebelum 1669?

Kemungkinan itu masih sangat menarik untuk ditelusuri.
Kita harus mencari berbagai bentuk ejaan lama:
Batahan – Battahan – Bat(t)ahan – dan kemungkinan bentuk Portugis lainnya.
Karena tiga atau empat abad lalu, orang Eropa belum memiliki standar ejaan nama tempat seperti sekarang.

Batahan bukan "lahir" pada zaman Belanda
Justru sebaliknya. VOC datang kemudian dan mencatatnya.

Sebelum kontrak 1693 dibuat, sudah ada masyarakat, penguasa, jaringan perdagangan, dan hubungan politik di Batahan. Arsip VOC hanya meninggalkan jejak tertulis yang memungkinkan kita sekarang membuka kembali cerita tersebut.

Dan mungkin inilah yang paling menarik dari sejarah:
Sebuah tempat tidak menjadi tua karena namanya muncul di buku sejarah.
Namanya muncul di buku sejarah karena tempat itu memang sudah memiliki kehidupan jauh sebelumnya. Batahan adalah salah satunya.

Dan semakin kita membuka arsip lama, semakin terasa bahwa sejarah Batahan ternyata jauh lebih panjang daripada yang selama ini kita bayangkan.

Referensi utama
  1. VOC 1272, fol. 1065 — Melman to Pits, 1669.
  2. Rujukan mengenai jangkauan otoritas penguasa Barus hingga Batahan. Dibahas oleh Jane Drakard.
  3. VOC 1272 — dokumen tahun 1670.
  4. Memuat penyebutan Taboeijongh, Batamondam, Sincko Wan, Natar, dan Batahan.
  5. Contract DXLVI–546, Batahan, 29 Januari 1693.
  6. Database Sejarah Nusantara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
  7. E.B. Kielstra, “Onze Kennis van Sumatra's Westkust, Omstreeks de Helft der Achttiende Eeuw,” 1887, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 36, hlm. 499–559.
  8. Jane Drakard, “Ideological Adaptation on a Malay Frontier,” Journal of Southeast Asian Studies.
  9. Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, ed. Armando Cortesão, Hakluyt Society, London, 1944 — terutama untuk konteks Barus pada awal abad ke-16.

Catatan: Dalam penelitian ini, Tomé Pires tidak digunakan sebagai bukti bahwa ia menyebut Batahan secara langsung. Ia digunakan sebagai konteks awal mengenai Barus. Penyebutan Batahan yang eksplisit dan kuat muncul dalam sumber VOC mulai 1669.

Penelitian sejarah Batahan masih berlanjut. Justru bagian paling menarik mungkin belum ditemukan: jejak Batahan sebelum 1669.

Catatan: Dalam penelitian ini, Tomé Pires tidak digunakan sebagai bukti bahwa ia menyebut Batahan secara langsung. Ia digunakan sebagai konteks awal mengenai Barus. Penyebutan Batahan yang eksplisit dan kuat muncul dalam sumber VOC mulai 1669.

Penelitian sejarah Batahan masih berlanjut. Justru bagian paling menarik mungkin belum ditemukan: jejak Batahan sebelum 1669.