2026/09/17

MERIAM PRANCIS MENGHANTAM NATAL!

Fort Natal Jatuh pada 1760: Ketika Inggris, Prancis dan VOC Berebut Pantai Barat Sumatra

Image ini hanya ilustrasi AI

Oleh Feri Susanto

Ada satu bab dalam sejarah Natal yang selama ini jarang dibicarakan.

Bukan tentang Natal pada zaman Hindia Belanda abad ke-19.

Bukan pula tentang perdagangan lada semata.

Tetapi tentang sebuah masa ketika Natal menjadi bagian dari perebutan kepentingan tiga kekuatan Eropa: Inggris, Prancis dan VOC.

Peristiwa itu terjadi pada pertengahan abad ke-18, ketika dunia sedang dilanda Perang Tujuh Tahun (1756–1763).

Jauh dari Eropa, perang tersebut menjalar sampai ke Pantai Barat Sumatra.

Dan pada Februari 1760, kapal perang Prancis datang menyerang Natal.

Yang menarik, jauh sebelum meriam Prancis ditembakkan, dokumen kolonial sudah menyebut keberadaan sebuah tempat bernama:

fort Natal.

Fort Natal sudah tercatat sebelum serangan Prancis

Selama ini, keberadaan Inggris di Natal abad ke-18 sering dijelaskan dengan istilah factory, settlement, atau pos perdagangan.

Istilah-istilah tersebut memang tidak salah untuk menggambarkan jaringan perdagangan East India Company.

Tetapi ada satu bukti yang membuat kisah ini menjadi lebih menarik.

Dalam Corpus Diplomaticum yang dikelola Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tercatat sebuah kontrak mengenai Natal bertanggal 20 Desember 1755 sampai 5 Januari 1756.

Dan kolom tempat penandatanganannya mencatat:

fort Natal

Dokumen tersebut merupakan Kontrak CMLXXXIX–989, tercatat dalam Corpus Diplomaticum, Jilid 6, halaman 76. (Sejarah Nusantara)

Artinya, pada pertengahan 1750-an, istilah Fort Natal sudah masuk dalam dokumentasi resmi.

Ini penting.

Sebab kita tidak sedang hanya mengandalkan cerita turun-temurun mengenai adanya benteng.

Ada dokumen abad ke-18 yang menyebutnya.

Bahkan belum berhenti di situ.

Tahun 1760: nama Fort Natal masih muncul

Pada 6–7 Maret 1760, hanya beberapa tahun setelah dokumen pertama, kembali terdapat kontrak berkaitan dengan Natal.

Dalam database ANRI, dokumen tersebut tercatat sebagai Kontrak MXXVI–1026, Jilid 6, halaman 198–200.

Tempat penandatanganannya kembali dicatat:

fort Natal

Yang menarik, dokumen ini mencantumkan sejumlah tokoh lokal maupun pejabat Eropa sebagai pihak yang menandatangani. (Sejarah Nusantara)

Dengan demikian kita memiliki dua bukti dokumenter:

1755–1756 → fort Natal

dan

6–7 Maret 1760 → fort Natal.

Jadi, istilah tersebut bukan hasil penamaan belakangan.

Ia memang hidup dalam administrasi dan diplomasi kawasan Natal pada abad ke-18.

Lalu datanglah Prancis

Di sinilah ceritanya berubah menjadi dramatis.

Pada masa itu Inggris dan Prancis sedang bertempur dalam Perang Tujuh Tahun.

Konflik tersebut bukan hanya berlangsung di Eropa. Pertarungan antara dua kekuatan maritim itu juga menjalar ke Asia.

Natal, yang berada di Pantai Barat Sumatra dan memiliki hubungan perdagangan penting, ikut terseret ke dalam konflik.

Pada awal Februari 1760, kapal-kapal Prancis muncul di lepas pantai Natal.

British Library menyimpan dokumentasi mengenai peristiwa tersebut dalam India Office Records IOR/H/95.

Katalog arsip itu secara eksplisit mencatat:

“French capture of Natal in Sumatra.”

Dokumen yang berkaitan dengan peristiwa tersebut berasal dari laporan Fort Marlborough tanggal 6 dan 21 Februari 1760. (Katalog Arsip Inggris)

Jadi dari sudut pandang arsip Inggris sendiri, peristiwa tersebut sangat jelas:

Natal direbut Prancis pada Februari 1760.

Benteng Inggris di Natal menyerah

Di sinilah istilah Fort Natal menjadi semakin penting.

Berbagai rekonstruksi sejarah mengenai serangan Prancis menyebut bahwa posisi Inggris di Natal memiliki pertahanan yang disebut sebagai benteng.

Dengan demikian, kita sekarang dapat melihat sebuah rangkaian:

Fort Natal tercatat dalam dokumen 1755–1756.

Kemudian:

Fort Natal masih muncul dalam dokumen Maret 1760.

Dan pada Februari tahun yang sama:

Natal menjadi sasaran serangan Prancis.

Ada satu persoalan kronologi yang perlu dicatat.

Dokumen ANRI mencatat kontrak Natal bertanggal 6–7 Maret 1760, sementara arsip Inggris mencatat penangkapan Natal pada Februari. Karena itu, tanggal dokumen Maret tidak boleh dibaca begitu saja sebagai bukti bahwa benteng masih dikuasai Inggris setelah serangan Februari. Dokumen tersebut perlu dilihat dalam konteks keseluruhan korespondensi dan perubahan penguasaan Natal pada masa itu.

Justru ketidaksinkronan tanggal seperti ini menarik untuk penelitian lebih lanjut.

Arsip kolonial tidak selalu berbicara dalam satu suara.

Dan tugas sejarawan adalah menyusun kepingan-kepingannya.

Bukan sekadar perang Inggris–Prancis

Yang terjadi setelah Inggris terusir dari Natal justru lebih menarik.

VOC melihat peluang.

Setelah posisi Inggris jatuh, VOC bergerak di kawasan Natal dan Tapanuli.

Artikel Deddy Arsya di Cagak.ID, yang menelusuri laporan VOC dalam Generale Missiven, menunjukkan bagaimana VOC kemudian berusaha menata kembali keberadaannya di kawasan tersebut.

Di sini muncul kembali persoalan benteng.

VOC mempertimbangkan apakah benteng yang ada perlu digunakan atau justru dihancurkan.

Ini menunjukkan bahwa benteng bukan sekadar istilah geografis.

Ia merupakan bagian dari persoalan strategis:

siapa yang menguasai benteng, menguasai titik penting di kawasan tersebut.

Mengapa Natal begitu penting?

Jawabannya bukan semata-mata karena benteng.

Natal berada di jalur Pantai Barat Sumatra yang menghubungkan berbagai pusat perdagangan dan wilayah pedalaman.

Pada abad ke-18, kawasan ini memiliki hubungan dengan daerah-daerah seperti Lingga Bayu, Mandailing dan Batahan.

Bahkan sebuah deskripsi tentang Natal yang kemudian dimuat dalam karya-karya abad ke-19 menyebut bahwa Battahan/Batahan berada di sebelah selatan Natal.

Sumber tersebut juga menggambarkan Natal sebagai pusat penting dari jaringan permukiman dan pemerintahan lokal. (DBNL)

Jadi ketika Inggris mendirikan posnya di Natal, mereka tidak sedang membangun sebuah tempat terpencil tanpa koneksi.

Mereka masuk ke sebuah kawasan yang sudah memiliki jaringan politik, perdagangan dan hubungan dengan pedalaman.

1760: Natal berpindah tangan

Kalau kita sederhanakan situasinya, Natal pada periode ini seperti berada di tengah permainan besar:

Inggris
membangun kepentingan perdagangan dan pertahanan.

⬇️

Prancis
datang sebagai kekuatan perang dan merebut posisi Inggris.

⬇️

VOC
masuk memanfaatkan perubahan kekuasaan.

⬇️

Inggris
kemudian memperoleh kembali Natal setelah perang berakhir.

Dan semua itu terjadi hanya dalam beberapa tahun.

Natal masuk ke dalam Treaty of Paris 1763

Bagian ini mungkin yang paling mengejutkan.

Ketika Perang Tujuh Tahun akhirnya berakhir, persoalan Natal bahkan masuk ke dalam Treaty of Paris, perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 10 Februari 1763.

Dalam Article XI, Prancis diwajibkan mengembalikan wilayah yang direbut dari Inggris di Hindia Timur.

Dan nama Natal disebut secara eksplisit:

“Nattal and Tapanoully, in the island of Sumatra”

Prancis diwajibkan mengembalikan Nattal dan Tapanoully kepada Inggris. (Avalon Project)

Ini fakta sejarah yang sangat menarik.

Sebab nama Natal bukan hanya muncul dalam kontrak lokal.

Natal masuk ke dalam perjanjian perdamaian internasional yang mengakhiri Perang Tujuh Tahun.

Dengan kata lain, sebuah tempat di Pantai Barat Sumatra yang hari ini mungkin terlihat jauh dari pusat sejarah dunia, ternyata pada 1763 menjadi bagian dari diplomasi antara Britania Raya dan Prancis.

Lalu bagaimana dengan benteng yang sekarang masih terlihat?

Di sinilah penelitian kita menjadi semakin menarik.

Saya sendiri pernah datang ke Natal dan mengetahui lokasi tinggalan struktur benteng yang berada tidak jauh dari Muara Natal.

Foto tinggalan tersebut juga pernah dipublikasikan melalui kanal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Namun secara akademis kita perlu membedakan dua hal.

Pertama: keberadaan Fort Natal dalam dokumen.

Ini sudah memiliki dasar dokumenter yang kuat.

Kedua: apakah struktur yang masih terlihat di dekat Muara Natal tersebut merupakan secara langsung bangunan Fort Natal yang disebut dalam dokumen 1755–1760?

Untuk pertanyaan kedua, kita membutuhkan penelitian arkeologi, pemetaan lama, dan perbandingan lokasi.

Kita tidak boleh melompat dari:

“Ada Fort Natal dalam arsip”

langsung menjadi:

“Bangunan yang tersisa sekarang pasti benteng Inggris 1755.”

Itu dua klaim yang berbeda.

Tetapi justru karena keduanya berada dalam ruang geografis yang sama, tinggalan tersebut layak diteliti secara serius.

Ada petunjuk geografis dari sumber abad ke-19

Menariknya, kita mempunyai deskripsi lain yang bisa membantu penelitian lokasi.

Dalam sebuah tulisan mengenai Natal yang kemudian diterbitkan dalam Volledige Werken, E. Francis menggambarkan kawasan Natal dan menyebut secara eksplisit:

“het fort te Nattal”

atau benteng di Natal.

Deskripsi tersebut bahkan memberikan gambaran mengenai hubungan benteng dengan sungai, pasar, gudang, pantai dan bukit tempat tiang bendera pernah berdiri. (DBNL)

Ini sangat berharga.

Karena sekarang kita bukan hanya mempunyai nama benteng, tetapi juga mulai mempunyai deskripsi ruang di sekitar benteng.

Dan ini dapat dibandingkan dengan kondisi geografis Natal sekarang.

Jadi, apa yang sebenarnya sudah kita ketahui?

Untuk sementara, kita bisa menyusun fakta-faktanya seperti ini:

1755–1756

Dokumen ANRI menyebut “fort Natal.” (Sejarah Nusantara)

Februari 1760

Arsip Inggris mencatat French capture of Natal in Sumatra. (Katalog Arsip Inggris)

Maret 1760

Dokumen ANRI kembali mencatat kontrak Natal dengan tempat penandatanganan “fort Natal.” (Sejarah Nusantara)

1760

VOC kemudian terlibat dalam pengaturan kembali kawasan Natal dan Tapanuli, sebagaimana ditelusuri dari Generale Missiven dalam kajian Deddy Arsya. (Sejarah Nusantara)

1763

Treaty of Paris memerintahkan Prancis mengembalikan Nattal dan Tapanoully kepada Inggris. (Avalon Project)

Abad ke-19

Sumber deskriptif kembali menyebut fort te Nattal dan memberikan gambaran mengenai posisi benteng terhadap sungai, bukit, pasar dan pantai. (DBNL)

Masa kini

Tinggalan struktur yang dikaitkan dengan kawasan benteng masih dapat ditemukan tidak jauh dari Muara Natal dan telah didokumentasikan secara visual oleh Perpustakaan Nasional RI.

Referensi

Sumber primer / arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Corpus Diplomaticum – Sumatra's Westkust, Kontrak CMLXXXIX–989, Jilid 6, hlm. 76, 20 Desember 1755–5 Januari 1756 — lokasi penandatanganan: fort Natal. (Sejarah Nusantara)
ANRI, Corpus Diplomaticum – Sumatra's Westkust, Kontrak MXXVI–1026, Jilid 6, hlm. 198–200, 6–7 Maret 1760 — kontrak Natal; lokasi penandatanganan tercatat fort Natal. (Sejarah Nusantara)
British Library, India Office Records, IOR/H/95, hlm. 667 — laporan dari Fort Marlborough, 6 dan 21 Februari 1760, mengenai French capture of Natal in Sumatra. (Katalog Arsip Inggris)
Treaty of Paris, 10 February 1763, Article XI — menyebut secara eksplisit Nattal and Tapanoully di Sumatra dan kewajiban Prancis untuk mengembalikannya kepada Inggris. (Avalon Project)
E. Francis, keterangan mengenai Natal, dalam Volledige Werken — deskripsi mengenai “het fort te Nattal”, sungai, bukit, pasar, gudang dan lingkungan benteng. (DBNL)

Sumber sekunder

Deddy Arsya, “Ketika Meriam Prancis Menghantam Natal dan Tapanuli: Inggris Terusir dari Bengkulu dan VOC Menanggung Untung Besar,” Cagak.ID — rekonstruksi berdasarkan sumber VOC dan Generale Missiven. Cagak.ID — artikel tentang serangan Prancis ke Natal dan Tapanuli

Catatan penting: foto tinggalan benteng yang dipublikasikan Perpustakaan Nasional RI merupakan bukti visual/tinggalan lapangan, tetapi hubungan langsung antara struktur tersebut dengan Fort Natal abad ke-18 masih merupakan hipotesis yang perlu diuji melalui peta lama, arsip, dan kajian arkeologis. Itu justru menjadi pertanyaan penelitian berikutnya. 

2026/09/16

SE BOGA, 1774: Jejak Awal Nama Sibolga dalam Peta Tua Pantai Barat Sumatra

Membaca kembali peta Alexander Dalrymple dan kesinambungannya dengan sejarah Sibolga

Sejarah Sibolga selama ini lebih sering dibicarakan mulai dari pembentukan pemerintahan kolonial dan pembangunan kota pada abad ke-19. Padahal, jejak kawasan yang kemudian berkembang menjadi Sibolga telah masuk ke dalam pengetahuan geografis bangsa Eropa jauh sebelumnya.

Salah satu bukti yang menarik terdapat pada sebuah peta Inggris yang diterbitkan pada 25 Februari 1774 oleh Alexander Dalrymple, berjudul:

“Plan of Tappean-Oely or Tappanooly in 1° 25' N. Lat. on the West-Coast of Sumatra.”

Peta ini secara khusus menggambarkan kawasan Tappanooly di pantai barat Sumatra. Katalog Herzog August Bibliothek mencatat tanggal penerbitannya, skala sekitar 1:140.000, serta keterangan penting pada peta: “From an English M.S.”—berdasarkan manuskrip Inggris. (Kartenspeicher GBV)

Yang menarik perhatian: “SE BOGA”

Pada bagian pantai peta tersebut terdapat sebuah nama yang terbaca “Se Boga”.

Bagi pembaca masa kini, dua kata ini segera mengingatkan pada Siboga/Sibogha, bentuk-bentuk lama dari nama Sibolga yang muncul dalam sumber-sumber sejarah berikutnya.

Pembacaan ini menjadi semakin menarik karena “Se Boga” tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam satu lanskap geografis yang juga mencantumkan sejumlah nama pantai lainnya, antara lain Ayer Manis, Penang Soree, dan Telloo Pandan.

Dengan demikian, tulisan “Se Boga” bukan sekadar sebuah kata yang muncul tanpa konteks, melainkan bagian dari sistem toponimi kawasan Tappanooly yang sedang dipetakan.

Apakah “Se Boga” adalah Sibolga?

Dalam pembacaan historis, “Se Boga” dapat dipahami sebagai bentuk awal atau bentuk ejaan lama dari Siboga/Sibolga.

Kesimpulan tersebut semakin menarik apabila dibandingkan dengan variasi nama Sibolga yang muncul pada masa berikutnya: Siboga, Sibogha, Sibogah, Sibalga, Siebolga, dan bentuk lainnya.

Variasi ejaan semacam ini bukan sesuatu yang aneh dalam sumber-sumber kolonial. Nama-nama lokal sering ditulis berdasarkan pendengaran, bahasa pengantar, dan kebiasaan ejaan masing-masing penulis atau kartografer.

Karena itu, pencarian sejarah Sibolga tidak cukup dilakukan hanya dengan kata “Sibolga”.

Kita perlu memperhitungkan seluruh variasinya.

Sibolga bukan kota yang tiba-tiba muncul pada 1840-an

Di sinilah tulisan-tulisan Akhir Matua Harahap di Poestaha Depok menjadi pembanding yang penting.

Dalam serial Sejarah Kota Sibolga, Harahap menjelaskan bahwa pembangunan kota Sibolga oleh pemerintah Hindia Belanda dimulai sekitar 1842–1843. Kota tersebut dibangun sebagai pusat pemerintahan baru, tidak persis dengan cara mengambil alih kampung lama, tetapi dibangun di kawasan yang berdekatan dengan permukiman yang telah ada. (Poesta Hadepok)

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara:

Sibolga sebagai nama/tempat yang telah dikenal sebelumnya

dan

Sibolga sebagai kota pemerintahan kolonial.

Perbedaan ini penting.

Sebuah kota dapat memiliki sejarah jauh lebih tua daripada saat pemerintah kolonial secara resmi membentuknya sebagai pusat pemerintahan.

Harahap bahkan menunjukkan bahwa kawasan kampung Sibolga sudah ada sebelum pembangunan kota kolonial, sementara kampung Tapanoeli juga telah berfungsi sebagai pelabuhan dan pusat aktivitas di kawasan tersebut. (Poesta Hadepok)

Dari Tappanooly menuju Sibolga

Peta Dalrymple memberikan konteks yang menarik.

Pada 1774, nama yang dominan secara geografis dalam peta adalah Tappean-Oely/Tappanooly. Namun di dalam kawasan itu terdapat nama-nama tempat yang lebih kecil.

Salah satunya adalah:

SE BOGA

Beberapa dekade kemudian, bentuk Siboga/Sibogha muncul dalam sumber-sumber kolonial.

Akhir Matua Harahap, dalam pembahasannya mengenai sejarah pemerintahan Tapanuli, misalnya menggunakan bentuk “Sibogha” ketika membicarakan Sibolga sebagai ibu kota Residentie Tapanoeli pada abad ke-19. (Akhir MH)

Dengan demikian kita memperoleh sebuah rangkaian toponimi yang sangat menarik:

SE BOGA — 1774
↓
SIBOGA / SIBOGHA — abad ke-19
↓
SIBOLGA — bentuk modern

Tentunya perubahan ejaan tersebut tidak harus dipahami sebagai perubahan nama yang terjadi secara tiba-tiba. Lebih mungkin terdapat proses transliterasi dan penyesuaian ejaan dari satu sumber ke sumber lainnya.

Peta Inggris justru memberikan sudut pandang yang berbeda

Ada hal lain yang tidak kalah penting.

Peta ini bukan peta Belanda.

Ia diterbitkan oleh Alexander Dalrymple, seorang tokoh kartografi dan hidrografi Inggris yang memiliki hubungan erat dengan East India Company.

Namun Dalrymple tidak membuat peta tersebut semata-mata dari imajinasinya sendiri. Peta secara eksplisit menyatakan:

“From an English M.S.”

Andrew Cook dalam katalog karyanya mengenai Dalrymple mencatat peta Tappean-Oely bertanggal 25 Februari 1774 dan menghubungkannya dengan manuskrip Inggris yang dikaitkan dengan Mr. Nairne. Cook juga mencatat bahwa peta tersebut memiliki beberapa state atau versi penerbitan, dengan sejumlah nama tempat yang mengalami koreksi. (St Andrews Research Repository)

Hal ini penting secara historiografis.

Sebab informasi geografis yang kita lihat pada cetakan 1774 kemungkinan merekam pengetahuan kartografis yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Dengan kata lain, 1774 adalah tahun penerbitan peta tersebut, bukan otomatis tahun pertama nama-nama di dalamnya diketahui oleh orang Eropa.

Menarik jika dibandingkan dengan Pinang Sori

Salah satu cara untuk menguji identifikasi “Se Boga” adalah dengan melihat nama-nama di sekitarnya.

Dalam peta tersebut kita menemukan Penang Soree.

Nama tersebut sangat menarik jika dibandingkan dengan Pinang Sori/Pinangsori, yang kemudian menjadi salah satu nama geografis penting di kawasan Tapanuli Tengah.

Poestaha Depok juga membahas Pinangsori dalam rangkaian sejarah Sibolga dan kawasan sekitarnya. (Poesta Hadepok)

Artinya, peta 1774 memberikan kita sesuatu yang sangat berharga:

bukan hanya satu nama yang diduga berkaitan dengan Sibolga, tetapi sebuah jaringan toponimi pesisir yang sebagian masih dapat dikenali hingga sekarang.

Ini membuat pembacaan “Se Boga” menjadi lebih menarik untuk diuji secara geografis.

Sibolga sebelum menjadi ibu kota Residentie

Ketika pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun kota Sibolga pada 1840-an, mereka sebenarnya masuk ke dalam sebuah lanskap yang telah mempunyai sejarah pelayaran, perdagangan, permukiman, dan hubungan darat dengan wilayah pedalaman.

Harahap menunjukkan bahwa pada 1821 pemerintah kolonial telah menempatkan Asisten Residen di kawasan Tapanoeli, sebelum kemudian pusat pemerintahan berkembang ke kota Sibolga. (Poesta Hadepok)

Pada 1845, Residentie Tapanoeli resmi berkembang dengan Sibolga sebagai tempat kedudukan residen. (Poesta Hadepok)

Maka sejarahnya tidak sederhana:

Tappanooly sebagai kawasan/pelabuhan
→ kampung-kampung pesisir termasuk Sibolga
→ pembangunan kota Sibolga
→ Sibolga menjadi pusat pemerintahan Residentie Tapanoeli

Dalam konteks inilah peta 1774 menjadi sangat penting.

68 tahun sebelum kota Sibolga dibangun

Jika kita menerima pembacaan Se Boga sebagai bentuk awal Siboga/Sibolga, maka kita memiliki sebuah jejak kartografis yang luar biasa:

1774

Nama Se Boga telah tercatat dalam peta Inggris kawasan Tappanooly.

1842–1843

Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun kota Sibolga sebagai pusat pemerintahan baru. (Poesta Hadepok)

Artinya terdapat jarak sekitar 68 tahun antara peta Dalrymple dan pembangunan kota kolonial Sibolga.

Karena itu, sejarah Sibolga tidak seharusnya dimulai dari tahun 1842.

Tahun 1842 adalah salah satu tonggak sejarah kota pemerintahan Sibolga, bukan otomatis awal keberadaan nama atau kawasan Sibolga.

Satu pertanyaan yang masih terbuka

Temuan ini tentu belum menyelesaikan seluruh persoalan.

Justru sebaliknya, ia membuka pertanyaan baru:

Dari mana nama “Se Boga” berasal?

Apakah itu:

ejaan Inggris terhadap nama lokal Siboga?
bentuk fonetik yang kemudian berkembang menjadi Sibogha/Sibolga?
atau bentuk toponim yang sudah digunakan oleh penduduk setempat dan hanya ditranskripsikan berbeda oleh pembuat peta?

Untuk menjawabnya diperlukan pencarian lanjutan terhadap peta, jurnal pelayaran, laporan East India Company, surat-surat, dan dokumen kolonial sebelum dan sesudah 1774.

Tetapi satu hal sudah jelas:

Sejarah Sibolga tidak bermula ketika pemerintah Hindia Belanda menggambar kota baru di atas peta.

Sebelum kota itu dibangun, kawasan tersebut telah menjadi bagian dari lanskap geografis pantai barat Sumatra yang dikenal oleh para pelaut dan pembuat peta Eropa.

Dan pada sebuah peta Inggris tahun 1774, kita menemukan sebuah nama yang sangat menarik:

SE BOGA

Sebuah nama yang, jika dibaca dalam kesinambungannya dengan Siboga, Sibogha, dan Sibolga, memberikan kita alasan kuat untuk menelusuri sejarah nama Sibolga lebih jauh ke belakang daripada abad ke-19.

Beberapa referensi:

Alexander Dalrymple, 1774, Plan of Tappean-Oely or Tappanooly in 1° 25' N. Lat. on the West-Coast of Sumatra. David Rumsey mencatat peta ini sebagai karya Dalrymple, bertanggal 1774 dan merupakan nautical chart kawasan pantai barat Sumatra. (David Rumsey Map Collection)
David Rumsey Historical Map Collection – peta Dalrymple 1774
Herzog August Bibliothek, katalog peta Dalrymple: Plan of Tappean-Oely or Tappanooly, 25 Februari 1774, skala sekitar 1:140.000, “From an English M.S.” (Kartenspeicher GBV)
Katalog Herzog August Bibliothek
Andrew S. Cook, Alexander Dalrymple (1737–1808), Hydrographer to the East India Company and the Admiralty as Publisher. Katalognya memberikan informasi mengenai beberapa state peta Tappanooly dan manuskrip Inggris yang menjadi sumbernya. (St Andrews Research Repository)
Andrew Cook – katalog Dalrymple
Akhir Matua Harahap, Sejarah Kota Sibolga, Poestaha Depok: pembentukan kota Sibolga, kampung Sibolga, Tapanoeli, Pulau Poncan, dan perkembangan Residentie Tapanoeli. (Poesta Hadepok)
Poestaha Depok – Sejarah Kota Sibolga
Akhir Matua Harahap, pembahasan pembentukan tata kelola Tapanuli dan penggunaan bentuk Sibogha dalam konteks Residentie Tapanoeli. (Akhir MH)
Poestaha Depok – Sejarah Tapanuli

2026/09/14

MULTATULI DAN BATAHAN

Ketika Nama Batahan Muncul dalam Catatan Douwes Dekker di Natal, 1842–1843

Batahan ternyata pernah masuk ke dalam catatan seorang tokoh besar sastra dunia.

Namanya bukan sekadar muncul dalam laporan kolonial biasa.

Nama itu muncul dalam dokumen dari masa ketika seorang ambtenaar muda Belanda bernama Eduard Douwes Dekker bertugas di Natal.

Kelak, orang ini akan dikenal dengan nama pena Multatuli, penulis Max Havelaar.

Penelusuran terhadap kumpulan surat dan dokumen Multatuli memperlihatkan sesuatu yang menarik: selama berada di Natal pada 1842–1843, Douwes Dekker bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Batahan.

Dan dari dokumen-dokumen tersebut, kita memperoleh gambaran tentang Batahan pada pertengahan abad ke-19.

Douwes Dekker datang ke Natal

Eduard Douwes Dekker tiba di Sumatra Barat pada 1842 dan kemudian ditempatkan di Natal sebagai controleur.

Natal pada masa itu merupakan bagian dari wilayah administratif Residentie Aijer Bangies.

Dekker masih sangat muda.

Belum ada nama Multatuli.

Belum ada Max Havelaar.

Belum ada reputasi sebagai pengkritik kolonialisme.

Ia hanyalah seorang pegawai kolonial yang menjalankan tugas administratif di pantai barat Sumatra.

Tetapi surat-surat yang ditulisnya dari Natal sekarang memberi kita sebuah jendela kecil untuk melihat kondisi kawasan tersebut hampir dua abad yang lalu.

Dan di dalam jendela itu terdapat satu nama: BATAHAN

1837: Batahan sudah dikenal sebagai sebuah landschap

Menariknya, Batahan sudah tercatat beberapa tahun sebelum kedatangan Douwes Dekker.

Dalam uraian E. Francis, Resident Padang, tahun 1837, Batahan disebut sebagai:

“het landschap Battahan”

atau landschap Battahan.

Francis menulis bahwa di sebelah selatan Natal terdapat landschap Battahan yang menjadi batas selatan wilayah tersebut.

Ia juga menyebut bahwa sekitar 2.500 jiwa tinggal di wilayah Batahan dan berada di bawah pemerintahan seorang Radja.

Artinya, enam tahun sebelum surat Douwes Dekker, sumber kolonial sudah menggambarkan Batahan sebagai sebuah wilayah yang mempunyai:

wilayah geografis sendiri;
penduduk;
pemerintahan;
dan seorang Radja.

Batahan bukan sekadar titik di peta.

Ia merupakan sebuah landschap.

Sumber digital Volledige Werken – dokumen E. Francis tentang Natal dan Battahan

21 Maret 1843: Douwes Dekker sendiri menulis “Battahan”

Inilah temuan yang paling menarik.

Pada 21 Maret 1843, Douwes Dekker mengirim surat dari Natal kepada Resident Aijer Bangies.

Ia sedang berurusan dengan persoalan kebutuhan pangan untuk para pekerja perkebunan lada.

Dalam surat tersebut ia menyebut bahwa terdapat persediaan padi di Battahan.

Ia menulis:

“van Battahan, waar naar ik verneem padi voorradig is”

Kurang lebih:

“dari Battahan, yang menurut informasi saya memiliki persediaan padi.”

Douwes Dekker kemudian meminta izin untuk memperoleh padi dari sana.

Surat Douwes Dekker, 21 Maret 1843 – sumber digital Multatuli/DBNL

Ini sebuah detail kecil yang sangat berharga.

Sebab dari surat ini kita mengetahui bahwa pada 1843:

Batahan dikenal sebagai daerah yang memiliki persediaan padi.

Dan informasi tersebut sampai kepada seorang controleur yang berkedudukan di Natal.

Dengan kata lain, Batahan mempunyai hubungan ekonomi dengan kawasan Natal.

21 April 1843: Batahan dan para pelarian

Sebulan kemudian, nama Batahan kembali muncul.

Pada 21 April 1843, A. van der Ven mengirim surat kepada Douwes Dekker di Natal.

Kali ini persoalannya bukan padi.

Melainkan pelarian dan keamanan.

Dalam surat itu disebutkan:

“vooral Batahan tot schuilplaats voor deserteurs en vlugtelingen wordt gekozen”

Artinya:

“terutama Batahan dipilih sebagai tempat berlindung oleh para desertir dan pelarian.”

Surat Van der Ven kepada Douwes Dekker, 21 April 1843

Yang lebih menarik, surat tersebut juga menyebut Hoofden di Batahan.

Para kepala lokal itu diharapkan membantu pemerintah dalam mengawasi orang-orang yang melarikan diri.

Dengan demikian, dokumen tersebut memberi kita petunjuk lain:

Pada 1843 masih terdapat struktur kepemimpinan lokal di Batahan yang dikenal dan diperhitungkan oleh administrasi kolonial.

Ini sejalan dengan catatan tahun 1837 yang menyebut Batahan berada di bawah seorang Radja.

Batahan dan Pulau Taman(g)

Dalam surat yang sama muncul satu nama geografis lain:

Poeloe Taman

Seorang pelarian bernama Jan Potan diduga berada di Batahan atau Pulau Taman.

Hal ini menarik karena Pulau Tamang/Taman juga muncul dalam deskripsi Batahan tahun 1837.

Jadi kita mendapatkan kesinambungan geografis yang cukup menarik:

1837

E. Francis mencatat eiland Tamong dalam uraian tentang landschap Battahan.

↓

1843

Administrasi Natal kembali menyebut Batahan dan Poeloe Taman dalam konteks keamanan.

Bagi penelitian sejarah lokal, detail seperti ini sangat penting karena membantu kita menghubungkan nama-nama geografis dalam dokumen lama dengan wilayah yang masih dikenal sekarang.

Batahan ternyata memiliki “pedalaman”

Ada satu temuan lagi yang tidak kalah menarik.

Pada 24 November 1843, Controleur H. Diepenhorst menulis bahwa ia baru saja kembali dari:

“de bovenlanden van Batahan”

Secara harfiah, bovenlanden van Batahan dapat dipahami sebagai daerah pedalaman/daerah atas Batahan.

Dokumen Diepenhorst, 24 November 1843 – Multatuli Online

Ini memberikan gambaran geografis yang menarik.

Batahan pada masa itu tidak hanya dipahami sebagai wilayah pantai.

Administrasi kolonial mengenal adanya “bovenlanden van Batahan”.

Artinya, ada wilayah pedalaman yang secara administratif atau geografis dikaitkan dengan Batahan.

Jadi seperti apa Batahan pada 1843?

Jika semua potongan informasi ini kita satukan, muncul sebuah gambaran yang cukup jelas.

Pada pertengahan abad ke-19, Batahan adalah:

Sebuah landschap yang memiliki penduduk dan pemerintahan lokal. Wilayah yang memiliki produksi pangan karena Douwes Dekker mengetahui adanya persediaan padi di sana.

Wilayah yang memiliki kepala-kepala lokal

karena pemerintah kolonial berkomunikasi mengenai Hoofden Batahan.

Wilayah yang mempunyai pedalaman

karena disebut bovenlanden van Batahan.

Wilayah yang secara geografis terhubung dengan Pulau Taman/Tamong

yang juga muncul dalam catatan sebelumnya.

Dan semua itu tercatat ketika Natal berada dalam perhatian administrasi kolonial.

Lalu apa hubungan Multatuli dengan Batahan?

Di sini kita perlu berhati-hati.

Belum ada bukti yang kita temukan hari ini bahwa Douwes Dekker secara pribadi melakukan perjalanan sampai ke pusat wilayah Batahan.

Karena itu kita tidak boleh menulis:

“Multatuli pernah mengunjungi Batahan.”

Itu masih harus dibuktikan.

Tetapi kita sudah bisa mengatakan dengan dasar dokumenter:

Ketika bertugas sebagai Controleur di Natal pada 1842–1843, Eduard Douwes Dekker mengetahui dan berurusan secara administratif dengan Batahan.

Bahkan pada 21 Maret 1843, ia sendiri menulis nama Battahan dalam surat resminya.

Itulah bagian yang paling kuat. Sebelum Multatuli, Batahan sudah ada dalam arsip VOC

Dan cerita ini ternyata tidak berhenti pada 1843. Jauh sebelum Douwes Dekker datang ke Natal, nama Batahan sudah muncul dalam dokumen VOC.

Dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Batahan disebut sebagai:

“’t landschap Battahan”

dan terdapat penyebutan para:

“regenten (ponglous)”

beserta masyarakatnya.

Ini menunjukkan bahwa pada abad ke-17 Batahan telah dikenal sebagai sebuah landschap dengan struktur kepemimpinan lokal.

Maka muncul sebuah kesinambungan sejarah yang sangat menarik:

Abad ke-17

Landschap Battahan — regenten/ponglous

↓

1837

Landschap Battahan — ±2.500 jiwa — Radja

↓

1843

Batahan — persediaan padi — Hoofden — bovenlanden

↓

Masa berikutnya

Perubahan struktur pemerintahan lokal dan munculnya sistem kekuriaan

Dari Batahan menuju sejarah Multatuli

Ada sebuah ironi sejarah yang menarik.

Orang yang kemudian menulis Max Havelaar dan menjadi simbol kritik terhadap sistem kolonialisme itu, ternyata pernah menjadi bagian dari administrasi kolonial yang mengatur wilayah Natal.

Dan ketika ia menjalankan pekerjaannya sebagai controleur, Batahan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam dunia administratifnya.

Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hampir dua abad kemudian, sebuah surat kecil bertanggal 21 Maret 1843 akan menjadi bahan bagi orang-orang Batahan untuk membuka kembali sejarah daerah mereka.

Tetapi itulah yang terjadi. Satu kalimat: “van Battahan...” ternyata cukup untuk membuka pintu menuju sejarah yang jauh lebih panjang.

Multatuli, Natal, dan sebuah nama yang bertahan

Hari ini masyarakat Natal masih mengenal peninggalan yang dikaitkan dengan Multatuli, termasuk Sumur Multatuli dan lokasi yang dikenal sebagai bekas tempat tinggalnya.

Sementara itu, di selatan Natal, nama Batahan tetap hidup.

Nama yang muncul dalam arsip VOC.

Nama yang disebut dalam laporan 1837.

Nama yang ditulis Douwes Dekker pada 1843.

Nama yang muncul kembali dalam laporan administrasi tentang pelarian.

Nama yang bahkan memiliki bovenlanden atau daerah pedalaman sendiri.

Sejarah kadang tidak datang dalam bentuk cerita panjang.

Kadang ia muncul hanya dalam satu kalimat pendek yang ditulis hampir dua abad lalu.

Dan kali ini, kalimat itu membawa kita kepada: BATAHAN

SUMBER:

1. Garmt Stuiveling (ed.), Volledige Werken Deel 8 – Brieven en dokumenten uit de jaren 1820–1846.
Kumpulan surat dan dokumen Multatuli yang menjadi sumber utama untuk periode Natal.

DBNL – Volledige Werken Deel 8

2. E. Francis, 1837 – uraian mengenai Natal dan landschap Battahan.
Memuat keterangan mengenai posisi Batahan di selatan Natal, jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa, pemerintahan Radja dan Pulau Tamong.

Dokumen E. Francis – DBNL

3. Eduard Douwes Dekker, 21 Maret 1843.
Surat dari Natal yang menyebut Battahan sebagai tempat yang memiliki persediaan padi.

Surat Douwes Dekker – DBNL

4. A. van der Ven, 21 April 1843.
Surat mengenai Batahan sebagai tempat persembunyian desertir dan pelarian serta penyebutan para Hoofden Batahan dan Poeloe Taman.

Surat Van der Ven – DBNL

5. H. Diepenhorst, 24 November 1843.
Memuat penyebutan “bovenlanden van Batahan”, atau pedalaman Batahan.

Multatuli Online – Volledige Werken

6. Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum.
Dokumen VOC yang memuat penyebutan “landschap Battahan” serta regenten/ponglous dan masyarakatnya.

Corpus Diplomaticum – Corts Foundation

7. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Informasi mengenai situs sejarah yang dikaitkan dengan Multatuli di Natal.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal – Sejarah dan Budaya

2026/09/05

GENERASI YANG HILANG: Siapa yang Terpitus dari Tarombo

Ada satu pertanyaan menarik ketika kita membandingkan tarombo orang Batahan dengan dokumen sejarah primer Eropa.

Dalam tarombo yang diwariskan turun-temurun, ketika ditarik ke atas, ingatan genealogis masyarakat Batahan yang masih hidup hari ini pada akhirnya berhenti pada nama-nama seperti Naratap dan istrinya, Intan Baik.

Dari jalur lain, muncul Ibrahim yang bergelar Sutan Mangatimbung di Lautan, bersama rombongannya yang dalam tradisi dikaitkan dengan wilayah Aceh Selatan.

Lalu muncul pertanyaan:

Kalau begitu, siapa orang-orang Batahan yang hidup sebelum mereka?

Sebab arsip Eropa menunjukkan bahwa Batahan sudah memiliki masyarakat dan elite jauh sebelum nama-nama tersebut muncul dalam tarombo.

Yuuk kita telusuri pelan-pelan…..

BATAHAN SUDAH ADA JAUH SEBELUM ITU

Nama Batahan bukan baru muncul pada abad ke-19.

Pada abad ke-17, Batahan sudah muncul dalam jaringan politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra.

Dan kemudian kita sampai pada tanggal yang sangat penting:

29 Januari 1693

Pada hari itu, VOC membuat kontrak dengan pihak Batahan di rivierkant Battahan, tepi Sungai Batahan.

Dokumen tersebut mencatat enam nama dari pihak Batahan:

Ponglous Setongel alias Radja Kitchil

Radja Katiep

Radja Inda-Lilla

Southan Mandeyros

Radja Mantiko

Inda Bongsoe

Mereka tampil dalam kontrak bersama masyarakat Batahan dan para ponglous.

Jadi, pada 1693, Batahan bukanlah tempat tanpa struktur.

Ada masyarakat. Ada elite.Ada pemimpin.

Dan ada hubungan politik dengan kekuatan besar seperti VOC dan Barus.

TAPI ADA HAL YANG MENARIK

Dalam pembahasan Kielstra mengenai kontrak tersebut, hanya dua nama yang ditonjolkan sebagai pemimpin Batahan:

Orang Kaja Boengsoe dan Soetan Moeda.

Ini perlu diluruskan.

Keduanya bukan bukti munculnya pemimpin baru pada abad ke-18.

Kielstra sedang merujuk kepada kontrak 29 Januari 1693 yang sama.

Sementara itu, empat nama lainnya yang tercantum dalam kontrak kemungkinan merupakan bagian dari elite atau ponglous Batahan.

Jadi pada 1693 kita melihat sebuah struktur elite yang lebih kompleks daripada sekadar dua nama.

Dan di sinilah pertanyaan berikutnya muncul:

Siapa sebenarnya mereka, dan bagaimana nasib garis keturunan mereka?

LALU MUNCUL SEBUAH KEJANGGALAN

Kalau para elite tersebut benar-benar merupakan bagian penting dari masyarakat Batahan, mengapa nama-nama mereka tidak muncul dalam tarombo yang diwariskan hingga sekarang?

Apakah garis keturunannya putus?

Apakah mereka pergi?

Apakah mereka kalah dalam perebutan kekuasaan?

Apakah nama dan gelarnya berubah?

Atau keturunannya tetap hidup di Batahan, tetapi nama leluhurnya tidak lagi diwariskan?

Di sinilah saya mulai melihat kemungkinan adanya:

“Generasi yang Hilang.”

Bukan berarti generasi tersebut pasti mati.

Bukan pula berarti mereka pasti dibantai.

Yang mungkin hilang adalah mata rantai ingatan genealogisnya.

APAKAH VOC MENGHANCURKAN BATAHAN?

Hipotesis ini sempat muncul.

VOC memang mempunyai kepentingan besar terhadap perdagangan komoditas seperti kamper dan benzoin/kemenyan.

Kontrak 1693 juga mengatur perdagangan dan menunjukkan kepentingan VOC terhadap komoditas tersebut.

Maka sangat mungkin terjadi tekanan dan konflik kepentingan antara VOC dan elite lokal.

Tetapi kita harus jujur terhadap bukti.

Sumber sesudah 1693 justru menunjukkan bahwa Batahan tidak hilang.

Pada 1697, dokumen VOC masih menyebut Batahan dalam perdagangan kamper.

Pedagang bebas masih bergerak. Kamper masih diperdagangkan.

Kemudian pada 1705, VOC kembali berusaha mengendalikan perdagangan kamper di kawasan Ajerbangis–Batahan–Taboeijongh.

Jadi untuk saat ini kita belum mempunyai bukti bahwa VOC melakukan pembumihangusan atau genosida terhadap seluruh masyarakat Batahan setelah 1693.

Tetapi kita mempunyai bukti bahwa:

perebutan kendali ekonomi memang terjadi.

Dan itu membuka kemungkinan terjadinya perubahan elite, tekanan politik, migrasi, atau konflik yang sampai sekarang belum kita ketahui bentuknya.

LALU DI MANA POSISI NARATAP?

Ini bagian yang menurut saya sangat menarik.

Kalau sumber primer membuktikan bahwa Batahan sudah memiliki elite pada 1693, maka Naratap tidak tepat disebut sebagai awal pertama sejarah Batahan.

Namun bukan berarti Naratap tidak penting.

Justru bisa jadi:

Naratap adalah salah satu leluhur penting dari lapisan masyarakat Batahan yang garis ingatannya berhasil bertahan dalam tradisi lisan.

Begitu pula dengan Ibrahim/Sutan Mangatimbung di Lautan.

Jika tradisi tentang kedatangan mereka dari arah Aceh Selatan benar secara garis besar, mungkin kita sedang melihat lapisan masyarakat atau elite yang datang kemudian, setelah Batahan mengalami perubahan politik dan sosial.

JADI APA YANG TERJADI ANTARA 1693 DAN NARATAP?

Inilah misterinya.

Kita punya:

Batahan sebelum VOC

↓

Elite Batahan 1693

↓

Perdagangan kamper 1697

↓

Pergulatan perdagangan 1705

↓

???

↓

Naratap + Intan Baik

dan

Ibrahim/Sutan Mangatimbung di Lautan

Di tengahnya terdapat ruang sejarah yang belum terpecahkan.

Mungkin ada migrasi. Mungkin pergantian elite.

Mungkin konflik. Mungkin perkawinan dan percampuran kelompok. Mungkin tekanan VOC. Mungkin semuanya terjadi sekaligus.

YANG HILANG BELUM TENTU MATI

Ini mungkin bagian terpenting dari semuanya.

Dalam sejarah, tidak tercatat bukan berarti tidak ada.

Sebuah keluarga bisa tetap hidup tetapi kehilangan nama leluhurnya.

Seorang elite bisa kehilangan kekuasaan tetapi keturunannya tetap tinggal.

Sebuah kelompok bisa berpindah ke wilayah lain.

Nama bisa berubah. Gelar bisa diwariskan.

Pendatang baru bisa berbaur dengan penduduk lama.

Dan setelah beberapa generasi, nama orang-orang yang dahulu sangat penting bisa hilang dari ingatan kolektif.

Karena itu saya belum ingin mengatakan bahwa generasi tersebut “musnah”.

Saya lebih memilih menyebutnya: GENERASI YANG HILANG

Hilang dari mana?

Dari tarombo yang masih kita kenal hari ini.

Tetapi belum tentu hilang dari sejarah.

Dan mungkin juga belum tentu hilang dari keturunan orang Batahan hari ini.

Sebab boleh jadi, orang-orang yang namanya tercatat di sebuah dokumen VOC pada 29 Januari 1693 itu masih mempunyai keturunan di suatu tempat.

Kita hanya belum menemukan sambungannya.

Dan justru di situlah misteri sejarah Batahan menjadi semakin menarik.

Batahan ternyata bukan tidak punya sejarah.

Sejarahnya ada.

Nama-namanya ada.

Dokumennya ada.

Yang belum kita temukan adalah mata rantainya.

Siapa generasi yang hilang itu?

Mungkin pertanyaan inilah yang akan membawa kita menemukan bab sejarah Batahan yang selama ini belum pernah dibuka.

Referensi:

* Contract DXLVI–546, Batahan–VOC, 29 Januari 1693, Sejarah Nusantara–ANRI, Corpus Diplomaticum.

* Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Deel IV, teks kontrak 29 Januari 1693.

* VOC, 8 Januari 1697, arsip perdagangan kamper Batahan.

* VOC, 30 Maret 1705, arsip perdagangan kamper Ajerbangis–Batahan–Taboeijongh.

* H. C. Kielstra, kajian sejarah Pantai Barat Sumatra.

* Jane Drakard, kajian politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra.

Catatan penting: bagian mengenai “Generasi yang Hilang” adalah hipotesis/pertanyaan penelitian, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi genosida atau pembantaian oleh VOC. Bukti primer yang ada saat ini justru menunjukkan Batahan masih aktif dalam perdagangan setelah 1693.

2026/09/04

Batahan 1619

Bukan klaim kaleng-kaleng. Kali ini ada nama Batahan dalam catatan perjalanan seorang pelaut Eropa abad ke-17.

Kalau di tulisan-tulisan sebelumnya, kita sering membaca sejarah Batahan dimulai dari jejak VOC.

Nama Batahan memang sudah muncul dalam dokumen-dokumen VOC, termasuk kontrak 29 Januari 1693 yang menyebut “rivierkant Battahan”—tepi sungai Battahan. Tetapi semakin jauh arsip lama dibongkar, semakin jelas bahwa 1693 bukanlah awal dari sejarah Batahan.

Nama itu ternyata sudah hidup jauh sebelumnya.

Dan kali ini kita tidak sedang membuat klaim berdasarkan cerita turun-temurun, blog, atau cocoklogi.

Kita punya rujukan langsung kepada salah satu sejarawan besar Asia Tenggara: Denys Lombard.

Denys Lombard menulis: BATAHAM

Dalam karya monumentalnya:

Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)

Denys Lombard menyebut nama Bataham ketika membahas wilayah dan jaringan kekuasaan Aceh di pantai barat Sumatra pada masa Sultan Iskandar Muda.

Nama itu muncul dalam rangkaian wilayah pantai barat:

Barus – Bataham – Pasaman – Tiku – Pariaman – Padang.

Sekilas mungkin orang akan berkata:

“Ah, itu kan cuma tulisan Lombard. Berarti belum tentu benar.”

Justru di sinilah menariknya.

Feri Susanto tidak berhenti di Lombard.

Kalau Lombard menulis Bataham, pertanyaan berikutnya harus:

Lombard mendapatkan informasi itu dari mana?

Karena Lombard bukan orang yang hidup pada abad ke-17.

Maka kita telusuri catatan kaki dan sumber yang digunakannya.

Dan…

Fantastic!

Kita menemukan sumber yang lebih tua.

SUMBERNYA: AUGUSTIN DE BEAULIEU

Lombard merujuk kepada catatan perjalanan Augustin de Beaulieu, seorang pelaut dan penjelajah Prancis yang melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara dan berada di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Perjalanan Beaulieu berlangsung pada 1619–1622.

Catatannya kemudian diterbitkan dalam karya:

Mémoires du voyage aux Indes Orientales du Général Beaulieu

yang dimuat oleh Melchisédec Thévenot dalam Relations de divers voyages curieux pada 1664.

Jadi sekarang kita sudah mundur:

Lombard → Beaulieu → Aceh awal abad XVII.

Dan di sinilah nama Bataham menjadi jauh lebih menarik.

BATAHAM BUKAN SEKADAR TITIK DI PETA

Sebelumnya kita menemukan Bathan dalam peta kuno yang dikaitkan dengan tradisi kartografi Portugis.

Itu sudah menarik.

Sebab sebuah nama tempat yang muncul pada peta tua berarti wilayah tersebut telah dikenal dalam jaringan geografis dan pelayaran internasional.

Tetapi temuan Beaulieu jauh lebih kaya.

Karena Beaulieu tidak sekadar menuliskan nama:

Bataham.

Ia berbicara tentang Bataham dan orang-orangnya.

Dalam catatannya terdapat ungkapan:

“les gens de Bataham”

yang berarti:

orang-orang Bataham.

Nah!

Ini sudah bukan sekadar titik di peta.

Ada masyarakat yang dikenal dengan nama Bataham.

DAN ADA CERITA TENTANG EKONOMINYA

Lebih menarik lagi, Beaulieu menyebut Bataham ketika membicarakan kamper/kapur barus yang dihasilkan di kawasan pantai barat Sumatra.

Ia membandingkan orang-orang Barus dengan orang-orang Bataham dalam pengumpulan kamper.

Dalam konteks tersebut, kamper dari Bataham disebut memiliki kualitas yang sangat baik, meskipun jumlahnya lebih sedikit.

Ini luar biasa penting.

Sebab sebuah catatan perjalanan abad ke-17 kini memberi kita setidaknya tiga informasi mengenai Bataham:

1. Bataham adalah sebuah tempat/wilayah.

2. Ada masyarakat yang disebut “orang-orang Bataham”.

3. Bataham mempunyai aktivitas ekonomi yang dikenal dari luar, termasuk pengumpulan dan perdagangan kamper.

Dengan kata lain, pada awal abad ke-17 Bataham sudah berada dalam jaringan ekonomi pantai barat Sumatra.

INI BUKAN LAGI SEKADAR NAMA TEMPAT

Bayangkan kita sedang membuka dokumen berusia sekitar empat abad.

Seorang pelaut Eropa datang ke dunia Asia Tenggara.

Ia mencatat nama-nama wilayah yang dikenalnya.

Ia menyebut Barus.

Ia menyebut Pasaman.

Ia menyebut Tiku.

Ia menyebut Pariaman.

Dan di antara nama-nama tersebut muncul:

BATAHAM

Kemudian ia tidak berhenti pada nama tempat.

Ia mencatat:

orang-orang Bataham.

Ia juga mencatat:

hasil bumi Bataham.

Dan ia menghubungkannya dengan:

kamper.

Jadi kita sekarang mulai melihat Batahan bukan sebagai sebuah nama yang baru lahir ketika administrasi kolonial Belanda membentuk distrik.

Batahan sudah merupakan sebuah tempat yang dikenal dan mempunyai komunitas serta aktivitas ekonomi jauh sebelumnya.

LALU BAGAIMANA DENGAN VOC?

VOC baru memberi kita bukti yang lebih eksplisit beberapa puluh tahun kemudian.

Pada 29 Januari 1693, sebuah kontrak dibuat di:

“rivierkant Battahan”

— tepi sungai Battahan.

Dokumen tersebut bahkan menyebut para pemimpin lokal yang berhadapan dengan VOC.

Jadi kita mendapatkan kesinambungan yang sangat menarik:

±1619–1622

BATAHAM

Augustin de Beaulieu.

Bataham dikenal sebagai wilayah dan masyarakat penghasil kamper.

↓

1669

BATAHAN

Muncul dalam dokumentasi VOC.

↓

1693

BATTAHAN

Kontrak VOC dibuat di rivierkant Battahan.

↓

1753

BATAHANG

Muncul dalam peta Inggris Nattal.

↓

1896

BATANG-BATAHAN / AEK BATAHAN

H. Ris mencatat nama sungai tersebut.

MENARIKNYA, EJAANNYA BERUBAH—TETAPI TEMPATNYA TETAP

Perhatikan bentuk-bentuknya:

Bathan

Bataham

Batahan

Battahan

Batahang

Bagi kita yang terbiasa dengan ejaan modern, perubahan ini mungkin terlihat seperti kesalahan.

Tetapi bagi sejarah toponimi, justru variasi ejaan seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena para penulis Portugis, Prancis, Belanda, Inggris, dan kemudian orang-orang Indonesia menuliskan nama lokal menggunakan sistem bunyi dan ejaan mereka masing-masing.

Mungkin mereka sedang mencoba menangkap satu nama lokal yang sama.

Dan di sinilah kita mulai mempunyai pertanyaan baru:

Bagaimana sebenarnya orang setempat mengucapkan nama Batahan pada abad ke-17?

Apakah:

Batahan?

Bataham?

Batahang?

Atau mungkin sebuah bunyi lokal yang kemudian ditulis berbeda oleh orang Eropa?

DAN INILAH YANG MEMBUAT PENELITIAN INI MENARIK

Awalnya kita hanya ingin menjawab:

“Seberapa tua nama Batahan?”

Tetapi arsip membawa kita semakin jauh.

Dari VOC kita mundur ke 1693.

Dari 1693 kita mundur ke abad ke-17.

Dari Lombard kita sampai kepada Beaulieu.

Dan dari Beaulieu kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar sebuah nama di peta:

Bataham sebagai sebuah wilayah.

Orang-orang Bataham sebagai sebuah komunitas.

Bataham sebagai bagian dari jaringan ekonomi pantai barat Sumatra.

Dan ini terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda, ketika kekuasaan Aceh sedang berada pada salah satu puncak kejayaannya.

JADI, BATAHAN BUKAN “LAHIR” PADA 1693

Kalau kita memakai bukti yang sudah ditemukan sekarang, jauh lebih tepat mengatakan:

Dokumen VOC tahun 1693 bukanlah bukti pertama keberadaan Batahan. Ia adalah salah satu bukti tertulis yang lebih jelas mengenai Batahan.

Karena beberapa dekade sebelumnya, catatan perjalanan Augustin de Beaulieu sudah mengenal Bataham.

Dan bahkan sebelum itu, kita sedang mengejar bentuk Bathan dalam peta-peta kuno.

Maka pertanyaan kita sekarang bukan lagi:

“Apakah Batahan sudah ada sebelum VOC?”

Jawabannya mulai semakin jelas:

YA.

Yang sekarang harus kita pecahkan adalah:

SEBERAPA TUA sebenarnya nama BATAHAN itu?

DAN KITA BELUM SELESAI.

Justru sekarang penelitian memasuki tahap yang lebih seru.

Karena kalau Beaulieu menulis Bataham, kita harus membuka kembali sumber aslinya.

Bukan cukup membaca Lombard.

Bukan cukup membaca kutipan di internet.

Kita harus mencari halaman asli catatan Beaulieu, melihat sendiri bagaimana kata itu ditulis, membaca konteks sebelum dan sesudahnya, dan mencari apakah Bataham muncul sekali atau berkali-kali.

Kemudian kita bandingkan dengan:

Bathan dalam peta Portugis,

Batahan dalam dokumen VOC,

Battahan dalam kontrak 1693,

dan

Batahang dalam peta Inggris 1753.

Kalau semua itu dapat kita rangkai, kita mungkin bukan hanya bisa membuktikan bahwa Batahan sudah eksis sebelum VOC.

Kita mungkin bisa mulai menjawab pertanyaan yang jauh lebih tua:

DARI MANA SEBENARNYA NAMA “BATAHAN” BERASAL?

Dan untuk menjawabnya, kita tidak akan mulai dari legenda.

Kita mulai dari arsip.

Dari dokumen.

Dari peta.

Dari manuskrip.

Dari bahasa.

Dan satu per satu…

kita mundurkan jam sejarah Batahan.

Mémoires du voyage aux Indes Orientales du Général karya Beaulieu, halaman 99

Buku karya Deny Lombard edisi Indonesia
Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)

2026/09/02

TAHUN 1886, DI BATAHAN SUDAH ADA SEKOLAH. SIAPA ANAK-ANAK YANG BELAJAR DI SANA?

Bayangkan kita kembali ke Batahan.

Bukan Batahan hari ini. Tetapi Batahan sekitar 140 tahun yang lalu. Tahun itu 1886.

Indonesia belum ada. Nama Indonesia bahkan belum menjadi nama sebuah negara.

Belum ada telepon genggam. Belum ada listrik. Belum ada jalan seperti yang kita kenal sekarang.

Tetapi pagi itu, di sebuah tempat di Pantai Barat Sumatra, ada sesuatu yang menarik perhatian:

anak-anak pergi ke sekolah.

Saya membayangkan sebuah sekolah sederhana. Bangunannya mungkin jauh dari bayangan kita tentang sekolah hari ini.

Tidak ada papan tulis digital. Tidak ada seragam. Tidak ada komputer. Buku pun tidak banyak.

Tetapi ada guru. Dan ada murid. Jumlahnya? Sebuah catatan surat kabar kolonial menyebut sekitar 6 orang, paling banyak 10 orang.

Kecil sekali. Tetapi justru di situlah menariknya. Karena sekolah kecil itu ternyata benar-benar tercatat dalam sejarah. Namanya: Batahan.

Lalu kita menemukan sebuah nama. Seorang guru muda. Namanya Dja Endar Moeda.

Ia bukan orang Belanda. Ia bukan pejabat tinggi kolonial. Ia seorang pribumi yang mendapatkan pendidikan keguruan. Dja Endar Moeda lahir di Padang Sidempuan pada 1861. Ia belajar di Kweekschool Padang Sidempuan, sekolah yang mendidik calon-calon guru pribumi.

Tahun 1884, ia menyelesaikan pendidikannya. Kemudian ia mulai menjalankan tugas sebagai guru. Air Bangis pernah menjadi bagian dari perjalanan awalnya. Dan setelah itu...Batahan. Di Batahan, ia dipercaya menjadi kepala guru.

Coba berhenti sebentar di sini!

Seorang pemuda yang baru menyelesaikan pendidikan gurunya datang ke sebuah wilayah kecil di Pantai Barat Sumatra. Dan tugasnya adalah: mengajar.

Dua tahun kemudian, pada 1886, sebuah berita muncul dalam Sumatra-Courant.

Berita itu menjadi seperti sebuah jendela kecil menuju Batahan masa lalu. Dari berita tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa sekolah di Batahan memiliki murid sekitar enam hingga sepuluh orang.

Kondisinya tidak ideal. Buku-buku terbatas. Sekolah bahkan disebut mengalami kemunduran.

Tetapi sekolah itu ada. Dan kegiatan belajar berlangsung. Di tempat yang mungkin bagi sebagian orang sekarang dianggap "jauh dari mana-mana"...

pendidikan modern ternyata sudah berjalan.

Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik.

Dja Endar Moeda ternyata bukan hanya seorang guru. Ia punya kegemaran menulis. Dan dari dunia pendidikan, ia kemudian masuk semakin jauh ke dunia intelektual. Menulis. Membaca. Berpikir. Berkarya.

Namanya kemudian muncul dalam perkembangan pers berbahasa Melayu di Sumatra. Ia terlibat dalam Pertja Barat di Padang. Kelak ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pers pribumi.

Jadi kalau kita tarik garis kehidupannya, ada sebuah perjalanan yang menarik:

seorang anak muda belajar menjadi guru → datang mengajar di Batahan → menulis → masuk dunia pers → menjadi tokoh penting dalam perkembangan literasi masyarakat pribumi.

Dan salah satu titik dalam perjalanan itu adalah: Batahan.

Tetapi semakin jauh kita membuka cerita ini... semakin banyak pertanyaan muncul. Kalau pada tahun 1886 ada 6 sampai 10 murid... siapa mereka? Saya justru penasaran dengan nama-nama yang sampai hari ini belum kita ketahui.

Siapa anak-anak Batahan itu? Apakah mereka anak penghulu? Anak pedagang? Anak petani? Atau anak-anak dari keluarga biasa? Mereka duduk di mana? Apa yang mereka pelajari?

Apakah mereka belajar membaca dan menulis? Apa yang terjadi kepada mereka setelah keluar dari sekolah? Dan pertanyaan yang paling menarik:

apakah keturunan mereka masih ada di Batahan sekarang? Mungkin saja. vbn

Bisa jadi seorang warga Batahan hari ini memiliki leluhur yang pernah duduk di sekolah itu.

Tetapi ia tidak pernah mengetahuinya. Karena sejarah keluarga sering kali berhenti hanya pada cerita:

"Dulu kakek saya sekolah di sana..."

Tanpa pernah tahu bahwa sekolah itu ternyata memiliki tempat dalam sejarah pendidikan Sumatra.

Dan di sinilah saya merasa sejarah Batahan menjadi semakin menarik.

Karena ternyata ketika kita membuka dokumen lama, Batahan bukan baru muncul kemarin.

Jauh sebelumnya, nama Batahan sudah tercatat.

Pada abad ke-17, dokumen VOC sudah menyebut Batahan dan para penguasanya.

Lebih dari satu abad kemudian, kita menemukan Batahan kembali dalam catatan pendidikan.

Dan kali ini, kita menemukan sesuatu yang sangat manusiawi:

guru dan murid.

Ada seorang guru bernama Dja Endar Moeda.

Ada beberapa anak yang datang belajar.

Ada buku-buku yang kurang.

Ada sekolah yang berusaha bertahan.

Ada proses belajar yang berlangsung di sebuah daerah kecil di Pantai Barat Sumatra.

Bayangkan kalau suatu hari kita menemukan dokumen berikutnya.

Sebuah daftar nama murid.

Misalnya:

Nama: ...
Umur: ...
Asal: Batahan.

Lalu kita cocokkan dengan silsilah keluarga masyarakat Batahan hari ini.

Bayangkan kalau ternyata salah satu nama itu adalah leluhur keluarga yang sekarang masih tinggal di Batahan. Itu bukan sekadar menemukan nama. Itu seperti menemukan sepotong ingatan yang hilang selama lebih dari satu abad.

Karena itu, saya kira penelitian sejarah Batahan belum selesai.

Justru baru dimulai. Kita perlu mencari lebih jauh. Arsip pendidikan kolonial. Surat kabar lama. Laporan pemerintahan. Dokumen VOC. Catatan keluarga.

Makam tua.

Dan cerita para tetua kampung.

Sebab sejarah tidak selalu tersimpan dalam buku sejarah.

Kadang ia tersembunyi dalam sebuah dokumen yang sudah menguning.

Kadang dalam nama yang hampir dilupakan.

Kadang dalam makam seseorang.

Dan kadang... dalam cerita seorang kakek kepada cucunya.

Jadi kalau hari ini kita melewati Batahan, mungkin kita melihatnya sebagai sebuah kecamatan, sebuah kampung, sebuah tempat yang kita kenal sejak kecil.

Tetapi kalau kita melihatnya dengan kacamata sejarah...

Batahan terlihat berbeda. Di tanah ini pernah berlangsung perdagangan.

Pernah ada penguasa. Pernah ada hubungan dengan VOC.

Dan sekitar 1880-an, anak-anak Batahan sudah belajar di sebuah sekolah.

Sekolah kecil. Muridnya sedikit. Fasilitasnya terbatas. Tetapi dari sana, kita bisa melihat satu hal yang besar: keinginan manusia untuk belajar.

Dan mungkin itulah bagian paling indah dari sejarah. Bukan tentang seberapa megah bangunannya. Bukan tentang seberapa banyak muridnya. Tetapi tentang keberanian seseorang membuka buku... di sebuah tempat yang jauh...

pada masa ketika Indonesia bahkan belum lahir.

Tahun 1886.

Batahan. Enam sampai sepuluh murid. Seorang guru muda bernama Dja Endar Moeda.

Dan sebuah sekolah yang sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan:

Siapa sebenarnya anak-anak yang belajar di sana?

Mungkin suatu hari kita akan menemukan jawabannya. Dan ketika itu terjadi...

kita bukan hanya sedang menemukan sejarah Batahan. Kita sedang menemukan kembali bagian dari diri kita sendiri.

#SejarahBatahan
#Batahan
#DjaEndarMoeda
#SejarahMandailingNatal
#SejarahSumatra
#SejarahIndonesia
#JejakSejarah
#Literasi

Batahan Lebih Dahulu daripada Natal: Membaca Kembali Kontrak VOC 29 Januari 1693

Ada sebuah tanggal yang mungkin terdengar biasa saja bagi kebanyakan orang, tetapi menjadi sangat menarik ketika kita mencoba menelusuri sejarah Pantai Barat Sumatra: 29 Januari 1693. Pada tanggal tersebut, lebih dari tiga abad yang lalu, sebuah perjanjian dibuat antara VOC dan para pemimpin masyarakat Batahan. Dokumen itu bukan sekadar catatan mengenai keberadaan sebuah nama tempat, melainkan sebuah kontrak yang memuat hubungan politik, perdagangan, keamanan, dan kewajiban antara VOC dengan para pemimpin lokal di Batahan.

Dokumen tersebut kini dapat ditelusuri melalui Sejarah Nusantara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diterbitkan dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum karya J.E. Heeres. Dalam katalog ANRI, dokumen itu tercatat sebagai Contract DXLVI–546, dengan keterangan Batahan, Baros, bertanggal 29 Januari 1693. Yang membuatnya semakin menarik, tempat kontrak itu dibuat juga disebut secara spesifik dalam bahasa Belanda lama, yaitu “rivierkant Batahan”, yang berarti tepi Sungai Batahan.

Dengan ditemukannya dokumen tersebut, kita mendapatkan sebuah bukti primer yang sangat berharga tentang posisi Batahan pada akhir abad ke-17. Lebih menarik lagi, ketika tanggalnya dibandingkan dengan keterangan mengenai kontrak VOC dengan Natter atau Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal, ternyata kontrak Batahan tercatat lebih dahulu. Kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693, sedangkan kontrak Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693. Artinya, jika identifikasi Natter sebagai Natal tersebut benar, maka Batahan lebih dahulu tiga hari.

Tiga hari memang bukan jarak waktu yang panjang. Namun dalam penelitian sejarah, perbedaan beberapa hari bisa menjadi penting apabila ia membantu kita memahami urutan suatu peristiwa dan posisi sebuah daerah dalam jaringan politik serta perdagangan pada zamannya.

Batahan dalam catatan VOC

Yang menarik dari kontrak 1693 ini adalah cara VOC menggambarkan Batahan. Dokumen tersebut tidak memperlakukan Batahan sebagai sebuah tempat tanpa struktur kekuasaan. Sebaliknya, VOC berhadapan dengan sejumlah pemimpin lokal yang secara bersama-sama mewakili masyarakat Batahan.

Dalam kontrak tersebut disebut nama Ponglous Setongel alias Radja Kitchil, Radja Katiep, Radja Inda-Lilla, Southan Mandeyros, Radja Mantiko, dan Inda Bongsoe. Mereka dikaitkan dengan apa yang disebut dalam teks sebagai “de gemeente tot Batahan”, yang secara umum dapat dipahami sebagai masyarakat atau komunitas Batahan.

Nama-nama tersebut penting karena memberi kita sedikit gambaran mengenai struktur kepemimpinan lokal Batahan pada masa itu. Kita tidak perlu terburu-buru menyebutnya sebagai sebuah “kerajaan Batahan” dalam pengertian negara modern, sebab dokumen yang ada belum cukup untuk membuat kesimpulan sejauh itu. Namun, kita dapat mengatakan dengan cukup aman bahwa Batahan pada 1693 mempunyai masyarakat, pemimpin-pemimpin lokal, dan hubungan politik yang diakui dalam sebuah perjanjian tertulis.

Hubungan politik itu bahkan membawa kita ke Baros. Dalam kontrak disebut Radja d'Iller, yang disebut tinggal di Baros. Para pemimpin dan masyarakat Batahan digambarkan memiliki hubungan sebagai sekutu dan bawahan dengan penguasa tersebut. Pada bagian lain juga muncul hubungan dengan penguasa Minangkabau. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Batahan tidak berdiri dalam ruang politik yang terisolasi, melainkan berada di dalam jaringan kekuasaan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pusat-pusat politik yang lebih luas di Pantai Barat Sumatra.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan catatan VOC yang lebih tua. Dalam laporan tahun 1669, Batahan telah disebut dalam konteks jangkauan otoritas Baros, sementara dokumen VOC tahun 1670 kembali mencantumkan Batahan bersama beberapa wilayah lain di kawasan Pantai Barat Sumatra. Dengan demikian, kontrak tahun 1693 bukanlah kemunculan pertama Batahan dalam sumber tertulis VOC. Ia merupakan salah satu bukti paling konkret mengenai hubungan langsung antara Batahan dan VOC.

VOC datang ke Batahan, bukan menciptakan Batahan

Ada perbedaan penting antara mengatakan bahwa “Batahan mulai ada ketika VOC datang” dengan mengatakan bahwa “VOC datang ke Batahan dan kemudian membuat kontrak dengan para pemimpinnya”. Dokumen 1693 jelas lebih mendukung pernyataan kedua.

Dalam pembukaan kontrak disebutkan bahwa Sas kemudian berangkat dengan kekuatan kecilnya menuju Batahan. Teksnya antara lain berbunyi:

“...begaf Sas zich vervolgens met zijn kleine macht naar Batahan...”

Kalimat tersebut menunjukkan adanya suatu perjalanan atau ekspedisi menuju Batahan sebelum kontrak dibuat. Dengan kata lain, VOC datang ke sebuah wilayah yang sudah memiliki masyarakat dan pemimpin yang dapat diajak berunding.

Pada bagian lain, Batahan digambarkan sebagai sebuah landschap, sebuah istilah yang dalam konteks masa itu dapat menunjuk kepada suatu wilayah atau negeri. Para pemimpinnya disebut sebagai ponglous dan regenten. Sekali lagi, istilah-istilah tersebut tidak boleh diterjemahkan secara serampangan ke dalam struktur pemerintahan modern, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa VOC mengenali adanya otoritas lokal di Batahan.

Karena itu, tanggal 29 Januari 1693 sebaiknya tidak dipahami sebagai “hari lahir Batahan”. Tanggal itu adalah tanggal ketika sebuah kontrak antara VOC dan para pemimpin Batahan dibuat dan ditutup. Keberadaan Batahan sendiri jelas lebih tua daripada dokumen tersebut.

Apa yang sebenarnya dibicarakan?

Kontrak DXLVI–546 terdiri atas sejumlah pasal yang memperlihatkan bahwa hubungan VOC dengan Batahan tidak hanya berkaitan dengan perdagangan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan, keamanan, hubungan dengan musuh VOC, penyelesaian perselisihan, serta aturan perdagangan. Pola semacam ini lazim digunakan VOC ketika membangun pengaruh di berbagai wilayah Nusantara: sebuah kontrak dengan penguasa lokal dapat menjadi jalan bagi VOC untuk mendapatkan hak dagang sekaligus membangun hubungan politik dan keamanan tanpa harus langsung mengambil alih pemerintahan setempat.

Dalam kasus Batahan, kepentingan ekonominya juga terlihat cukup jelas. Kontrak menyebut camphur, atau kamper, dan benjuyn/bensuyn, yakni benzoin atau kemenyan. Bahkan kualitas benzoin diperhatikan, dengan penyebutan “witte benjuyn”, benzoin putih. Penyebutan komoditas-komoditas tersebut memberi petunjuk bahwa kawasan Batahan berada dalam jaringan perdagangan hasil hutan yang memiliki nilai bagi VOC.

Ini penting karena sejarah Batahan sering kali lebih mudah dibaca dari perspektif pemerintahan kolonial pada masa yang jauh lebih kemudian. Padahal, jauh sebelum struktur administrasi kolonial abad ke-19 terbentuk, kawasan ini telah berada dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan pesisir dan pedalaman. Hasil hutan seperti kamper dan benzoin merupakan bagian dari ekonomi regional yang menjadikan Pantai Barat Sumatra menarik bagi para pedagang dan kekuatan politik.

Di tepi Sungai Batahan

Bagi saya, salah satu bagian paling menarik dari dokumen tersebut justru terdapat pada kalimat penutupnya. Setelah seluruh pasal kontrak selesai, dokumen itu menyatakan:

“Aldus gedaen en geslooten aen de rivierkant van Battahan, dato 29en January 1693...”

Secara sederhana, kalimat tersebut berarti:

“Demikian dibuat dan disepakati di tepi Sungai Batahan, tanggal 29 Januari 1693.”

Keterangan ini memberikan nuansa yang berbeda dibanding sekadar mengetahui bahwa “sebuah kontrak Batahan ada dalam arsip VOC”. Kita mengetahui tempat yang disebut dalam dokumen itu: tepi Sungai Batahan.

Tentu kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa lokasi tersebut pasti identik dengan titik pusat permukiman Batahan sekarang tanpa penelitian geografis lebih lanjut. Namun secara historis, frasa rivierkant Battahan menunjukkan bahwa sungai memainkan peranan penting sebagai lokasi pertemuan dan aktivitas politik pada masa itu. Sungai bukan hanya unsur geografis, tetapi juga bagian dari jaringan mobilitas dan perdagangan masyarakat Pantai Barat Sumatra.

Lalu, kapan Natal membuat kontrak dengan VOC?

Di sinilah persoalan kronologi menjadi menarik.

Dalam catatan yang menyertai Corpus Diplomaticum, editor merujuk pada Rapport van Sas dan menyebut adanya kontrak dengan “Nattar of Natter, ten Noorden van Batahan”, yang berarti Natter atau Nattar, di sebelah utara Batahan. Editor kemudian menyatakan bahwa tempat tersebut tidak lain adalah Natal.

Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Naskah kontrak Natter/Nattar itu sendiri belum ditemukan dalam sumber yang digunakan editor. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan identifikasi Natter sebagai Natal dengan tingkat kepastian yang sama dengan Contract DXLVI–546 yang memang tersedia dan dapat kita baca.

Meski demikian, laporan tersebut memberikan informasi kronologis yang menarik. Kontrak dengan Natter/Nattar disebut ditandatangani pada 1 Februari 1693, sedangkan kontrak Batahan bertanggal 29 Januari 1693.

Jika Natter memang Natal, maka urutannya jelas:

Batahan — 29 Januari 1693

kemudian

Natter/Natal — 1 Februari 1693.

Dengan demikian terdapat selisih tiga hari, dan Batahan tercatat lebih dahulu.

Mengapa fakta tiga hari ini menarik?

Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya membicarakan selisih tiga hari? Bukankah tiga hari tidak banyak berarti dalam rentang sejarah lebih dari tiga abad?

Bagi saya, justru di situlah menariknya penelitian sejarah. Sejarah tidak selalu berubah karena menemukan sesuatu yang berjarak ratusan tahun. Kadang-kadang sebuah detail kecil dapat mengoreksi cara kita menyusun cerita tentang suatu kawasan.

Natal memang kemudian menjadi salah satu nama penting di Pantai Barat Sumatra. Namun keberadaan Natal yang kemudian lebih dikenal tidak berarti bahwa wilayah di sekitarnya baru muncul dalam jaringan politik dan perdagangan ketika Natal berkembang. Dokumen 1693 menunjukkan bahwa Batahan sudah mempunyai hubungan kontraktual langsung dengan VOC sebelum kontrak Natter/Nattar yang diidentifikasi sebagai Natal tersebut ditandatangani.

Karena itu, jika pertanyaannya sangat spesifik—mana yang lebih dahulu dalam rangkaian kontrak VOC yang kita bicarakan ini?—jawabannya adalah Batahan.

Bukan satu tahun lebih dahulu. Bukan satu bulan.

Tiga hari.

Sejarah Batahan masih menyimpan banyak pertanyaan

Dokumen DXLVI–546 tentu belum menjawab seluruh sejarah Batahan. Justru sebaliknya, ia membuka lebih banyak pertanyaan.

Siapa sebenarnya Radja d'Iller yang tinggal di Baros dan mempunyai hubungan dengan para pemimpin Batahan? Bagaimana hubungan politik antara Batahan, Baros dan Minangkabau pada akhir abad ke-17? Dari mana tepatnya kamper dan benzoin yang diperdagangkan melalui kawasan tersebut berasal? Sejauh mana hubungan Batahan dengan wilayah di sebelah utara seperti Natal dan di sebelah selatan seperti Air Bangis? Dan bagaimana struktur kepemimpinan yang disebut dalam kontrak 1693 berkembang pada abad-abad berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan penelitian terhadap arsip lain, termasuk kontrak-kontrak VOC sebelum dan sesudah 1693, laporan perjalanan para pejabat VOC, serta sumber-sumber lokal dan kajian sejarah Pantai Barat Sumatra.

Namun satu hal sudah dapat kita pegang dengan cukup kuat.

Batahan bukan nama yang baru muncul pada masa kolonial modern.

Pada 1669, namanya sudah muncul dalam laporan VOC. Pada 1670, Batahan kembali disebut dalam jaringan wilayah Pantai Barat Sumatra. Dan pada 29 Januari 1693, para pemimpin Batahan berhadapan langsung dengan VOC dan membuat sebuah kontrak di “rivierkant Battahan”, tepi Sungai Battahan.

Tiga hari kemudian, dalam sumber yang sama, muncul kontrak dengan Natter/Nattar, yang oleh editor Corpus Diplomaticum diidentifikasi sebagai Natal.

Maka, jika kita membaca dokumen-dokumen lama itu dengan teliti, ada sebuah fakta sederhana tetapi menarik yang layak dicatat dalam sejarah kawasan ini:

Pada awal 1693, Batahan lebih dahulu tercatat melakukan kontrak dengan VOC daripada Natal.

Dan mungkin yang lebih penting daripada persoalan siapa lebih dahulu adalah kesadaran bahwa Batahan pada akhir abad ke-17 sudah merupakan bagian dari dunia politik dan perdagangan Pantai Barat Sumatra yang aktif, jauh sebelum administrasi kolonial modern membentuk wajah wilayah tersebut seperti yang kita kenal sekarang.

Sejarah ternyata tidak selalu bersembunyi di gedung-gedung besar, benteng, atau kota-kota pelabuhan yang terkenal. Kadang-kadang ia tersimpan dalam beberapa lembar dokumen tua, ditutup dengan satu kalimat sederhana:

“aen de rivierkant van Battahan” — di tepi Sungai Battahan.

29 Januari 1693.

Bacaan lebih lanjut... merujuk pada artikel sebelumnya yang lengkap dengan beberapa cuplikan dokumennya. https://www.ferisusanto.com/2026/09/sejarah-batahan-di-zaman-voc-awal.html

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sejarah Nusantara, Corpus Diplomaticum, Contract DXLVI–546, Batahan, Baros, 29 Januari 1693. Katalog ANRI mencatat tempat penandatanganan rivierkant Battahan serta nama-nama tokoh pihak Batahan.
J.E. Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Deel IV, Contract DXLVI, hlm. 18–22. Edisi ini memuat teks kontrak Batahan dan catatan editorial mengenai Natter/Nattar.
Jane Drakard, “Ideological Adaptation on a Malay Frontier”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 17, No. 1 (1986), hlm. 39–57. Digunakan untuk konteks hubungan politik Baros dan kawasan frontier Pantai Barat Sumatra.
VOC 1272, fol. 1065 — Melman to Pits, 1669, mengenai jangkauan otoritas Baros hingga Batahan.
VOC 1272 — dokumen tahun 1670, yang menyebut Batahan bersama wilayah pesisir lainnya.
Catatan editorial Corpus Diplomaticum mengenai Natter/Nattar di sebelah utara Batahan dan penandatanganan kontrak pada 1 Februari 1693. Identifikasi Natter sebagai Natal merupakan interpretasi editor dan perlu diperlakukan dengan kehati-hatian karena naskah kontrak Natter/Natal tersebut belum ditemukan.